Pantau Langsung OTT di Kemenhub, Jokowi Dinilai Ingin Tunjukkan Kompleksitas Pungli

Kompas.com - 13/10/2016, 06:58 WIB
Wakil Ketua Fraksi Nasdem, Johnny G Plate di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/5/2016) KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRAWakil Ketua Fraksi Nasdem, Johnny G Plate di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/5/2016)
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Johnny G Plate menilai, turunnya Presiden Joko Widodo ke lokasi operasi tangkap tangan oknum Kementerian Perhubungan bukan karena pengalihan isu.

Menurut dia, Jokowi ingin menunjukkan bahwa komitmen pemberantasan pungutan liar (pungli) tak hanya menjadi keputusan rapat namun juga akan dipraktikan.

"Tidak (pengalihan isu). Banyak isu di republik ini, kenapa harus pakai pungli? Presiden mau tunjukkan ini keputusan untuk dioperasionalkan di lapangan," kata Johnny di Kompleks Parlemen, Rabu (12/10/2016). 

(Baca: Kapolda Metro: Pungli di Kemenhub karena Perizinan "Online" Dipersulit)

Rapat terbatas pemerintah di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (11/10/2016) sebelumnya menetapkan pembenahan pada tujuh sektor bidang hukum.

Ketujuh sektor itu, yakni pelayanan publik, penataan regulasi, pembenahan manajemen perkara, penguatan SDM penegak hukum, penguatan kelembagaan, pembangunan budaya hukum di masyarakat, dan pembenahan lembaga pemasyarakatan.

Untuk tahap pertama, pemerintah akan menyentuh sektor pelayanan publik. Salah satunya memberantas pungli.

Johnny melanjutkan, Jokowi ingin menunjukkan bahwa jika presiden atau pejabat-pejabat tinggi negara berdiri di garis depan pemberantasan pungli, masyarakat juga harus mulai berkomitmen ikut menghapus.

Sebab, pungli dinilai sebagai permasalahan klasik di masyarakat yang tidak kunjung ditemukan penyelesaiannya.

Komitmen menyelesaikan permasalahan yang kompleks tersebut, kata Johnny, harus ditunjukkan dengan kerja nyata. Kemunculan Jokowi pada OTT oknum Kemenhub tersebut dianggap sebagai titik awal.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tok! DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Tetap Digelar 9 Desember

Tok! DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Tetap Digelar 9 Desember

Nasional
OTG Harus Kantongi Surat Rujukan jika Ingin Isolasi di RSD Wisma Atlet, Ini Alasannya

OTG Harus Kantongi Surat Rujukan jika Ingin Isolasi di RSD Wisma Atlet, Ini Alasannya

Nasional
Ketua KPK: Tindak Pidana Korupsi Paling Banyak Terjadi pada Tahun Politik

Ketua KPK: Tindak Pidana Korupsi Paling Banyak Terjadi pada Tahun Politik

Nasional
Mendes Sebut Pembangunan Desa Berkontribusi Besar Terhadap Pembangunan Nasional

Mendes Sebut Pembangunan Desa Berkontribusi Besar Terhadap Pembangunan Nasional

Nasional
Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Nasional
Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Nasional
Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Nasional
Ketua DPP PKS: Desakan Tunda Pilkada 2020 Perlu Didengar

Ketua DPP PKS: Desakan Tunda Pilkada 2020 Perlu Didengar

Nasional
Antsipasi Lonjakan Pasien Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan Tower 8

Antsipasi Lonjakan Pasien Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan Tower 8

Nasional
Ketua DKPP: Pilkada 2020 Kerja Berat, Bukan Cuma Tanggung Jawab KPU, Bawaslu, DKPP

Ketua DKPP: Pilkada 2020 Kerja Berat, Bukan Cuma Tanggung Jawab KPU, Bawaslu, DKPP

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas: Berkat Tes dan Tracing Masif

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas: Berkat Tes dan Tracing Masif

Nasional
Paslon Wajib 'Swab Test' Sebelum Hadiri Pengundian Nomor Urut Pilkada

Paslon Wajib "Swab Test" Sebelum Hadiri Pengundian Nomor Urut Pilkada

Nasional
Dalami Pertemuan Pinangki dan Djoko Tjandra di Luar Negeri, Kejagung Periksa 3 Manajer Garuda Indonesia

Dalami Pertemuan Pinangki dan Djoko Tjandra di Luar Negeri, Kejagung Periksa 3 Manajer Garuda Indonesia

Nasional
7 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 702,76 Juta

7 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 702,76 Juta

Nasional
Kemenkes: Kebanyakan Pegawai Kami Positif Covid-19 Tanpa Gejala

Kemenkes: Kebanyakan Pegawai Kami Positif Covid-19 Tanpa Gejala

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X