Kompas.com - 17/10/2016, 20:31 WIB
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan lembaganya tengah mengkaji aspek legalitas dari kepengurusan PPP kubu Djan Faridz. Ia menyebut kajian dilakukan setelah kubu Djan mengajukan novum (bukti baru) ke Kemenkum dan HAM.

"Beliau katanya ada novum baru, ada pendapat para ahli sampaikan ke kami. Tentu kita harus buat kajian yang mendalam," kata Yasonna di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/10/2016).

PPP kubu Djan merupakan salah satu dari dua kubu kepengurusan yang saat ini ada di tubuh PPP. Namun demikian, mereka bukan kubu yang resmi. Karena pemerintah lebih mengakui PPP kubu Romahurmuziy. (Baca: Romahurmuziy Minta Djan Faridz Berhenti Bawa Nama PPP)

PPP kubu Djan sendiri baru saja mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan bakal calon gubernur Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama dan pasangannya, Djarot Saiful Hidayat. Meski bukan pengurus yang sah dan diakui, menurut Yasonna, dukungan yang diberikan kubu Djan kepada pasangan Ahok-Djarot bukanlah sesuatu yang perlu dipermasahkan.

"Semua orang, elemen masyarakat bangsa berhak memberikan dukungan kepada mana saja. Kalau secara UU Kepartaian kami lihat dulu. Nanti UU parpolnya dan gimana persyaratannya," ujar Yasonna.

Kompas TV Djarot: Dukungan PPP Berkat Kinerja Ahok-Djarot
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Marak Perkawinan Usia Anak, Berapa Usia Minimal Menikah Menurut UU?

Marak Perkawinan Usia Anak, Berapa Usia Minimal Menikah Menurut UU?

Nasional
MK: Secara Normatif, Kepala BIN Sulteng Boleh Jadi Pj Bupati Seram Bagian Barat

MK: Secara Normatif, Kepala BIN Sulteng Boleh Jadi Pj Bupati Seram Bagian Barat

Nasional
KBRI Bern Koordinasi dengan Polisi dan SAR Swiss Cari Anak Ridwan

KBRI Bern Koordinasi dengan Polisi dan SAR Swiss Cari Anak Ridwan

Nasional
Terbitkan SE, Kemenkes Minta Pemda hingga RS Tingkatkan Kewaspadaan terhadap Penyakit Cacar Monyet

Terbitkan SE, Kemenkes Minta Pemda hingga RS Tingkatkan Kewaspadaan terhadap Penyakit Cacar Monyet

Nasional
Penjelasan Benny K Harman Setelah Dilaporkan ke Polisi karena Diduga Tampar Pegawai Restoran

Penjelasan Benny K Harman Setelah Dilaporkan ke Polisi karena Diduga Tampar Pegawai Restoran

Nasional
Poin-poin Perubahan RKUHP yang Segera Dilanjutkan: Dari Penghinaan Presiden hingga Aborsi

Poin-poin Perubahan RKUHP yang Segera Dilanjutkan: Dari Penghinaan Presiden hingga Aborsi

Nasional
Stop Penganiayaan Anak

Stop Penganiayaan Anak

Nasional
RUU KUHP Masih Atur Hukuman Mati, Koalisi Masyarakat Sipil: Seharusnya Tidak Boleh Ada

RUU KUHP Masih Atur Hukuman Mati, Koalisi Masyarakat Sipil: Seharusnya Tidak Boleh Ada

Nasional
Penerapan Hukum yang Hidup pada RKUHP Dinilai Dapat Memunculkan Tindakan Kriminalisasi

Penerapan Hukum yang Hidup pada RKUHP Dinilai Dapat Memunculkan Tindakan Kriminalisasi

Nasional
Jadi Alasan Ratusan CPNS Mundur, Berapa Besaran Gaji PNS?

Jadi Alasan Ratusan CPNS Mundur, Berapa Besaran Gaji PNS?

Nasional
Deja Vu Dwifungsi ABRI dan Droping Pejabat dari Jakarta

Deja Vu Dwifungsi ABRI dan Droping Pejabat dari Jakarta

Nasional
Usai Menikah, Ketua MK dan Adik Jokowi Langsung Dapat E-KTP Baru

Usai Menikah, Ketua MK dan Adik Jokowi Langsung Dapat E-KTP Baru

Nasional
Gaji Kecil Bikin Ratusan CPNS Mundur, Kini Mereka Dihantui Sanksi 'Blacklist' dan Denda hingga Ratusan Juta

Gaji Kecil Bikin Ratusan CPNS Mundur, Kini Mereka Dihantui Sanksi "Blacklist" dan Denda hingga Ratusan Juta

Nasional
Serma Ekawati, Srikandi Penembak Uji yang Kuasai Pistol hingga Senapan Runduk SPR-3

Serma Ekawati, Srikandi Penembak Uji yang Kuasai Pistol hingga Senapan Runduk SPR-3

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sepatu Pasukan Khusus AS-Korsel | Ratusan CPNS Mengundurkan Diri

[POPULER NASIONAL] Sepatu Pasukan Khusus AS-Korsel | Ratusan CPNS Mengundurkan Diri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.