Ini Persoalan yang Ditemukan Ombudsman Terkait E-KTP

Kompas.com - 10/10/2016, 22:53 WIB
Petugas mengujicoba penggunaan mesin pembaca chip e-KTP (card reader) di Kementerian Dalam Negeri, Rabu (8/5/2013). Kementerian Dalam Negeri menghimbau kepada seluruh instansi pemerintah dan perbankan untuk menyediakan card reader e-KTP, sebab terhitung sejak 1 Januari 2014 KTP non elektronik tidak berlaku lagi. Selain itu e-KTP juga tidak boleh difotocopy karena dapat merusak chip. 
KOMPAS/HENDRA A SETYAWANPetugas mengujicoba penggunaan mesin pembaca chip e-KTP (card reader) di Kementerian Dalam Negeri, Rabu (8/5/2013). Kementerian Dalam Negeri menghimbau kepada seluruh instansi pemerintah dan perbankan untuk menyediakan card reader e-KTP, sebab terhitung sejak 1 Januari 2014 KTP non elektronik tidak berlaku lagi. Selain itu e-KTP juga tidak boleh difotocopy karena dapat merusak chip.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Ombudsman RI Ahmad Suaedy mengatakan, ada beberapa masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan pelayanan publik terkait Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

Persoalan ini ditemukan dari hasil pemantauan Ombudsman di 34 provinsi.

Ahmad mengatakan, salah satu persoalan adalah belum diperbaruinya surat edaran Kementerian Dalam Negeri tertanggal 12 Mei 2016.

Surat edaran ini terkait tenggat waktu pembuatan e-KTP hingga September 2016. Padahal, Kemendagri telah mengumumkan perpanjangan pelayanan KTP elektronik hingga pertengahan tahun 2017.

Perpanjangan waktu ini karena ada 22 juta penduduk yang belum mendapatkan KTP elektronik. Sementara, blanko KTP elektronik hanya tersedia 4,5 juta.

"Selama surat edaran baru tekait perpanjangan masa perekaman belum diterbitkan, daerah tidak berani kalau hanya pengumuman lisan," kata Suaedy, di Kantor Ombudsman, Jakarta, Senin (10/10/2016).

Masalah lainnya, terjadi perlambatan minat masyarakat untuk mengurus KTP elektronik di tahun 2015 dan 2016.

Ombudsman menilai, hal ini karena lambat dan rumitnya proses pembuatan KTP elektronik.

"Ada yang urus sampai tahunan belum mendapatkan KTP elektronik. Antrean tidak hanya sekali," ujar Suaedy.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X