Pernyataan Wiranto soal Makar pada 1965 Dinilai Halangi Rekonsiliasi

Kompas.com - 12/10/2016, 17:29 WIB
Lestari, keluarga korban kekerasan peristiwa 1965 asal Blitar, Jawa Tengah, saat mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, Selasa (17/1/2012). Ia bersama puluhan keluarga korban lainya menagih janji Komnas HAM untuk segera mengumumkan hasil penyelidikan pro justisia dan segera mengumumkan temuan pelangaran berat pada peristiwa tersebut. LUCKY PRANSISKALestari, keluarga korban kekerasan peristiwa 1965 asal Blitar, Jawa Tengah, saat mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, Selasa (17/1/2012). Ia bersama puluhan keluarga korban lainya menagih janji Komnas HAM untuk segera mengumumkan hasil penyelidikan pro justisia dan segera mengumumkan temuan pelangaran berat pada peristiwa tersebut.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Forum '65, Bonnie Setiawan mengatakan, pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto yang menyebut adanya makar pada 1965 akan menghalangi rekonsiliasi.

Pernyataan itu diucapkan Wiranto dalam pidatonya pada Hari Kesaktian Pancasila. Saat itu, Wiranto menyebut pemerintah melakukan upaya penyelamatan negara dari tindakan makar.

Bonnie menuturkan, dengan menuding adanya makar pada tahun itu, Wiranto menegasikan upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang telah dilangsungkan sejak lama.

Apalagi, banyak versi sejarah terkait peristiwa seputar Gerakan 30 September 1965 dan kekerasan yang terjadi setelahnya, termasuk perdebatan soal kudeta.

"Istilah makar sesungguhnya menjadi pengabsahan dan dalih dari terjadinya dua kejahatan serius terhadap kemanusiaan dan genosida," kata Bonnie, di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Rabu (12/10/2016).

Bonnie menyebutkan, hasil penyelidik Komnas HAM pada tahun 2008-2012 menemukan bukti awal adanya kejahatan terhadap kemanusiaan seperti pembunuhan, pemerkosaan, pengusiran paksa dan penghilangan orang.

Selain itu, putusan Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) 1965 pada 20 Juni 2016 lalu menyebut Indonesia harus bertanggung jawab terhadap 10 tindak kejahatan HAM berat.

Dalam pidatonya di Lubang Buaya, Wiranto juga mengatakan tindakan operasi militer yang terjadi pada 1965 dapat dibenarkan secara hukum.

(Baca: Wiranto: Langkah Pemerintah pada Tahun 1965 sebagai Upaya Penyelamatan Negara)

Bonnie pun mempertanyakan maksud dari tindakan darurat yang dilakukan negara pada saat itu.

Tindakan darurat tersebut, lanjut dia, masih terasa hingga kini dengan teror terhadap korban pelanggaran HAM 1965.

"Ini tidak saja menegasikan semua upaya pengungkapan kebenaran tapi juga melestarikan impunitas yang merupakan halangan utama diadakannya rekonsiliasi sepenuhnya," ucap Bonnie.

(Baca juga: Pernyataan Wiranto Dinilai Kontradiktif dengan Penyelesaian Tragedi 1965)

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X