Reformasi Hukum dan OTT, Momentum Jokowi...

Kompas.com - 12/10/2016, 09:03 WIB
Presiden Joko Widodo tertawa geli di sela rapat terbatas di kantor Presiden Jakarta pada Selasa (4/10/2016). Fabian Januarius KuwadoPresiden Joko Widodo tertawa geli di sela rapat terbatas di kantor Presiden Jakarta pada Selasa (4/10/2016).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mendapat momentum. Entah disengaja atau tidak, rapat terbatas membahas paket-paket kebijakan reformasi hukum, Selasa (11/10/2016) kemarin, bertepatan dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan polisi terhadap enam orang di Kementerian Perhubungan.

Bahkan, seusai memimpin rapat terbatas, Presiden Jokowi langsung meninjau penggeledahan yang merupakan rangkaian OTT.

(Baca: Jokowi Pantau Langsung Operasi Tangkap Tangan di Gedung Kemenhub)

Jokowi menjadi satu-satunya Presiden di Indonesia yang turun langsung dalam sebuah aksi tangkap tangan aparat penegak hukum.

"Saya sudah perintahkan tadi kepada Menhub dan Kementerian PAN-RB, tangkap, langsung pecat (PNS yang terlibat)," ujar Jokowi di sela peninjauannya itu.

Enam orang yang ditangkap di Kantor Kemenhub belum ditetapkan sebagai tersangka. Rabu (12/10/2016) ini, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya direncanakan mengumumkan status keenam orang yang terdiri dari PNS, pekerja harian lepas (PHL), dan pihak swasta itu.

Masing-masing terduga pelaku berinisial D, AR, AD, D, T, dan NM itu diduga kuat terlibat dalam pungutan liar dalam proses perizinan pelayaran kapal senilai Rp 17,2 juta.

(Baca: 6 Orang Ditangkap Terkait Pungli di Kemenhub)

Presiden pun berpesan agar jangan ada lagi PNS yang melakukan aksi pungutan liar semacam itu, apalagi pungli dilakukan di sektor-sektor pelayanan publik.

"Stop, hentikan. Belum selesai saja sudah ada kejadian seperti ini. Saya peringatkan kepada seluruh lembaga dan instansi, mulai sekarang, stop yang namanya pungli. Hentikan yang namanya pungli," ujar Jokowi.

(Baca: Presiden Jokowi Nyatakan Perang terhadap Pungli)

Bukan soal nilai pungli

Momentum Jokowi hadir dalam OTT tersebut lalu dipersoalkan. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menuding Presiden tengah melakukan pencitraan.

Fadli pada prinsipnya setuju bahwa pungli mesti dihapuskan. Namun, pemberantasan pungli itu seharusnya dilakukan secara sistematis, bukan dengan spontan mendatangi OTT kepolisian atas pejabat di kementerian yang diduga melakukan pungli.

(Baca: Fadli Zon: Kehadiran Presiden Bikin Gagal Fokus, Ini Mau Menutupi Isu Apa?)

"Kecuali ini adalah pencitraan. Kita setuju semangat penghapusan pungli, tetapi jangan pencitraanlah," ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa.

Rekan sejawat Fadli, Fahri Hamzah, juga senada. Ia mempertanyakan kehadiran Presiden Jokowi di dalam OTT itu.

Ia menilai, kehadiran Presiden tidak ada urgensinya, apalagi uang pungli yang disita bernilai kecil.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19 Kembangkan Masker Khusus untuk Daerah Zona Merah

Satgas Covid-19 Kembangkan Masker Khusus untuk Daerah Zona Merah

Nasional
Ketua Satgas Covid-19: Harusnya Kita Bisa Periksa 38.000 Orang Per Hari

Ketua Satgas Covid-19: Harusnya Kita Bisa Periksa 38.000 Orang Per Hari

Nasional
KPU: Calon Kepala Daerah Harus Mundur dari DPR/DPD/DPRD

KPU: Calon Kepala Daerah Harus Mundur dari DPR/DPD/DPRD

Nasional
Peneliti LIPI: Kasus Pendeta Yeremia Tak Bisa Diselesaikan dengan Santunan

Peneliti LIPI: Kasus Pendeta Yeremia Tak Bisa Diselesaikan dengan Santunan

Nasional
10 Strategi Pemerintah Tekan Angka Kematian Covid-19

10 Strategi Pemerintah Tekan Angka Kematian Covid-19

Nasional
Satgas: Kalau Kita Sendirian yang Patuh Protokol Kesehatan, Percuma...

Satgas: Kalau Kita Sendirian yang Patuh Protokol Kesehatan, Percuma...

Nasional
Akhiri Konflik Papua, Pemerintah Diminta Buka Dialog dan Rekonsiliasi

Akhiri Konflik Papua, Pemerintah Diminta Buka Dialog dan Rekonsiliasi

Nasional
102 Juta Orang akan Disuntik Vaksin Covid-19 Sepanjang 2021, Siapa Saja?

102 Juta Orang akan Disuntik Vaksin Covid-19 Sepanjang 2021, Siapa Saja?

Nasional
Satgas: Tersisa 3.750 Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19 di Jakarta

Satgas: Tersisa 3.750 Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19 di Jakarta

Nasional
Doni Monardo Sebut Sekitar 45 Juta Warga Indonesia Yakin Tak Akan Tertular Covid-19

Doni Monardo Sebut Sekitar 45 Juta Warga Indonesia Yakin Tak Akan Tertular Covid-19

Nasional
Ketua Baleg: Rapat Panja Rampung, RUU Cipta Kerja Masuk ke Tahap Tiga

Ketua Baleg: Rapat Panja Rampung, RUU Cipta Kerja Masuk ke Tahap Tiga

Nasional
Dilimpahkan ke Kejari Jaktim, Djoko Tjandra dkk Ditahan di Rutan Cipinang

Dilimpahkan ke Kejari Jaktim, Djoko Tjandra dkk Ditahan di Rutan Cipinang

Nasional
Pakar Hukum: Presiden Dapat Tunda Pilkada Tanpa Libatkan DPR dan KPU

Pakar Hukum: Presiden Dapat Tunda Pilkada Tanpa Libatkan DPR dan KPU

Nasional
LIPI Minta Pemerintah Hati-hati Usut Kasus Pembunuhan Pendeta di Papua

LIPI Minta Pemerintah Hati-hati Usut Kasus Pembunuhan Pendeta di Papua

Nasional
Polri Kerahkan 10 Anggota Tim Hadapi Sidang Gugatan Praperadilan Irjen Napoleon

Polri Kerahkan 10 Anggota Tim Hadapi Sidang Gugatan Praperadilan Irjen Napoleon

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X