Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Reformasi Hukum dan OTT, Momentum Jokowi...

Kompas.com - 12/10/2016, 09:03 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

"Kalau ini mah hanya gejala. Harusnya jangan terlalu sibuk dengan gejalanya, apalagi gejalanya hanya puluhan juta, itu memang di mana-mana. Di RT, di desa juga ada. Apa Presiden mau keliling 73.000 desa untuk ngurusin uang puluhan juta?" kata Fahri, Selasa.

(Baca: Fahri Hamzah: Apa Presiden Mau Keliling Desa Urus Uang Puluhan Juta?)

Nada sumbang wakil rakyat itu mendapat respons Istana. Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo menegaskan, kedatangan Jokowi itu sebenarnya bukan untuk melihat proses OTT, melainkan lebih kepada simbol bahwa pemerintah berupaya memperbaiki pelayanan publik.

"Dalam konteks ini, sebenarnya Presiden tidak melihat OTT-nya, tetapi berangkat dari upaya memperbaiki pelayanan publik menjadi lebih baik lagi dari sekarang," ujar Johan di kantornya, Selasa.

Sebab, Presiden masih sering mendapat laporan dari masyarakat soal pelayanan publik yang dipenuhi aksi pungutan liar serta lamban prosesnya.

Kondisi tersebut terjadi, baik di kementerian atau lembaga tinggi negara. Tidak peduli nilai pungli sekecil apa pun, hal itu tetap pungutan liar.

Oleh sebab itu, dengan mendatangi OTT polisi atas oknum pejabat Kemenhub, Presiden menyampaikan simbol bahwa pemerintah serius dan berkomitmen dalam membenahi pelayanan publik di mana pun.

(Baca: Istana: Presiden Perintahkan Beri "Shock Therapy" bagi Pelaku Pungli)

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden telah memerintahkan aparat penegak hukum untuk memberikan shock therapy bagi pelaku pungutan liar atau suap terkait izin dokumen.

"Betul, Presiden memerintahkan Menko Polhukam untuk berkoordinasi dengan jajaran penegak hukum memberikan shock therapy kepada pelaku semacam itu," ujar Pramono di Kantor Presiden, Selasa.

Oleh sebab itu, operasi pemberantasan aksi pungutan liar serupa aksi polisi di Kemenhub, dipastikan Pramono, akan dilaksanakan secara nasional.

Sasar tujuh sektor

Dalam rapat terbatas itu sendiri, Presiden sudah memutuskan konsep besar paket kebijakan reformasi hukum. Paket kebijakan akan mensasar tujuh sektor.

Ketujuh sektor itu ialah pelayanan publik, penataan regulasi, pembenahan manajemen perkara, penguatan sumber daya manusia aparat penegak hukum, penguatan kelembagaan, pembangunan budaya hukum di masyarakat, dan pembenahan lembaga pemasyarakatan.

(Baca: Ada Tujuh Sasaran yang Ingin Dicapai Jokowi Melalui Paket Reformasi Hukum)

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, pelayanan publik menjadi sektor yang disentuh pertama.

Halaman:


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com