Mensos: Indonesia Butuh Banyak Pekerja Sosial Profesional

Kompas.com - 11/10/2016, 15:25 WIB
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansah. Kontributor Surabaya, Achmad FaizalMenteri Sosial Khofifah Indar Parawansah.
EditorSandro Gatra

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, Indonesia masih memerlukan banyak sumber daya manusia (SDM) pekerja sosial profesional karena tuntutan pewujudan kesejahteraan sosial yang semakin kompleks.

"Kita masih butuh banyak pekerja sosial profesional karena besarnya masalah sosial yang perlu mendapatkan layanan," kata Khofifah usai mengikuti wisuda Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) di Bandung, Selasa (11/10/2016), seperti dikutip Antara.

Kompleksitas masalah sosial yang dimaksud antara lain semakin tingginya varian penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Misalnya, pekerja migran bermasalah sosial, korban bencana sosial, korban perdagangan manusia, penyandang disabilitas, anak berhadapan dengan hukum, dan lain-lain.

Hal tersebut menuntut pekerja sosial profesional meningkatkan pengayaan metode dan pengalaman guna mengantisipasi tingginya peningkatan PMKS yang harus dilayani, terutama di panti-panti tingkat pusat hingga daerah.

Selain itu, pemerintah juga mempunyai tugas setiap Desember mulai tahun ini sampai 2030 untuk rutin memaparkan laporan tahunan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait pencapaian 17 poin Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Kemudian, adanya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga menempatkan satu dari enam urusan wajib adalah urusan sosial, sehingga kebutuhan akan pekerja sosial profesional menjadi semakin dibutuhkan.

"Masing-masing membutuhkan keseriusan yang tinggi bagi pekerja sosial kita," ucap Khofifah.

Dia menginginkan, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial sebagai lembaga perguruan tinggi kedinasan dapat membantu pemenuhan kebutuhan pekerja sosial profesional yang berkualitas.

"Walaupun kalau dilihat dari besaran masalah yang harus dilayani, lulusan STKS ini masih jauh untuk memenuhi kebutuhan pekerja sosial profesional," tutur Khofifah.

Menurut data STKS Bandung, sejak didirikan pada 1964 sampai hari ini, lembaga pendidikan tinggi tersebut telah meluluskan 284 orang dari program pascasarjana dan 13.290 orang dari program sarjana.

Jumlah mahasiswa aktif STKS sampai 2016 sebanyak 1.791 mahasiswa, terdiri dari 1.735 sarjana dan 56 pascasarjana.

Khofifah berharap pula pada peran serta pemerintah daerah untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan pekerja sosial profesional untuk pelayanan PMKS di daerah masing-masing.



Sumber ANTARA
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X