Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Pungli di Dephub Terlalu Kecil untuk Level Presiden"

Kompas.com - 15/10/2016, 12:07 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi mendukung adanya operasi pemberantasan pungutan liar sebagai upaya serius pemerintah untuk bersih-bersih.

Namun, kata dia, jangan sampai operasi ini hanya "panas" di awal. Jangan sampai, terbentuknya operasi ini hanya untuk pengalihan isu tertentu.

"Presiden turun tangan bagus, semoga bukan untuk pengalihan isu saja. Masyarakat sekarang cerdas, ada yang bilang ke saya 'ah palingan pengalihan isu'," ujar Aboe dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (15/10/2016).

Pasalnya, momentum dalam operasi tangkap tangan di Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu bertepatan setelah dilakukan rapat terbatas soal kebijakan hukum di Istana Negara.

Di sana, Presiden Jokowi mengingatkan untuk memberantas pungli di seluruh jajaran instansi negara.

Usai operasi tangkap tangan itu, Presiden kemudian membentuk Operasi Pemberantasan Pungli yang dikepalai oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto.

"Ini serius berantas korupsi atau hanya pengalihan isu lalu besok hilang lagi? Karena ujug-ujug ditangkap setelah adanya imbauan 'stop pungli'," kata Aboe.

Menurut Aboe, kasus tangkap tangan di Kemenhub terlalu kecil untuk langsung direspons oleh Presiden.

Sementara selama ini praktik pungli sudah bukan lagi hal yang tabu, bahkan jumlahnya lebih besar daripada itu.

Aboe meminta Presiden sebaiknya juga memperhatikan hal yang jauh lebih besar yang masih tak terjangkau.

"Coba kalau BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) presiden turun, ngawal begitu. Kasus besar-besar. Ini yang kita inginkan," kata Aboe.

Kasus pungli ini, kata Aboe, seperti sudah membudaya dalam masyarakat. Banyak pihak yang tahu sama tahu, namun mendiamkan.

Pembuktiannya juga sulit karena lekat dengan keseharian.

Aboe menegaskan, kebiasaan tersebut tak boleh dibiarkan berlarut-larut.

"Banyak langkah untuk usaha pemberantasan pungli. Beri kemudahan ke publik untuk pelayanan, lalu pengawasan melekat ke aparat harus kuat," kata Aboe.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com