Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jonan Akui Tak Berpengalaman di Sektor ESDM, tetapi Yakin karena Ada Arcandra

Kompas.com - 14/10/2016, 15:34 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengakui tak punya pengalaman di sektor ESDM.

Selama ini, Jonan lebih dikenal sebagai profesional di bidang perhubungan.

Ia merupakan mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia dan mantan Menteri Perhubungan.

Saat ditanya wartawan mengenai keahliannya yang tidak sejalan dengan jabatan Menteri ESDM itu, Jonan tidak membantahnya.

Ia mengakui belum pernah sekalipun bekerja di sektor energi dan sumber daya mineral.

"Belum (pernah)," kata Jonan, seusai pelantikan, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10/2016).

Jonan juga belum mau berbicara banyak mengenai strategi yang akan dilakukannya untuk membenahi sektor ESDM.

(Baca: Jonan Dilantik Jadi Menteri ESDM, Arcandra Wakil Menteri ESDM)

"Saya kira kalau kami berdua sudah masuk kantor atau sudah mulai bertugas lah, nanti kita diskusi ya. Jangan sekarang ya," kata dia.

Meski belum berpengalaman, Jonan yakin bisa memimpin Kementerian ESDM dengan baik.

Apalagi, dia didampingi seorang profesional di bidang ESDM seperti Arcandra.

"Ya ini kan ada Pak Arcandra," kata Jonan.

Arcandra yang berada di samping Jonan memastikan siap bekerja sama untuk membenahi sektor ESDM di Indonesia.

"Tentunya kami akan bekerja sama dalam hal merevitalisasi sektor energi di Indonesia. Nah, dalam hal ini kita butuh figur Pak Jonan dan saya sepenuhnya akan mendukung Pak Jonan," kata dia.

Ignasius Jonan adalah mantan Menteri Perhubungan yang dicopot Jokowi saat melakukan reshuffle kabinet jilid II pada akhir Juli lalu.

Halaman:


Terkini Lainnya

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com