Kompas.com - 17/10/2016, 18:07 WIB
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Tabu (12/10/2016) KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Tabu (12/10/2016)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mempertanyakan alasan Presiden Joko Widodo mengangkat Ignasius Jonan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Fahri menilai janggal hal tersebut karena sebelumnya Jonan sempat dipecat dari kursi Menteri Perhubungan.

"Kalau alasan Presiden Jokowi mengangkat Jonan karena alasan manajemen, kenapa dulu Jonan dipecat dari Menteri Perhubungan? Ini kan aneh," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/10/2016).

Fahri mengatakan, jika Jonan dianggap memiliki kemampuan manajemen yang baik, semestinya tidak dicopot dari jabatan Menteri Perhubungan.

"Sekarang bilangnya mengangkat Jonan sebagai Menteri ESDM karena Jonan pintar manajemen. Nah, dulu berarti Jonan dipecat karena pintar manajemen juga? Ini bagaimana logikanya," tutur Fahri.

Fahri pun mempermasalahkan alasan Presiden mengangkat Arcandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM. Menurut Fahri, sejatinya permasalahan kewarganegaraan Arcandra belum selesai.

"Mana ada orang yang pernah kehilangan kewarganegaraannya sebagai WNI lantas dengan mudah bisa kembali mendapatkan kembali status WNI-nya dengan begitu cepat? Semestinya tidak bisa seperti itu," ucap Fahri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia juga mempertanyakan alasan pengangkatan Arcandra sebagai wakil menteri karena, menurut Fahri, Indonesia memiliki banyak stok ahli di bidang ESDM.

(Baca juga: Setelah Arcandra dan Jonan Dipanggil...)

Karena itu, Fahri menilai Jokowi tidak memiliki parameter yang jelas saat hendak mengangkat orang sebagai menteri. Padahal, kata Fahri, parameter sangat dibutuhkan agar kinerja sang menteri ke depan bisa diukur dan dinilai secara obyektif.

Politisi asli Nusa Tenggara Barat itu lantas membandingkan cara Jokowi dan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Fahri menganggap cara SBY menunjuk seseorang sebagai menteri di kabinetnya jauh lebih baik dibandingkan dengan Jokowi.

"Saya juga baru tahu ini dari beberapa mantan menteri di era Pak SBY. Ternyata mereka sampai diperiksa aspek psikologisnya dan intelijen waktu itu sampai dikerahkan untuk meneliti latar belakang calon menteri agar tidak kecolongan seperti kasus Arcandra," ujar Fahri.

(Baca juga: "Harus Ada Bukti Jonan dan Arcandra Bukan Pilihan yang Salah")

Kompas TV Ignasius Jonan Akan Berantas Pungli di ESDM
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Varian Baru Covid-19 di DKI Jakarta Meningkat Lagi Jadi 1.237

Kasus Varian Baru Covid-19 di DKI Jakarta Meningkat Lagi Jadi 1.237

Nasional
Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi

Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi

Nasional
PKB Ingin Duetkan Cak Imin dan Prabowo, Gerindra Tak Tutup Pintu

PKB Ingin Duetkan Cak Imin dan Prabowo, Gerindra Tak Tutup Pintu

Nasional
PKB Nilai Aturan Wajib PCR Bagi Penumpang Pesawat Hambat Industri Penerbangan

PKB Nilai Aturan Wajib PCR Bagi Penumpang Pesawat Hambat Industri Penerbangan

Nasional
Jokowi Revisi Susunan Panitia G20, Luhut dan Mahfud Tukar Jabatan

Jokowi Revisi Susunan Panitia G20, Luhut dan Mahfud Tukar Jabatan

Nasional
7 Tahun Kepemimpinan Jokowi, BEM SI Gelar Aksi 'Geruduk Istana Oligarki'

7 Tahun Kepemimpinan Jokowi, BEM SI Gelar Aksi "Geruduk Istana Oligarki"

Nasional
Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf: Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara di Tengah Pandemi

Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf: Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara di Tengah Pandemi

Nasional
Luhut dan Haris Azhar Akan Dimediasi Hari Ini

Luhut dan Haris Azhar Akan Dimediasi Hari Ini

Nasional
Indonesia Terima 1,4 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca yang Dihibahkan Australia dan Jepang

Indonesia Terima 1,4 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca yang Dihibahkan Australia dan Jepang

Nasional
Komika McDanny Minta Maaf ke Rizieq Shihab, Pengacara Ungkap Hasil Pertemuan

Komika McDanny Minta Maaf ke Rizieq Shihab, Pengacara Ungkap Hasil Pertemuan

Nasional
Perjalanan Kasus Rachel Vennya hingga Diperiksa Polda Metro Jaya...

Perjalanan Kasus Rachel Vennya hingga Diperiksa Polda Metro Jaya...

Nasional
PCR Jadi Syarat Naik Pesawat, Maskapai Akan Diizinkan Tambah Kapasitas hingga 100 Persen

PCR Jadi Syarat Naik Pesawat, Maskapai Akan Diizinkan Tambah Kapasitas hingga 100 Persen

Nasional
Percepat Vaksinasi Covid-19, Panglima TNI Kerahkan 122 Nakes ke Kabupaten Tangerang

Percepat Vaksinasi Covid-19, Panglima TNI Kerahkan 122 Nakes ke Kabupaten Tangerang

Nasional
Selain Alex Noerdin-Dodi Reza, Ini Deretan Ayah dan Anak yang Terjerat Korupsi

Selain Alex Noerdin-Dodi Reza, Ini Deretan Ayah dan Anak yang Terjerat Korupsi

Nasional
Kriteria Vaksin Booster untuk Masyarakat Umum Menurut ITAGI

Kriteria Vaksin Booster untuk Masyarakat Umum Menurut ITAGI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.