Kompas.com - 15/10/2016, 10:51 WIB
Salah satu loket di Kementerian Perhubungan yang diberi garis polisi pada Selasa (11/10/2016). Akhdi Martin PratamaSalah satu loket di Kementerian Perhubungan yang diberi garis polisi pada Selasa (11/10/2016).
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Ombudsman RI La Ode Ida menganggap pembentukan tim khusus sapu bersih pungutan liar sebenarnya tak perlu dilakukan.

Sebab, setiap instansi pemerintah sudah memiliki lembaga pengawasan internal yang berkewajiban penuh menindak oknum-oknum pungli itu.

"Tidak usah jauh-jauh, internal dulu saja dibersihkan. Terjadi pungutan liar karena tidak efektif pengawasan internal," ujar Ida dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (15/10/2016).

Ida menganggap dibentuknya operasi pemberantasan pungli setelah momentum tangkap tangan di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bukan hal yang luar biasa.

Menurut dia, sekitar 50 persen laporan yang masuk ke Ombudsman terkait pungli di sejumlah instansi. Jumlahnya pungutannya pun ada yang jumlahnya besar, lebih dari hasil tangkap tangan di Kemenhub. Salah satunya pungli di sektor pendidikan.

"Ada toleransi tahu sama tahu dalam instansi itu. Pimpinan instansi yang cenderung korupsi, dia biaarkan aja," kata Ida.

Pembentukan tim khusus untuk bersih-bersih pungli, menurut Ida, justru membuat beban baru bagi negara terutama untuk pembiataan.

Padahal, di Indonesia sudah ada lembaga yang bertindak sebagai pengawasan seperti DPR, Ombudsman, dan masyarakat yang melapor sebagai whistle blower.

Ombudsman, kata dia, selalu memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum atas laporan yang diterima.

"Banyaknya pungli bukti pengawasan internal instansi pemerintah yang kendor, padahal ada inspektorat," kata Ida.

Oleh karena itu, menurut Ida, pemerintah harus ditekan untuk mengoptimalkan pengawasan internal. Jika tak percaya dengan kinerja pengawasan internal, maka dibubarkan saja jajaran inspektorat yang berwenang melakukan pengawasan itu.

"Makanya kalau ada persoalan indikasi pungli, laporkan ke inspektorat. Ada jalur lain, lapor ke polisi, Ombudsman, KPK," kata dia.

Kompas TV Sehari Sebelum OTT, Jokowi Sudah Beri Peringatan

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pilpres 2024 Diprediksi Munculkan 3 Poros Capres, Bergantung Sikap PDI-P

Pilpres 2024 Diprediksi Munculkan 3 Poros Capres, Bergantung Sikap PDI-P

Nasional
Gerindra soal Menentukan Koalisi: Politik Sama kayak Orang Pacaran

Gerindra soal Menentukan Koalisi: Politik Sama kayak Orang Pacaran

Nasional
Begini Kronologi UAS dan Rombongan Tak Diizinkan Masuk ke Singapura

Begini Kronologi UAS dan Rombongan Tak Diizinkan Masuk ke Singapura

Nasional
KPK Geledah Kantor Sejumlah SKPD di Pemkot Ambon

KPK Geledah Kantor Sejumlah SKPD di Pemkot Ambon

Nasional
Gerindra Belum Akan Mendeklarasikan Koalisi dalam Waktu Dekat

Gerindra Belum Akan Mendeklarasikan Koalisi dalam Waktu Dekat

Nasional
Mengenal Bawaslu, Sejarah hingga Tugas dan Wewenang

Mengenal Bawaslu, Sejarah hingga Tugas dan Wewenang

Nasional
Masa Tahanan Fakarich, Brian Edgar Nababan, dan Admin Indra Kenz di Kasus Binomo Diperpanjang

Masa Tahanan Fakarich, Brian Edgar Nababan, dan Admin Indra Kenz di Kasus Binomo Diperpanjang

Nasional
Penyidik PNS Kementerian LHK Periksa Terbit Rencana Perangin Angin di KPK

Penyidik PNS Kementerian LHK Periksa Terbit Rencana Perangin Angin di KPK

Nasional
DPR Gelar Rapat Paripurna, 76 Anggota Hadir Fisik dan Virtual 252 Orang

DPR Gelar Rapat Paripurna, 76 Anggota Hadir Fisik dan Virtual 252 Orang

Nasional
Boyamin Saiman Penuhi Panggilan KPK

Boyamin Saiman Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Dubes RI di Singapura: UAS Tidak Dideportasi, tapi Tak Diizinkan Masuk karena Tak Penuhi Kriteria

Dubes RI di Singapura: UAS Tidak Dideportasi, tapi Tak Diizinkan Masuk karena Tak Penuhi Kriteria

Nasional
Tanggapi Survei Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi, Begini Kata KSP

Tanggapi Survei Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi, Begini Kata KSP

Nasional
PPP Sebut Isu Koalisi Indonesia Bersatu Arahan Istana sebagai Imajinasi

PPP Sebut Isu Koalisi Indonesia Bersatu Arahan Istana sebagai Imajinasi

Nasional
Menteri PPPA: Umat Buddha Punya Peran Besar Ciptakan Lingkungan Aman bagi Perempuan dan Anak

Menteri PPPA: Umat Buddha Punya Peran Besar Ciptakan Lingkungan Aman bagi Perempuan dan Anak

Nasional
Kejagung Imbau Terdakwa Tidak Pakai Atribut Keagamaan di Ruang Sidang

Kejagung Imbau Terdakwa Tidak Pakai Atribut Keagamaan di Ruang Sidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.