Petani Kendeng Menang di MA Lawan PT Semen Indonesia - Kompas.com

Petani Kendeng Menang di MA Lawan PT Semen Indonesia

Kompas.com - 12/10/2016, 09:16 WIB
KOMPAS/WISNU WIDIANTORO Sembilan perempuan dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng membunyikan lesung saat berunjukrasa di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (6/4). Selain untuk menolak pembangunan pabrik semen, mereka juga meminta kepada Presiden Joko Widodo bersedia meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan mereka terkait nasib petani dan keselamatan pegunungan Kendeng dari Pati hingga Rembang, Jawa Tengah.

JAKARTA, KOMPAS.com — Sidang peninjauan kembali Mahkamah Agung memenangkan gugatan petani pegunungan Kendeng dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) terhadap PT Semen Indonesia.

Kemenangan tersebut membuat izin lingkungan yang diterbitkan Gubernur Jawa Tengah untuk PT Semen Indonesia harus dibatalkan.

Berdasarkan situs resmi MA, gugatan tersebut diputus pada tanggal 5 Oktober 2016 lalu. Amar putusan mengabulkan gugatan dan membatalkan obyek sengketa.

Obyek sengketa yang dimaksud ialah izin lingkungan kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik semen milik PT Semen Indonesia di pegunungan Kendeng, Kabupaten Rembang, tertanggal 7 Juni 2012.

Penggugat adalah Joko Prianto yang mewakili petani pegunungan Kendeng, Kabupaten Rembang, dan Yayasan Walhi.

Sementara itu, tergugat I adalah Gubernur Jawa Tengah dan tergugat II adalah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Sementara itu, hakim yang menyidangkan kasus ini ialah Yosran, Sudaryono, dan Irfan Fachruddin.

Kasus ini berawal dari gugatan petani Kendeng bersama Walhi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang.

Setelah gugatannya ditolak dengan alasan kedaluwarsa, mereka kembali mengajukan banding ke PT TUN Surabaya.

Banding kembali ditolak. Namun, petani Kendeng dan Walhi yang menolak pembangunan pabrik semen karena dianggap merusak lingkungan tidak mundur.

Mereka mengajukan kasasi ke MA, tetapi kembali ditolak. Pada 2 Agustus 2016, para penggugat yang menemukan novum atau bukti baru mengambil langkah hukum selanjutnya, PK.

Usaha petani Kendeng dan Walhi akhirnya tidak sia-sia setelah MA mengabulkan permohonan PK yang mereka ajukan.

Kompas TV Petani: Kami Merasa Terbelenggu


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisIhsanuddin
EditorSandro Gatra
Komentar

Terkini Lainnya

Sejak 2005, KY Terima 16.000 Laporan Pelanggaran Kode Etik Hakim

Sejak 2005, KY Terima 16.000 Laporan Pelanggaran Kode Etik Hakim

Nasional
Ombudsman Sebut Penghentian Layanan Publik Di Bekasi Terbukti dan Dilakukan Sistematis

Ombudsman Sebut Penghentian Layanan Publik Di Bekasi Terbukti dan Dilakukan Sistematis

Megapolitan
Ibu yang Ditahan di Bandara Dubai Mengaku Diperlakukan Tak Manusiawi

Ibu yang Ditahan di Bandara Dubai Mengaku Diperlakukan Tak Manusiawi

Internasional
Beredar Video Kepala Korps Brimob Polri Beri Sambutan sebagai Kapolda Metro Jaya, Ini Kata Polisi

Beredar Video Kepala Korps Brimob Polri Beri Sambutan sebagai Kapolda Metro Jaya, Ini Kata Polisi

Megapolitan
Ridwan Kamil Ajak Pemerintah Inggris Kerja Sama di Bidang Transportasi

Ridwan Kamil Ajak Pemerintah Inggris Kerja Sama di Bidang Transportasi

Regional
Obor Asian Games 2018 Tiba di Balai Kota

Obor Asian Games 2018 Tiba di Balai Kota

Megapolitan
Peras Kelompok Ternak Rp 36 Juta, KPK Gadungan Ditangkap Polisi

Peras Kelompok Ternak Rp 36 Juta, KPK Gadungan Ditangkap Polisi

Regional
Pengamen Binaan UPK Kota Tua Diminta Tak Beroperasi Saat Kirab Obor Asian Games

Pengamen Binaan UPK Kota Tua Diminta Tak Beroperasi Saat Kirab Obor Asian Games

Megapolitan
Hilang Tiga Hari di Hutan, Bocah Usia 2 Tahun Ditemukan Selamat

Hilang Tiga Hari di Hutan, Bocah Usia 2 Tahun Ditemukan Selamat

Internasional
Diuji Coba Mulai Hari Ini, Kereta LRT Jakarta Melaju 40 km/jam

Diuji Coba Mulai Hari Ini, Kereta LRT Jakarta Melaju 40 km/jam

Megapolitan
Penumpang Keluhkan Perpindahan Jalur KRL Bogor di Stasiun Manggarai, Ini Kata PT KCI

Penumpang Keluhkan Perpindahan Jalur KRL Bogor di Stasiun Manggarai, Ini Kata PT KCI

Megapolitan
Ketua DPR Tegaskan Kualitas UU Lebih Penting Dibandingkan Kuantitas

Ketua DPR Tegaskan Kualitas UU Lebih Penting Dibandingkan Kuantitas

Nasional
Ketua KPK Tanggapi Kritik Wadah Pegawai KPK soal Rotasi Jabatan

Ketua KPK Tanggapi Kritik Wadah Pegawai KPK soal Rotasi Jabatan

Nasional
Pengusutan Dugaan Mahar Sandiaga Diharapkan Menjadi Ajang Klarifikasi

Pengusutan Dugaan Mahar Sandiaga Diharapkan Menjadi Ajang Klarifikasi

Nasional
Ini Tugas Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum

Ini Tugas Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum

Megapolitan
Close Ads X