Mensos: Indonesia Butuh Banyak Pekerja Sosial Profesional

Kompas.com - 11/10/2016, 15:25 WIB
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansah. Kontributor Surabaya, Achmad FaizalMenteri Sosial Khofifah Indar Parawansah.
EditorSandro Gatra

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, Indonesia masih memerlukan banyak sumber daya manusia (SDM) pekerja sosial profesional karena tuntutan pewujudan kesejahteraan sosial yang semakin kompleks.

"Kita masih butuh banyak pekerja sosial profesional karena besarnya masalah sosial yang perlu mendapatkan layanan," kata Khofifah usai mengikuti wisuda Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) di Bandung, Selasa (11/10/2016), seperti dikutip Antara.

Kompleksitas masalah sosial yang dimaksud antara lain semakin tingginya varian penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Misalnya, pekerja migran bermasalah sosial, korban bencana sosial, korban perdagangan manusia, penyandang disabilitas, anak berhadapan dengan hukum, dan lain-lain.

Hal tersebut menuntut pekerja sosial profesional meningkatkan pengayaan metode dan pengalaman guna mengantisipasi tingginya peningkatan PMKS yang harus dilayani, terutama di panti-panti tingkat pusat hingga daerah.

Selain itu, pemerintah juga mempunyai tugas setiap Desember mulai tahun ini sampai 2030 untuk rutin memaparkan laporan tahunan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait pencapaian 17 poin Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Kemudian, adanya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga menempatkan satu dari enam urusan wajib adalah urusan sosial, sehingga kebutuhan akan pekerja sosial profesional menjadi semakin dibutuhkan.

"Masing-masing membutuhkan keseriusan yang tinggi bagi pekerja sosial kita," ucap Khofifah.

Dia menginginkan, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial sebagai lembaga perguruan tinggi kedinasan dapat membantu pemenuhan kebutuhan pekerja sosial profesional yang berkualitas.

"Walaupun kalau dilihat dari besaran masalah yang harus dilayani, lulusan STKS ini masih jauh untuk memenuhi kebutuhan pekerja sosial profesional," tutur Khofifah.

Menurut data STKS Bandung, sejak didirikan pada 1964 sampai hari ini, lembaga pendidikan tinggi tersebut telah meluluskan 284 orang dari program pascasarjana dan 13.290 orang dari program sarjana.

Jumlah mahasiswa aktif STKS sampai 2016 sebanyak 1.791 mahasiswa, terdiri dari 1.735 sarjana dan 56 pascasarjana.

Khofifah berharap pula pada peran serta pemerintah daerah untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan pekerja sosial profesional untuk pelayanan PMKS di daerah masing-masing.



Sumber ANTARA
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjelasan DPR soal Penghapusan Pasal dalam Draf UU Cipta Kerja Terbaru

Penjelasan DPR soal Penghapusan Pasal dalam Draf UU Cipta Kerja Terbaru

Nasional
Pekan Depan Menlu AS Akan Kunjungi Indonesia, Ini Agendanya

Pekan Depan Menlu AS Akan Kunjungi Indonesia, Ini Agendanya

Nasional
Ketua MPR Minta Prioritas Vaksinasi Covid-19 di Pulau Jawa

Ketua MPR Minta Prioritas Vaksinasi Covid-19 di Pulau Jawa

Nasional
Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Nasional
Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Nasional
Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Nasional
Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Nasional
Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Nasional
Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Nasional
Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Nasional
Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Nasional
Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Nasional
Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Nasional
Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Nasional
Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X