Kompas.com - 13/10/2016, 06:58 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Johnny G Plate menilai, turunnya Presiden Joko Widodo ke lokasi operasi tangkap tangan oknum Kementerian Perhubungan bukan karena pengalihan isu.

Menurut dia, Jokowi ingin menunjukkan bahwa komitmen pemberantasan pungutan liar (pungli) tak hanya menjadi keputusan rapat namun juga akan dipraktikan.

"Tidak (pengalihan isu). Banyak isu di republik ini, kenapa harus pakai pungli? Presiden mau tunjukkan ini keputusan untuk dioperasionalkan di lapangan," kata Johnny di Kompleks Parlemen, Rabu (12/10/2016). 

(Baca: Kapolda Metro: Pungli di Kemenhub karena Perizinan "Online" Dipersulit)

Rapat terbatas pemerintah di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (11/10/2016) sebelumnya menetapkan pembenahan pada tujuh sektor bidang hukum.

Ketujuh sektor itu, yakni pelayanan publik, penataan regulasi, pembenahan manajemen perkara, penguatan SDM penegak hukum, penguatan kelembagaan, pembangunan budaya hukum di masyarakat, dan pembenahan lembaga pemasyarakatan.

Untuk tahap pertama, pemerintah akan menyentuh sektor pelayanan publik. Salah satunya memberantas pungli.

Johnny melanjutkan, Jokowi ingin menunjukkan bahwa jika presiden atau pejabat-pejabat tinggi negara berdiri di garis depan pemberantasan pungli, masyarakat juga harus mulai berkomitmen ikut menghapus.

Sebab, pungli dinilai sebagai permasalahan klasik di masyarakat yang tidak kunjung ditemukan penyelesaiannya.

Komitmen menyelesaikan permasalahan yang kompleks tersebut, kata Johnny, harus ditunjukkan dengan kerja nyata. Kemunculan Jokowi pada OTT oknum Kemenhub tersebut dianggap sebagai titik awal.

(Baca: Soal OTT di Kemenhub, Pelaku Usaha Akui Kadang Kepepet Kasih Uang Pelicin)

"Karena rumit dan kompleks masalahnya maka perlu ditunjukkan secara nyata. Ini bukan konsep tapi tindakan lapangan. Selanjutnya (diharapkan) bukan hanya presden, tapi bupati, menteri-menteri, turun untuk sidak-sidak pengawasan," kata Anggota Komisi XI DPR itu.

Presiden Joko Widodo mendatangi Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (11/10/2016), sekitar pukul 16.30 WIB.

Kedatangan Presiden itu terkait dengan operasi tangkap tangan di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat. Dari penangkapan itu turut disita juga uang tunai puluhan juta rupiah.

Sebanyak enam orang yang diamankan pada OTT tersebut terdiri dari pegawai negeri sipil, pekerja harian lepas (PHL), dan satu orang dari pihak swasta. Mereka diduga terlibat praktik pungli dalam proses pengurusan perizinan.  

Kompas TV 6 Pelaku Pungli di Kemenhub Ditangkap
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Nyatakan Siap Jembatani Komunikasi antara Zelensky dan Putin

Jokowi Nyatakan Siap Jembatani Komunikasi antara Zelensky dan Putin

Nasional
Elektabilitas Ganjar Tinggi di Kalangan Anak Muda Dinilai karena Efek Jokowi

Elektabilitas Ganjar Tinggi di Kalangan Anak Muda Dinilai karena Efek Jokowi

Nasional
Di Hadapan Putin, Jokowi: RI Tak Ada Kepentingan Apa Pun, Kecuali Ingin Perang Selesai

Di Hadapan Putin, Jokowi: RI Tak Ada Kepentingan Apa Pun, Kecuali Ingin Perang Selesai

Nasional
Bertemu Putin di Kremlin, Jokowi Ungkap 5 Poin Pembicaraan

Bertemu Putin di Kremlin, Jokowi Ungkap 5 Poin Pembicaraan

Nasional
DPR Setujui 2 Hakim Agung dan 2 Hakim Ad Hoc Tipikor MA

DPR Setujui 2 Hakim Agung dan 2 Hakim Ad Hoc Tipikor MA

Nasional
Sidang Gugatan TWK KPK, Novel Baswedan Mengaku Sempat Minta Hasil Tes tetapi Tak Dijawab

Sidang Gugatan TWK KPK, Novel Baswedan Mengaku Sempat Minta Hasil Tes tetapi Tak Dijawab

Nasional
Jubir Sebut Prabowo Siap Berkoalisi dengan Siapa Saja Terkait Capres

Jubir Sebut Prabowo Siap Berkoalisi dengan Siapa Saja Terkait Capres

Nasional
BERITA FOTO: Pelukan Iriana untuk Warga Ukraina di Kyiv

BERITA FOTO: Pelukan Iriana untuk Warga Ukraina di Kyiv

Nasional
Hindari Cuaca Panas Arab Saudi, Jadwal Lempar Jumrah Jemaah Haji Indonesia Hanya Pagi dan Sore

Hindari Cuaca Panas Arab Saudi, Jadwal Lempar Jumrah Jemaah Haji Indonesia Hanya Pagi dan Sore

Nasional
Bertemu Zelensky dan Putin, Jokowi Ingin Normalkan Pasokan Gandum

Bertemu Zelensky dan Putin, Jokowi Ingin Normalkan Pasokan Gandum

Nasional
Rapat Terkait Laporan Kinerja KPK Tertutup, Ini Penjelasan Komisi III

Rapat Terkait Laporan Kinerja KPK Tertutup, Ini Penjelasan Komisi III

Nasional
KPK Sebut Infrastruktur Indonesia Buruk Dampak dari Korupsi

KPK Sebut Infrastruktur Indonesia Buruk Dampak dari Korupsi

Nasional
900 Hari Harun Masiku Buron, Upaya Apa Saja yang Dilakukan KPK untuk Menangkapnya?

900 Hari Harun Masiku Buron, Upaya Apa Saja yang Dilakukan KPK untuk Menangkapnya?

Nasional
Waketum PKB: Kalau di Pemilu 2024 Prabowo Sama Cak Imin, Insya Allah Menang

Waketum PKB: Kalau di Pemilu 2024 Prabowo Sama Cak Imin, Insya Allah Menang

Nasional
Ungkap Biaya Politik Tinggi, Wakil Ketua KPK: Jadi Gubernur Butuh di Atas Rp 100 Miliar

Ungkap Biaya Politik Tinggi, Wakil Ketua KPK: Jadi Gubernur Butuh di Atas Rp 100 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.