DPR Sahkan Perppu Kebiri Menjadi Undang-Undang - Kompas.com

DPR Sahkan Perppu Kebiri Menjadi Undang-Undang

Kompas.com - 12/10/2016, 13:33 WIB
KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yambise bersama pimpinan DPR usai pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dengan catatan, Rabu (12/10/2016)

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang.

Namun, pengesahan ini disertai catatan. Setelah lobi pimpinan fraksi dan pimpinan DPR, Fraksi PKS yang sempat menolak akhirnya menyetujui dengan catatan. Sedangkan Gerindra tetap dalam posisi menolak.

Perppu ini pada Agustus lalu sempat ditunda pengesahannya karena sejumlah fraksi menyatakan belum menyetujui. Namun, setelah lobi pimpinan fraksi dan pimpinan DPR, akhirnya keputusan pun dapat diambil.

"Apakah RUU penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat disetujui dengan catatan yang telah disampaikan?" tanya Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto sebagai pimpinan sidang, Rabu (12/10/2016).

"Setuju," jawab anggota sidang.

Pengesahan sempat tertunda lobi pimpinan fraksi dan pimpinan DPR, karena Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi PKS menyatakan menolak pengesahan perppu tersebut atas sejumlah alasan.

Anggota Fraksi Partai Gerindra, Rahayu Saraswati mengatakan, sikap fraksinya masih sama seperti pada penolakan pengesahan Perppu Perlindungan Anak Agustus lalu.

Ia menegaskan, Gerindra mendukung pemberian hukuman maksimal bagi pelaku kekerasan seksual. Namun, penjelasan dari pihak pemerintah masih kurang jelas terkait implementasi hukuman tambahan tersebut.

Rahayu menambahkan, pihaknya juga telah menerima masukan dari sejumlah LSM yang seluruhnya menolak pengesahan Perppu.

"Jika mayoritas menyetujui, kami menghormati. Tapi berdasarkan prinsip, kami harap nanti ditambahkan sebagai catatan bahwa Fraksi Partai Gerindra masih belum bisa menyetujui," ujar Rahayu.

"Dan dengan tambahan bahwa berdasarkan kesepakatan, setelah disahkan tetap ada revisi  Undang-Undang Perlindungan anak untuk bisa lebih komprehensif dan dapat diimplementasikan secara efektif," kata Rahayu.

Selain itu, Fraksi PKS mengemukakan beberapa catatan terhadap perppu tersebut. Beberapa di antaranya bahwa data yang menjadi landasan penetapan perppu tidak jelas.

Rumusan perppu juga dianggap belum menjelaskan secara jelas hingga tataran teknis.

"Kalau pun harus setuju, maka catatan yang terpenting bahwa perppu ini akan direvisi. Dibuat undang-undang yang lebih komprehensif dan bisa menjawab persoalan bangsa, khususnya anak dan perempuan," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yambise lega karena akhirnya perppu tersebut disahkan menjadi undang-undang.

Ia pun berjanji jajaran kementeriannya bersama kementerian terkait akan segera menindaklanjuti untuk membuat mekanisme pelaksanaan.

"Catatan yang diberikan DPR akan kami tindaklanjuti. Kami mendoakan supaya dapat menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta memberikan efek jera kepada pelaku," ucap Yohanna.

(Baca juga: Perppu Kebiri Disetujui Jadi UU, Ini Catatan dari DPR)


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorBayu Galih

Terkini Lainnya

Dijual via Instagram, Bayi Berusia 3 Hari Laku Rp 3,8 Juta

Dijual via Instagram, Bayi Berusia 3 Hari Laku Rp 3,8 Juta

Regional
Terkait Suap Izin Meikarta, Bupati Bekasi dan 4 Pejabat Lainnya Diduga Terima Rp 7 Miliar

Terkait Suap Izin Meikarta, Bupati Bekasi dan 4 Pejabat Lainnya Diduga Terima Rp 7 Miliar

Nasional
Kasus Dugaan Suap Proyek Meikarta, KPK Tangkap Bupati Bekasi

Kasus Dugaan Suap Proyek Meikarta, KPK Tangkap Bupati Bekasi

Nasional
Warga Cililitan Tuntut Kepastian Pembayaran Ganti Rugi Lahan

Warga Cililitan Tuntut Kepastian Pembayaran Ganti Rugi Lahan

Megapolitan
Pemerintah Percepat Kota Layak Anak di 128 Kabupaten/Kota

Pemerintah Percepat Kota Layak Anak di 128 Kabupaten/Kota

Regional
Diduga Suap Bupati Bekasi, Petinggi Lippo Group Billy Sindoro Jadi Tersangka

Diduga Suap Bupati Bekasi, Petinggi Lippo Group Billy Sindoro Jadi Tersangka

Nasional
Selain Bupati Bekasi, KPK Tetapkan 8 Orang Lain sebagai Tersangka

Selain Bupati Bekasi, KPK Tetapkan 8 Orang Lain sebagai Tersangka

Nasional
KPK: Bupati Bekasi Tersangka Kasus Korupsi Terkait Perizinan Meikarta

KPK: Bupati Bekasi Tersangka Kasus Korupsi Terkait Perizinan Meikarta

Nasional
Fraksi PDI-P Sarankan Pemprov DKI Gaji Penarik Becak untuk Layani Wisatawan

Fraksi PDI-P Sarankan Pemprov DKI Gaji Penarik Becak untuk Layani Wisatawan

Megapolitan
Bacakan Pleidoi, Kuasa Hukum Minta FN Dibebaskan dari Dakwaan dan Tuntutan Pidana

Bacakan Pleidoi, Kuasa Hukum Minta FN Dibebaskan dari Dakwaan dan Tuntutan Pidana

Regional
Selain Bupati Bekasi, KPK Tetapkan 3 Kepala Dinas dan 1 Pejabat sebagai Tersangka

Selain Bupati Bekasi, KPK Tetapkan 3 Kepala Dinas dan 1 Pejabat sebagai Tersangka

Nasional
Jalan Jatibaru Raya Dibuka Lagi, Tak Ada 'Re-route' Angkutan Umum

Jalan Jatibaru Raya Dibuka Lagi, Tak Ada "Re-route" Angkutan Umum

Megapolitan
Jenazah Bayi Ditemukan di Tempat Sampah Kawasan Stasiun Tanah Abang

Jenazah Bayi Ditemukan di Tempat Sampah Kawasan Stasiun Tanah Abang

Megapolitan
KPK Tetapkan Bupati Bekasi sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Bupati Bekasi sebagai Tersangka

Nasional
Indonesia Menari, Cara Dekatkan Warga Bandung dengan Tari Tradisional

Indonesia Menari, Cara Dekatkan Warga Bandung dengan Tari Tradisional

Regional
Close Ads X