Ketentuan Gunakan Hasil Pileg 2014 untuk Usung Capres pada Pilpres 2019 Rawan Digugat

Kompas.com - 10/10/2016, 22:37 WIB
Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/10/2016) KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua Komisi II Lukman Edy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/10/2016)
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy mengatakan, semua partai politik berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengusung calon presiden pada Pemilihan Presiden 2019.

Ia menilai, usulan pemerintah untuk menggunakan hasil Pemilu Legislatif 2014 sebagai ambang batas pencalonan presiden pada Pilpres 2019 akan rawan digugat jika masuk menjadi salah satu pasal dalam Undang-undang (UU) Pemilu.

"Penggunaan hasil Pileg 2014 untuk presidential threshold Pemilu 2019 bisa tak sah secara hukum karena masyarakat akan mempertanyakan kok hasil Pileg 2014 digunakan dua kali, yakni di Pemilu Presiden 2014 dan 2019, kan tidak adil kalau begitu," kata Lukman, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/10/2016).

Lukman mengatakan, penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilihan presiden secara serentak akan membawa konsekuensi.

Salah satu konsekuensinya, semua partai memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan presiden.

Pemerintah seharusnya tak perlu khawatir akan hal tersebut.

Menurut dia, secara rasional, tak mungkin semua partai peserta Pemilu 2019 akan mengusung calon presiden.

"Saya kira tidak serta merta juga semua partai akan mengusung calon presiden. Mereka pasti akan rasional dan tentu akan terbentuk koalisi seperti yang sudah-sudah. Jadi pemerintah tak perlu khawatir dan sebaiknya presidential threshold dihilangkan saja," lanjut Lukman.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Nasional
Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Nasional
Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Nasional
Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Nasional
Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Nasional
Pasien Covid-19 yang Sembuh Diyakini Punya Imunitas terhadap Virus Corona

Pasien Covid-19 yang Sembuh Diyakini Punya Imunitas terhadap Virus Corona

Nasional
Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Nasional
DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

Nasional
Jokowi Diminta Benahi Komunikasi Publik Jajarannya soal Penanganan Covid-19

Jokowi Diminta Benahi Komunikasi Publik Jajarannya soal Penanganan Covid-19

Nasional
Wakil Jaksa Agung Meninggal Dunia, Jubir KPK: Salah Satu Jaksa Terbaik

Wakil Jaksa Agung Meninggal Dunia, Jubir KPK: Salah Satu Jaksa Terbaik

Nasional
MUI Minta Fatwa Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19 Dijadikan Pedoman

MUI Minta Fatwa Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19 Dijadikan Pedoman

Nasional
Anggota Komisi IX DPR Desak Pemerintah Publikasikan Peta Sebaran Covid-19 secara Rinci

Anggota Komisi IX DPR Desak Pemerintah Publikasikan Peta Sebaran Covid-19 secara Rinci

Nasional
Masyarakat yang Telanjur Mudik Diminta Isolasi Mandiri Selama 14 Hari

Masyarakat yang Telanjur Mudik Diminta Isolasi Mandiri Selama 14 Hari

Nasional
Jumlah Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Pemerintah Khawatirkan Penularan dari OTG

Jumlah Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Pemerintah Khawatirkan Penularan dari OTG

Nasional
Minggu Pagi, Jenazah Wakil Jaksa Agung Akan Dimakamkan di TPU Pedongkelan Cengkareng

Minggu Pagi, Jenazah Wakil Jaksa Agung Akan Dimakamkan di TPU Pedongkelan Cengkareng

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X