SP3 15 Perusahaan Pembakar Hutan Disebut Bisa Dicabut Tanpa Putusan Pengadilan

Kompas.com - 13/10/2016, 09:37 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani usai menerima Surat Keputusan pengesahan Kepengurusan DPP PPP periode 2016-2021 di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (27/4/2016) KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRASekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani usai menerima Surat Keputusan pengesahan Kepengurusan DPP PPP periode 2016-2021 di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (27/4/2016)
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Panitia Kerja (Panja) Kebakaran Hutan dan Lahan Arsul Sani menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan Polda Riau atas kasus kebakaran hutan dan lahan bisa dicabut tanpa putusan peradilan.

Hal itu disampaikan Arsul menanggapi imbauan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian kepada pihak yang tak setuju dengan adanya SP3 agar menggugatnya melalui praperadilan.

"Sepanjang ditemukan bukti baru oleh ahli sah-sah saja secara hukum bila harus dicabut tanpa proses peradilan," kata Arsul usai mengikuti rapat Panja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/10/2016).

Arsul menyatakan kini Panja tengah mengumpulkan data yang berisikan kejanggalan terkait dikeluarkannya SP3 oleh Polda Riau.

(Baca: Publik Sulit Akses Dokumen SP3 15 Perusahaan Tersangka Pembakar Hutan dan Lahan)

Saat ini temuan terbaru Panja yaitu ahli yang dihadirkan Polda Riau tak berkompetensi sebagai pakar kehutanan.

Diketahui, Polda Riau meminta keterangan pegawai Badan Lingkungan Hidup Riau Nelson Sitohang sebagai ahli. Namun latar belakang Nelson tak berkaitan dengan kehutanan.

Nelson mengakui dirinya lulusan ilmu kesehatan masyarakat. Nelson kemudian merekomendasikan 6 dari 15 perusahaan yang sempat menjadi tersangka, telah memenuhi persyaratan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

Atas rekomendasi Nelson tersebut, Polda Riau kemudian mencabut status tersangka keenam perusahaan yang tergabung dalam 15 perusahaan tersangka pembakaran hutan dan lahan dengan mengeluarkan SP3.

(Baca: Saksi Ahli Tak Kompeten, Komisi III Akan Panggil Polda Riau Terkait SP3 Kasus Kebakaran Hutan)

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Nasional
Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Nasional
Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Nasional
Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

Nasional
KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Nasional
Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Nasional
Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Nasional
Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Nasional
Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Nasional
IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

Nasional
Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X