Mantan Ketua MA: Prinsip Negara Kesatuan, Pemerintah Pusat Berwenang Mencabut Perda

Di UU Pemda hanya diakui pemerintah kabupaten/kota sebagai satu-satunya subyek hukum yang dapat mengajukan keberatan ke MA atas keputusan pembatalan perda kabupaten/kota oleh gubernur atau menteri, atau perda provinsi oleh menteri.

Menurut Bagir, tidak benar jika pemohon apriori atau beranggapan bahwa pengawasan terhadap perda hanya bisa dilakukan oleh MA dan tidak hanya oleh pemerintah pusat.

"Karena ini dalam ranah hukum administrasi, ranah pemerintahan, dimana pemerintah pusat dan daerah itu harus ada hubungan pengawasan," kata dia.

Uji materi UU Pemda diajukan oleh dua pihak. Pihak pertama, yakni Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) yang teregistrasi dengan nomor perkara 66/PPU-XVI/2016.

Sementara pihak kedua atas nama Abda Khair Mufti, Muhammad Hafidz, Amal Subkhan, Solihin, dan Totok Ristiyono.

Gugatan teregistrasi dengan nomor perkara nomor perkara 56/PUU-XIV/2016. FKHK mengajukan gugatan uji materi atau judicial review (JR) terkait Pasal 251 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Daerah.

Menurut FKHK, pembatalan peraturan daerah oleh menteri dalam negeri dan gubernur bertentangan dengan Pasal 24 A UUD 1945.

FKHK, meminta majelis MK menafsirkan secara spesifik pasal dari UU yang digugat tersebut.

Sebab, penafsiran pasal tersebut kebablasan sehingga menteri dalam negeri dan gubernur bisa membatalkan peraturan daerah.

Sementara itu, Abda Khair Mufti dan kawan-kawan menilai kewenangan gubernur atau menteri untuk membatalkan perda atau pergub yang tercantum di UU Pemda merupakan executive review.

Hal itu membuka peluang dipergunakan untuk kesewenang-wenangan pemerintah pusat dan cenderung mengarah resentralisasi.

Executive review secara represif yang diatur dalam UU Pemda merupakan kompetensi MA sebagai pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara.