Pantau Langsung OTT di Kemenhub, Jokowi Dinilai Ingin Tunjukkan Kompleksitas Pungli

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Johnny G Plate menilai, turunnya Presiden Joko Widodo ke lokasi operasi tangkap tangan oknum Kementerian Perhubungan bukan karena pengalihan isu.

Menurut dia, Jokowi ingin menunjukkan bahwa komitmen pemberantasan pungutan liar (pungli) tak hanya menjadi keputusan rapat namun juga akan dipraktikan.

"Tidak (pengalihan isu). Banyak isu di republik ini, kenapa harus pakai pungli? Presiden mau tunjukkan ini keputusan untuk dioperasionalkan di lapangan," kata Johnny di Kompleks Parlemen, Rabu (12/10/2016). 

(Baca: Kapolda Metro: Pungli di Kemenhub karena Perizinan "Online" Dipersulit)

Rapat terbatas pemerintah di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (11/10/2016) sebelumnya menetapkan pembenahan pada tujuh sektor bidang hukum.

Ketujuh sektor itu, yakni pelayanan publik, penataan regulasi, pembenahan manajemen perkara, penguatan SDM penegak hukum, penguatan kelembagaan, pembangunan budaya hukum di masyarakat, dan pembenahan lembaga pemasyarakatan.

Untuk tahap pertama, pemerintah akan menyentuh sektor pelayanan publik. Salah satunya memberantas pungli.

Johnny melanjutkan, Jokowi ingin menunjukkan bahwa jika presiden atau pejabat-pejabat tinggi negara berdiri di garis depan pemberantasan pungli, masyarakat juga harus mulai berkomitmen ikut menghapus.

Sebab, pungli dinilai sebagai permasalahan klasik di masyarakat yang tidak kunjung ditemukan penyelesaiannya.

Komitmen menyelesaikan permasalahan yang kompleks tersebut, kata Johnny, harus ditunjukkan dengan kerja nyata. Kemunculan Jokowi pada OTT oknum Kemenhub tersebut dianggap sebagai titik awal.