Kompas.com - 10/10/2016, 17:17 WIB
Komisioner Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman saat ditemui di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Rabu (30/9/2015) KOMPAS.com/Nabilla TashandraKomisioner Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman saat ditemui di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Rabu (30/9/2015)
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum mengimbau kepada seluruh lembaga survei yang terdaftar di KPU untuk menjaga integritasnya.

Imbauan itu termasuk untuk menjaga kualitas hasil penelitian dalam pilkada serentak 2017.

"Mereka tidak boleh memihak, manipulatif, dan kerjanya harus berdasarkan fakta lapangan," kata Komisioner KPU, Arief Budiman, di kantornya, Jakarta, Senin (10/10/2016).

Menurut Arief, lembaga survei diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Peran Lembaga Survei untuk Pendidikan Politik.

Arief menjelaskan, KPU saat ini tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada lembaga survei yang tidak menjaga integritasnya.

KPU hanya berwenang memantau lembaga survei yang sudah terdaftar.

Lembaga yang sudah terdaftar, lanjutnya, harus mempubilkasikan lembaga, sumber dana, hingga metodologi termasuk hasil surveinya kepada masyarakat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Arief Budiman menjelaskan, jika masyarakat tidak terima atau merasa keberatan dengan hasil yang dinyatakan lembaga survei, maka dapat melaporkannya kepada pihak kepolisian.

"Misal mereka mengganggu tahapan, atau menimbulkan polemik di masyarakat, ya itu ranah kepolisian, yang menilai masyarakat. Kami hanya tindakan etika saja," ucap Arief.

---

(Amriyono Prakoso/Tribunnews)

Artikel ini tayang di Tribunews.com dengan judul: "KPU Ingatkan Lembaga Survei Tidak Manipulatif dan Memihak"

Kompas TV Beda Lembaga Survei, Beda Angka Elektabilitas?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menilik Sejarah Terbentuknya Korps Paskhas TNI AU...

Menilik Sejarah Terbentuknya Korps Paskhas TNI AU...

Nasional
KPK Akan Dalami Uang Rp 1,5 Miliar yang Diamankan dari Dodi Alex Noerdin

KPK Akan Dalami Uang Rp 1,5 Miliar yang Diamankan dari Dodi Alex Noerdin

Nasional
Sukses Uji Penyelaman, KRI Cakra-401 Dinilai Penuhi Indikator Kelayakan Operasi

Sukses Uji Penyelaman, KRI Cakra-401 Dinilai Penuhi Indikator Kelayakan Operasi

Nasional
Dodi Reza Alex Noerdin Diduga Rekayasa Proyek, KPK Sebut Fee 10 Persen

Dodi Reza Alex Noerdin Diduga Rekayasa Proyek, KPK Sebut Fee 10 Persen

Nasional
Sedang Perbaikan, Kapal Selam KRI Cakra-401 Sukses Jalani Uji Penyelaman

Sedang Perbaikan, Kapal Selam KRI Cakra-401 Sukses Jalani Uji Penyelaman

Nasional
Dodi Alex Noerdin Jadi Tersangka, OTT yang Sita Miliaran Rupiah di Tas dan Kantong Plastik...

Dodi Alex Noerdin Jadi Tersangka, OTT yang Sita Miliaran Rupiah di Tas dan Kantong Plastik...

Nasional
Hormati Hukum, Partai Golkar Prihatin Kasus Korupsi Menjerat Dodi Alex Noerdin

Hormati Hukum, Partai Golkar Prihatin Kasus Korupsi Menjerat Dodi Alex Noerdin

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Malu Buka Investasi Tak Direspons | Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka KPK

[POPULER NASIONAL] Jokowi Malu Buka Investasi Tak Direspons | Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka KPK

Nasional
Dirgahayu Korps Paskhas TNI AU, Karmanye Vadikaraste Mafalesu Kadatjana

Dirgahayu Korps Paskhas TNI AU, Karmanye Vadikaraste Mafalesu Kadatjana

Nasional
Ingin Konsolidasi, Golkar Bersedia Rangkul Tokoh Politik yang Juga Mantan Kader

Ingin Konsolidasi, Golkar Bersedia Rangkul Tokoh Politik yang Juga Mantan Kader

Nasional
Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Nasional
Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3T untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3T untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

Nasional
KPK Tahan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

KPK Tahan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Nasional
OTT Bupati Musi Banyuasin, KPK Temukan Rp 1,5 Miliar dari Tas dan Rp 270 Juta dari Kantung Plastik

OTT Bupati Musi Banyuasin, KPK Temukan Rp 1,5 Miliar dari Tas dan Rp 270 Juta dari Kantung Plastik

Nasional
BEM UNJ Tolak Rencana Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa ke Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

BEM UNJ Tolak Rencana Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa ke Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.