Wiranto Pastikan Tak Ada yang Bisa Lolos dari "Sapu Bersih Pungli"

Kompas.com - 13/10/2016, 18:33 WIB
Kristian Erdianto Menko Polhukam Wiranto saat memberikan keterangan usai memimpin Rapat Bersama Tim Satgas Pungli di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (13/10/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan, Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar atau Saber Pungli yang segera dibentuk pemerintah akan menyentuh segala lini.

Wiranto menjelaskan, setelah terbentuk, Satgas Saber Pungli akan memetakan daerah mana saja yang dinilai rawan pungli, serta pelaku lapangan hingga di tingkat kementerian/lembaga pemerintah.

"Dari inventarisasi masalah tadi akan didapatkan banyak sekali daerah yang rawan pungli, titik-titik kritis yang sarat akan kegiatan pungli. Nah, dari sanalah Saber Pungli akan memberantas ini," ujar Wiranto, seusai memimpin rapat bersama Tim Satgas Pungli, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (13/10/2016).

Menuut Wiranto,saat ini praktik pungli juga dihadapi oleh masyarakat kecil yang berpenghasilan rendah.


Dia mencontohkan, supir-supir truk di daerah terbebani dengan praktik pungli oleh oknum Dinas Perhubungan maupun preman.

Selain itu, pedagang-pedagang kecil juga seringkali harus membayar sejumlah uang kepada pihak-pihak tertentu yang tidak jelas.

"Banyak masyarakat kecil yang mencari makan dengan satu usaha kecil harus berhadapan dengan pungli yang sangat meresahkan," kata Wiranto.

"Saya ingin menjelaskan istilah Saber itu kan sapu bersih, diharapkan dari operasi ini maka aktivitas pungutan liar yang merugikan masyarakat dan mengganggu ekonomi nasional ini dapat disapu bersih sampai ke akarnya," papar Wiranto.

Dalam melakukan kerjanya, Satgas Saber Pungli akan berkoordinasi dengan seluruh Kementerian/Lembaga, termasuk BUMN, yang memiliki fungsi pelayanan publik.

Dari koordinasi tersebut, Satgas menentukan wilayah atau titik yang dinilai sarat dengan praktik pungli.

Sementara, untuk penindakan dan pengawasan akan diserahkan kepada pejabat yang berwenang di dalam Kementerian/Lembaga tersebut.

"Satgas ini sifatnya mengendalikan, langsung di bawah koordinasi Kemenko Polhukam. Fungsi penindakan dan pengawasan akan diserahkan ke pejabat yang berwenang di Kementerian terkait," jelasnya.

Selain penindakan dan pengawasan, pemerintah juga akan memaksimalkan sanksi bagi siapapun yang terbukti melakukan pungli.

"Tidak ada wilayah yang tidak terjamah oleh Saber ini. Namanya juga sapu bersih, jangan sampai tersisa," ujar Wiranto.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorInggried Dwi Wedhaswary
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X