Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto Pastikan Tak Ada yang Bisa Lolos dari "Sapu Bersih Pungli"

Kompas.com - 13/10/2016, 18:33 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan, Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar atau Saber Pungli yang segera dibentuk pemerintah akan menyentuh segala lini.

Wiranto menjelaskan, setelah terbentuk, Satgas Saber Pungli akan memetakan daerah mana saja yang dinilai rawan pungli, serta pelaku lapangan hingga di tingkat kementerian/lembaga pemerintah.

"Dari inventarisasi masalah tadi akan didapatkan banyak sekali daerah yang rawan pungli, titik-titik kritis yang sarat akan kegiatan pungli. Nah, dari sanalah Saber Pungli akan memberantas ini," ujar Wiranto, seusai memimpin rapat bersama Tim Satgas Pungli, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (13/10/2016).

Menuut Wiranto,saat ini praktik pungli juga dihadapi oleh masyarakat kecil yang berpenghasilan rendah.

Dia mencontohkan, supir-supir truk di daerah terbebani dengan praktik pungli oleh oknum Dinas Perhubungan maupun preman.

Selain itu, pedagang-pedagang kecil juga seringkali harus membayar sejumlah uang kepada pihak-pihak tertentu yang tidak jelas.

"Banyak masyarakat kecil yang mencari makan dengan satu usaha kecil harus berhadapan dengan pungli yang sangat meresahkan," kata Wiranto.

"Saya ingin menjelaskan istilah Saber itu kan sapu bersih, diharapkan dari operasi ini maka aktivitas pungutan liar yang merugikan masyarakat dan mengganggu ekonomi nasional ini dapat disapu bersih sampai ke akarnya," papar Wiranto.

Dalam melakukan kerjanya, Satgas Saber Pungli akan berkoordinasi dengan seluruh Kementerian/Lembaga, termasuk BUMN, yang memiliki fungsi pelayanan publik.

Dari koordinasi tersebut, Satgas menentukan wilayah atau titik yang dinilai sarat dengan praktik pungli.

Sementara, untuk penindakan dan pengawasan akan diserahkan kepada pejabat yang berwenang di dalam Kementerian/Lembaga tersebut.

"Satgas ini sifatnya mengendalikan, langsung di bawah koordinasi Kemenko Polhukam. Fungsi penindakan dan pengawasan akan diserahkan ke pejabat yang berwenang di Kementerian terkait," jelasnya.

Selain penindakan dan pengawasan, pemerintah juga akan memaksimalkan sanksi bagi siapapun yang terbukti melakukan pungli.

"Tidak ada wilayah yang tidak terjamah oleh Saber ini. Namanya juga sapu bersih, jangan sampai tersisa," ujar Wiranto.

Kompas TV Pungli Miliaran Rupiah di Kemenhub (Bag 1)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com