Turun Jabatan dari Menteri ke Wakil Menteri, Ini Kata Arcandra Tahar

Kompas.com - 14/10/2016, 16:06 WIB
Presiden Joko Widodo bersama Menteri ESDM Ignatius Jonan dan Wamen ESDM Arcandra Tahar di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10/2016) Ihsanuddin/KOMPAS.comPresiden Joko Widodo bersama Menteri ESDM Ignatius Jonan dan Wamen ESDM Arcandra Tahar di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10/2016)
Penulis Ihsanuddin
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Akhir Juli lalu, Arcandra Tahar dilantik Presiden Joko Widodo mennjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 

Namun, baru 20 hari menjabat, Arcandra dicopot. Dia diberhentikan dengan hormat karena kedapatan mempunyai paspor Amerika Serikat.

Setelah urusan kewarganegaraannya dianggap tuntas, hari ini, lulusan master dan doktor dari Texas A&M University ini dilantik lagi, tetapi bukan sebagai Menteri ESDM, melainkan wakil menteri.

Arcandra mendampingi Ignasius Jonan yang ditunjuk sebagai menteri.

Kepada wartawan, Arcandra tak mempermasalahkan penurunan jabatan itu. Ia justru mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah memberinya kesempatan untuk mengabdi pada negara.

(Baca: Politisi Hanura Sayangkan Pengangkatan Arcandra sebagai Wamen ESDM)

"Di mana pun ditempatkan ini adalah keputusan terbaik yang diambil oleh Bapak Presiden dan saya siap untuk mengabdi di mana pun dan kapan pun," kata Arcandra seusai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10/2016).

Nomenklatur wakil menteri ESDM sebenarnya sudah dihapuskan sejak era pemerintahan Jokowi. Kini, posisi ini dimunculkan kembali.

Arcandra tak melihat nomenklatur ini sengaja dimunculkan kembali untuk mengakomodasi dirinya.

Ia meyakini nomenklatur ini kembali muncul lantaran dibutuhkan untuk membenahi sektor ESDM yang cukup kompleks.

"Kalau itu ada nomenklatur wamen dan sekarang ditetapkan oleh Bapak Presiden. Sebagai warga negara Indonesia, tentu saya harus mendukung apa pun yang diputuskan Bapak Presiden," kata dia.

(Baca: Arcandra Tahar: Semoga Niat Saya Pulang Diluruskan)

Sebelum kembali ke Indonesia, Arcandra adalah presiden perusahaan konsultan offshore yang bermarkas di Houston, Amerika Serikat. Arcandra menjadi polemik setelah publik mengetahui bahwa dia berkewarganegaraan ganda karena mengantongi paspor Amerika Serikat.  

Namun, belakangan ini Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memutuskan bahwa Arcandra tidak kehilangan kewarganegaraan RI meski memegang paspor Amerika Serikat.

Sebab, sebelum pencabutan kewarganegaraan Arcandra diproses, ia sudah mengajukan pengunduran diri sebagai warga negara Negeri Paman Sam.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Wacana Reshuffle Kabinet Tiba-tiba Muncul...

Saat Wacana Reshuffle Kabinet Tiba-tiba Muncul...

Nasional
Kepuasan Publik terhadap Pemerintah 61,4 Persen, PKS: Bukan Prestasi

Kepuasan Publik terhadap Pemerintah 61,4 Persen, PKS: Bukan Prestasi

Nasional
Langkah KPK Hentikan Penyelidikan 36 Dugaan Korupsi Tuai Polemik

Langkah KPK Hentikan Penyelidikan 36 Dugaan Korupsi Tuai Polemik

Nasional
Dewas TVRI Sebut Pemilihan Dirut Tak Perlu Izin KASN

Dewas TVRI Sebut Pemilihan Dirut Tak Perlu Izin KASN

Nasional
Hadiri HUT Ikatan Pelajar NU, Wapres Minta Kembangkan Cara Pikir Toleran

Hadiri HUT Ikatan Pelajar NU, Wapres Minta Kembangkan Cara Pikir Toleran

Nasional
Ketua DPR Minta Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Manfaatkan Medsos

Ketua DPR Minta Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Manfaatkan Medsos

Nasional
Gerindra Bersyukur Elektabilitas Prabowo Tertinggi pada Pilpres 2024, tetapi...

Gerindra Bersyukur Elektabilitas Prabowo Tertinggi pada Pilpres 2024, tetapi...

Nasional
Politisi PDI-P Minta KPK Diaudit atas Penghentian Penyelidikan 36 Kasus

Politisi PDI-P Minta KPK Diaudit atas Penghentian Penyelidikan 36 Kasus

Nasional
Elektabilitas Anies Rendah, Golkar: kalau Tinggi Bisa 'Digebuk' Ramai-ramai

Elektabilitas Anies Rendah, Golkar: kalau Tinggi Bisa "Digebuk" Ramai-ramai

Nasional
Elektabilitas 10,7 Persen, Golkar: 'Starting Point' yang Luar Biasa

Elektabilitas 10,7 Persen, Golkar: "Starting Point" yang Luar Biasa

Nasional
61,4 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah, Golkar: Masih Bisa Naik Turun

61,4 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah, Golkar: Masih Bisa Naik Turun

Nasional
Survei: Elektabilitas PDI-P Tertinggi Dibandingkan Golkar dan Gerindra

Survei: Elektabilitas PDI-P Tertinggi Dibandingkan Golkar dan Gerindra

Nasional
Survei: Masalah Banjir DKI jadi Penyebab Elektabilitas Anies Anjlok

Survei: Masalah Banjir DKI jadi Penyebab Elektabilitas Anies Anjlok

Nasional
Capres dari Militer Diprediksi Mendapat Elektabilitas Tinggi pada Pilpres 2024

Capres dari Militer Diprediksi Mendapat Elektabilitas Tinggi pada Pilpres 2024

Nasional
Sempat jadi Buron, Tersangka Penipu Putri Arab Saudi Ditangkap di Palembang

Sempat jadi Buron, Tersangka Penipu Putri Arab Saudi Ditangkap di Palembang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X