Kompas.com - 13/10/2016, 14:13 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan sosialisasi mengenai survei indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di lingkungan keimigrasian, di Hotel Dafam, Jalan MT Haryono, Jakarta Timur, Kamis (13/10/2016).

Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Endang Sudirman mengatakan, sosialisasi tersebut diselenggarakan untuk meningkatkan pelayanan publik di tingkat unit pelayanan teknis (UPT).

"Selain itu peningkatan ini juga diamanatkan oleh UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan sejalan dengan agenda prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo," ujar Endang.

Dalam kesempatan itu Endang menjelaskan salah satu inovasi yang sedang diujicoba oleh beberapa Kantor Imigrasi (Kanim) di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, yakni early morning passport service dan sunset passport service.

Dua program itu, menurut Endang, memungkinkan masyarakat untuk mengurus persoalan keimigrasian seperti pembuatan paspor pada pagi hari sebelum jam operasional kantor dimulai dan pada sore hari setelah jam operasional kantor imigrasi selesai.

"Inovasi yang kami lakukan merupakan upaya untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Perbaikan terus dilakukan mulai dari infrastruktur, sistem dan petugasnya. Inovasi ini berdasarkan survei kepuasaan masyarakat yang telah kami lakukan," kata Endang.

Di akhir acara sosialisasi, Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Ronny F.Sompie memberikan apresiasi kepada para kepala kantor imigrasi di DKI Jakarta yang telah melakukan survei kepuasan masyarakat (SKM) dan peningkatan pelayanan publik.

Pada 2016, terdapat tiga Kanim yang mendapatkan nilai mutu layanan A (sangat baik) dari SKM yakni, Kanim Jakarta Selatan, Kanim Jakarta Pusat dan Kanim Bandara Soekarno Hatta.

Sementara itu, dari sisi penilaian standar pelayanan, Ombudsman RI telah memberikan penghargaan kepatuhan standar pelayanan kepada Kanim Jakarta Selatan, Kanim Jakarta Barat dan Kanim Jakarta Pusat.

"Peningkatan kualitas pelayanan publik tidak boleh berhenti di sini saja dan tidak tiga Kanim saja yang melakukan SKM. Sesuai dengan visi Imigrasi, masyarakat harus memperoleh pelayanan yang profesional, akuntanel, sinergis, transparan dan inovatif," ujar Ronny.

Selain itu, Deputi Pelayanan Publik Kemenpan-RB Diah Natalisa, yang juga hadir, menuturkan bahwa SKM merupakan kewajiban yang harus dijalankan satu kali dalam setahun oleh setiap Kementerian/Lembaga.

Menurut Diah, satu unsur terpenting dalam peningkatan pelayanan publik adalah bagaimana mendapatkan feedback dari masyarakat.

"Yang penting bagaimana mendapatkan feedback karena masyarakat yang langsung merasakan. Ini merupakan implementasi undang-undang dan meningkatkan kualitas pelayanan publik," ungkap Diah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disindir Beberapa Kali Kalah dalam Pilpres, Prabowo: Mereka Tidak Mengerti Arti Pejuang

Disindir Beberapa Kali Kalah dalam Pilpres, Prabowo: Mereka Tidak Mengerti Arti Pejuang

Nasional
Suap Jual Beli Jabatan, Bupati Pemalang Patok Tarif Rp 60-350 Juta

Suap Jual Beli Jabatan, Bupati Pemalang Patok Tarif Rp 60-350 Juta

Nasional
Bupati Pemalang Diduga Terima Suap Rp 6,236 Miliar dari Jual Beli Jabatan dan Swasta

Bupati Pemalang Diduga Terima Suap Rp 6,236 Miliar dari Jual Beli Jabatan dan Swasta

Nasional
5 Kebohongan Irjen Ferdy Sambo di Kasus Kematian Brigadir J yang Akhirnya Terbongkar

5 Kebohongan Irjen Ferdy Sambo di Kasus Kematian Brigadir J yang Akhirnya Terbongkar

Nasional
Tak Menyesal Bergabung dengan Pemerintahan Jokowi, Prabowo: Saya Tidak Ingin Bangsa Ini Mengalami Perpecahan

Tak Menyesal Bergabung dengan Pemerintahan Jokowi, Prabowo: Saya Tidak Ingin Bangsa Ini Mengalami Perpecahan

Nasional
Ketika Prabowo Ajak Kader Partai Gerindra Apresiasi Kinerja Presiden Jokowi...

Ketika Prabowo Ajak Kader Partai Gerindra Apresiasi Kinerja Presiden Jokowi...

Nasional
Di Hadapan Ribuan Kader, Prabowo Ingatkan Jangan Masuk Gerindra untuk Perkaya Diri

Di Hadapan Ribuan Kader, Prabowo Ingatkan Jangan Masuk Gerindra untuk Perkaya Diri

Nasional
Undang-undang Penipuan Online

Undang-undang Penipuan Online

Nasional
Tanggal 14 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 14 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Pengakuan Ferdy Sambo Rusak TKP Tempat Pembunuhan Brigadir J

Pengakuan Ferdy Sambo Rusak TKP Tempat Pembunuhan Brigadir J

Nasional
KPK Tahan Bupati Pemalang dan 4 Bawahannya

KPK Tahan Bupati Pemalang dan 4 Bawahannya

Nasional
2 Laporan Polisi Terhadap Brigadir J Dihentikan, Bareskrim: Tak Ada Peristiwa Pidana

2 Laporan Polisi Terhadap Brigadir J Dihentikan, Bareskrim: Tak Ada Peristiwa Pidana

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Tersangka Kasus Jual Beli Jabatan

KPK Tetapkan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Tersangka Kasus Jual Beli Jabatan

Nasional
Parsindo Fokus Garap Suara Loyalis Soeharto, Klaim Incar 5 Besar Suara Terbanyak DPR

Parsindo Fokus Garap Suara Loyalis Soeharto, Klaim Incar 5 Besar Suara Terbanyak DPR

Nasional
LPSK Beri Perlindungan Darurat untuk Bharada E

LPSK Beri Perlindungan Darurat untuk Bharada E

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.