Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PPP Kubu Djan Faridz Tak Ambil Pusing Kritik PPP Kubu Romi

Kompas.com - 17/10/2016, 19:24 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz, Dimyati Natakusumah tak mau reaktif terkait kritik yang dilontarkan PPP kubu Romahurmuziy.

Kritik tersebut mengenai pengatasnamaan PPP oleh kubu Djan dalam deklarasi dukungan kepada pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta.

Dimyati mengklaim kepengurusan PPP yang resmi adalah kubu Djan. Ini dia buktikan dengan masih dikuasainya Kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.

"Ini Kantor PPP di sini loh (Jalan Diponegoro). Ini kantor pusat dari sejak awal. Ini kantor resmi," ujar Dimyati di depan Kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (17/10/2016).

(Baca: Romi: Dukungan Djan Faridz untuk Ahok-Djarot Ibarat Tong Kosong Nyaring Bunyinya)

Selain itu, Dimyati juga mengklaim bahwa Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang dikantongi kubu Djan lebih tinggi kedudukannya ketimbang SK Kemenkumham yang dimiliki kubu Romahurmuzy.

Kubu Djan mengantongi Putusan MA Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tertanggal 2 November 2015.

Dalam putusan itu, MA membatalkan kepengurusan hasil Muktamar Surabaya yang menunjuk Romahurmuzy sebagai ketua umum.

MA juga memutuskan bahwa pengurus yang sah adalah hasil Muktamar Jakarta dengan Djan Faridz sebagi Ketua Umum DPP PPP.

Sedangkan, kubu Romi berlandaskan pada Surat Keputusan Menkumham dengan nomor M.HH-06.AH.11.012016.

SK tersebut mengesahkan kepengurusan kepengurusan DPP PPP kubu Romahurmuzy. "Hukum MA itu kan setara Undang-undang," kata Dimyati.

Sebelumnya, Ketua Umum PPP Romahurmuziy meminta Djan Faridz untuk tak lagi mengatasnamakan PPP.

(Baca: Romahurmuziy Minta Djan Faridz Berhenti Bawa Nama PPP)

Ia mengatakan, Djan tidak memiliki keabsahan yuridis-administratif, tak ada otoritas moral, dan tak ada sejarah nilai sebagai kader PPP.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dipimpin Djan Faridz mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta 2017, Senin (17/10/2016).

Kompas TV Djarot: Dukungan PPP Berkat Kinerja Ahok-Djarot
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com