OTT Kemenhub, Kematian Galaxy Note 7, dan Pengemis Jutawan, Ini Berita Kemarin yang Patut Anda Simak

Kompas.com - 12/10/2016, 06:59 WIB
Salah satu loket di Kementerian Perhubungan yang diberi garis polisi pada Selasa (11/10/2016). Akhdi Martin PratamaSalah satu loket di Kementerian Perhubungan yang diberi garis polisi pada Selasa (11/10/2016).
EditorWisnubrata

PALMERAH, KOMPAS.com – Kepolisian menangkap tangan enam pegawai di Kementerian Perhubungan karena melakukan pungli.

Operasi tangkap tangan tersebut menjadi berita utama pada Selasa (11/10/2016), salah satunya karena Presiden ikut memantau langsung di lokasi. Hal ini untuk menunjukkan bahwa negara bertekad memberantas pungli.

Berita lain yang tak kalah menarik adalah penghentian penjualan Samsung Galaxy Note 7 yang dilaporkan sering terbakar, serta penutupan tempat hiburan malam yang sering dijadikan sebagai lokasi transaksi narkoba.

Berita selanjutnya adalah soal sidang Jessica yang berlangsung hari ini dengan acara membacakan pledoi. Menurut rencana, pledoi akan dibacakan sendiri oleh Jessica

Berita lain yang cukup unik adalah penemuan uang Rp 90 juta dari seorang pengemis yang terjaring razia.

Berikut 5 berita kemarin yang sebaiknya Anda simak:

1. Penangkapan Pelaku Pungli di Kemenhub

Nibras Nada Nailufar Polisi membawa enam orang terkait operasi tangkap tangan pungutan liar di Kementerian Perhubungan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Selasa (11/10/2016).
Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menangkap beberapa orang pejabat Kementerian Perhubungan, Selasa siang. Mereka diduga terlibat tindak pidana pemerasan melalui pungutan liar di pelabuhan.

Salah satunya ditangkap beserta barang bukti berupa uang yang diduga sebagai suap untuk memuluskan sejumlah proses yang seharusnya dilakukan secara online.

Menyusul operasi tangkap tangan yang dilakukan kepolisian terhadap beberapa oknum di Kementerian Perhubungan, Presiden Joko Widodo menyatakan perang terhadap kegiatan pungli atau pungutan liar.

Jokowi sampai meninjau langsung operasi tangkap tangan yang dilakukan polisi di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (11/10/2016) sore.

Sejumlah kalangan menilai tindakan Jokowi memantau di lokasi ini berlebihan. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, misalnya menilai tak ada urgensinya kehadiran Presiden di sana.

Hal yang sama juga diungkapkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon, yang mempertanyakan langkah itu sebagai upaya menutupi isu lain. Terlebih lagi, uang pungli dari oknum PNS yang disita hanya puluhan juta rupiah.

Meski begitu, Istana Kepresidenan merespons anggapan publik tersebut dengan menegaskan, kedatangan Jokowi itu sebenarnya bukan untuk melihat proses operasi tangkap tangannya.

Halaman:


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Nasional
UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

Nasional
UPDATE 20 September: Ada 107.370 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 September: Ada 107.370 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah 2.977, Total 177.327 Orang

UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah 2.977, Total 177.327 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 105, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Capai 9.553

UPDATE: Bertambah 105, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Capai 9.553

Nasional
UPDATE:  Bertambah 3.989, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 244.676

UPDATE: Bertambah 3.989, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 244.676

Nasional
LPSK Minta Saksi Tak Khawatir Beri Keterangan Soal Kebakaran Kejagung

LPSK Minta Saksi Tak Khawatir Beri Keterangan Soal Kebakaran Kejagung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X