Presiden Jokowi Diminta Terbitkan Keppres Terkait Rekonsiliasi Peristiwa 1965

Kompas.com - 12/10/2016, 19:51 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Forum 65 Bonnie Setiawan meminta Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Keputusan Presiden tentang Rehabilitasi Umum dan Rekonsiliasi Nasional terkait penyelesaian kasus HAM 1965.

"Sebagian landasan hukum penyelesaian kasus pelanggaran HAM 1965. Karena UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Nomor 27/2004 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Bonnie, di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Rabu (12/10/2016).

Menurut Bonnie, pemerintah perlu membentuk komite ad hoc untuk pengungkapan kebenaran dan penyelesaian pelanggaran HAM tahun 1965.

Komite tersebut terdiri dari orang-orang yang memiliki wawasan dan integritas yang berada di bawah kendali Presiden Jokowi.

"Tugas utamanya adalah pengungkap kebenaran, rehabilitasi korban, dan memberikan hak-hak korban sebagaimana tercantum dalam UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia," ucap Bonnie.

Ia mengatakan, pemerintah harus segera mengumumkan hasil rekomendasi Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 yang diselenggarakan pada 18-19 April 2016 lalu.

Dengan bukti baru berupa penemuan kuburan massal, lanjut Bonnie, Komnas HAM dapat melakukan penyelidikan.

Selain itu, pihaknya juga mendesak Jaksa Agung melakukan penyidikan terhadap temuan Komnas HAM pada 2012.

"Selama ini, Jaksa Agung ngotot persoalan 65 adalah masalah pidana, bukan pelanggaran HAM berat. Hal ini menjadi bukti ketidakmauan pemerintah dalam menyelesaikan proses yudisial," ujar Bonnie.

Bonnie menyebutkan, pengungkapan melalui jalur non-yudisial tidak berarti meniadakan proses yudisial.

Hal itu diperlukan agar tindak kejahatan kemanusiaan di kemudian hari tidak terulang dan membuat jera pelanggar HAM.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Update 3 Juni, Total 28.233 Kasus Covid-19 di Indonesia

Update 3 Juni, Total 28.233 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: WNI Sembuh dari Covid-19 di Luar Negeri Capai 551 Orang

Update: WNI Sembuh dari Covid-19 di Luar Negeri Capai 551 Orang

Nasional
Penyaluran Bansos bagi Warga Terdampak Covid-19 Masih Jadi Persoalan

Penyaluran Bansos bagi Warga Terdampak Covid-19 Masih Jadi Persoalan

Nasional
Pemerintah Pastikan Tak Ada WNI yang Terdampak Demonstrasi di AS

Pemerintah Pastikan Tak Ada WNI yang Terdampak Demonstrasi di AS

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya, Dakwaan Rugikan Negara hingga Terkuaknya Nama Samaran

Sidang Kasus Jiwasraya, Dakwaan Rugikan Negara hingga Terkuaknya Nama Samaran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jawa Timur Alami Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi | PTUN Putus Presiden dan Menkominfo Bersalah

[POPULER NASIONAL] Jawa Timur Alami Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi | PTUN Putus Presiden dan Menkominfo Bersalah

Nasional
Saat Presiden RI Divonis Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Saat Presiden RI Divonis Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Nasional
Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Nasional
Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Nasional
Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Presiden RI Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Presiden RI Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X