Sebelum Pelantikan Jonan-Arcandra, Jokowi dan Kalla Sepakati Kriteria Menteri ESDM

Kompas.com - 14/10/2016, 15:26 WIB
Ignasius Jonan dan Arcandra Tahar diangkat sebagai menteri ESDM dan wakil menteri ESDM. Pelantikan dilakukan di Istana Negara, Jumat (14/10/2016). Kompas TVIgnasius Jonan dan Arcandra Tahar diangkat sebagai menteri ESDM dan wakil menteri ESDM. Pelantikan dilakukan di Istana Negara, Jumat (14/10/2016).
Penulis Dani Prabowo
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla tak hadir saat Ignasius Jonan dan Arcandra Tahar dilantik menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Wakil Menteri ESDM di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10/2016). 

Kalla tengah melakukan kunjungan kerja ke Makassar, Sulawesi Selatan. 

Namun demikian, sebelum pelantikan Jonan dan Arcandra, Presiden Joko Widodo dan Wapres Kalla sudah bersepakat terkait Menteri ESDM. 

Jokowi dan Kalla sepaham soal kriteria. Tapi tak pernah bicara nama.  

 “Sebelumnya berdiskusi tentang kriteria, tidak mengenai nama. Salah satu kriteria yang disepakati adalah, Menteri ESDM non-partisan,” kata Juru Bicara Wapres, Husain Abdullah, dalam pesan singkat, Jumat (14/10/2016).

Siang ini, Presiden Jokowi melantik Ignasius Jonan sebagai Menteri ESDM yang baru, sedangkan Arcandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM.

(Baca: Jonan Dilantik Jadi Menteri ESDM, Arcandra Wakil Menteri ESDM)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Arcandra Tahar sebelumnya adalah Menteri ESDM. Namun, Arcandra diberhentikan dengan hormat setelah kedapatan mengantongi dua paspor, Indonesia dan Amerika Serikat.

Sementara itu, Jonan sebelumnya dicopot Jokowi sebagai Menteri Perhubungan saat perombakan jilid kedua.

Dalam pelantikan yang digelar di Istana Negara, Wapres Kalla tak hadir. (Baca: JK Tak Hadiri Pelantikan Jonan-Arcandra, Ini Penjelasan Jubir Wapres)

Menurut Husain, Wapres sebelumnya telah memiliki agenda terjadwal yang tak bisa ditinggalkan.

“Kebetulan 14-15 (Oktober), Wapres kunker ke Makassar dan Semarang. Sehingga berhalangan hadir. Tapi sudah komunikasi,” ujarnya.

Kompas TV Ignasius Jonan Jadi Menteri ESDM Periode 2014-2019

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.