Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anugerah Swara Sarasvati untuk "Kami Waria Juga Manusia"

Kompas.com - 18/10/2016, 13:24 WIB
Wisnu Nugroho,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) memberikan Anugerah Swara Sarasvati 2016 kepada kontributor Kompas.com Mei Leandha untuk artikel yang ditulisnya dengan judul "Kami Waria Juga Manusia".

Penyerahan anugerah dilakukan di Jakarta, Senin (17/10/201) malam.

Artikel yang ditulis Mei Leandha dan dipublikasikan di Kompas.com pada 31 Maret 2016, terpilih sebagai artikel terbaik untuk kategori media daring.

(Baca: "Kami Waria Juga Manusia...")

KPI bekerja sama dengan dewan juri mengamati 1.298 artikel di media cetak, daring, dan siar yang terbit selama 14 bulan terakhir. Dari ribuan artikel itu, terpilih 57 artikel sebagai nomine.

Dewan juri terdiri dari Hesthi Murti (Ketua Bidang Perempuan AJI), Ignatius Haryanto (dosen UMN dan pengamat media), Zumrotin KS (Ketua Yayasan Kesehatan Perempuan Indonesia), dan Arswendo Atmowiloto (budayawan).

Artikel yang diamati adalah artikel yang dinilai menyuarakan perempuan dan akses mereka terhadap Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Jakarta.

Untuk artikel terbaik kategori media cetak, KPI dan dewan juri memilih artikel di Harian Kompas yang ditulis Pingkan Elita Dundu dengan judul "Kota Tangerang Operasikan RSUD Tanpa Kelas". 

Selain memilih dua artikel terbaik dalam katergori media daring dan media cetak, KPI dan dewan juri juga memilih organisasi media yang menyuarakan perempuan serta akses mereka terhadap JKN.

Untuk kategori organisasi media daring, anugerah diberikan kepada Tempo.co, untuk organisasi media cetak diberkan kepada Harian Terbit, untuk organisasi radio diberikan kepada Radio Republik Indonesia.

Sementara untuk kategori stasiun televisi, KPI dan dewan juri menetapkan CNN Indonesia dan Net TV sebagai penerima anugerah karena hanya dua organisasi media televisi ini yang mengirimkan karyanya untuk dinilai.

Dalam sambutan sebelum penganugerahan penghargaan, Sekretaris Jenderal KPI Dian Kartikasari mengatakan, posisi perempuan miskin untuk memperoleh JKN masih rendah. Suara untuk membela perempuan miskin harus terus dilantangkan.

"Perempuan miskin mengalami kendala dalam segala hal, mulai dari informasi hingga hal-hal teknis pendaftaran JKN," ujar Dian.

Acara penganugerahan digelar secara sederhana di Gedung Kantor Berita Antara, Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com