Kompas.com - 10/10/2016, 17:12 WIB
EditorSandro Gatra

GUNUNG KIDUL, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada seluruh pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk tidak mempersulit pengurusan sertikat tanah.

"Jangan lagi ada yang berbelit-berbelit. Yang gampang dimudahkan, yang mudah dicepatkan, jangan diruwetkan, apalagi pakai pungli. Hati-hati," kata Presiden saat memberikan secara simbolis 2.583 sertifikat di Desa Karangrejek, Kabupaten Gunung Kidul, Senin (10/10/2016), seperti dikutip Antara.

Presiden menginginkan, proses pengurusan sertifikat dibuat lebih sederhana, muda, murah, cepat dan pejabat BPN tidak coba-coba melakukan pelanggaran.

"Saya kira di sini banyak pejabat BPN provinsi maupun kabupaten kota. Hati-hati mulai sekarang. Saya peringati ya, hati-hati mulai hari ini, akan saya pantau, kontrol, cek di setiap kantor dengan cara saya," tegasnya.

Jokowi kembali mengingatkan jangan sampai rakyat kecil dipersulit. Sedangkan yang besar lebih mudah.

"Jangan dibalik-balik seperti itu. Hati-hati. Kalau sudah ada yang ngomong betul, ya pasti betul," tegasnya.

Menurut Presiden, semua rakyat harus mendapat pelayanan dengan kualitas sama.

Presiden mengatakan, program proyek operasi nasional (Prona) sudah 35 tahun, tetapi hingga saat ini belum selesai

"Ini yang akan kita selesaikan, ini yang akan kita benahi. Ini yang akan kita perbaiki sehingga masyarakat nanti terjamin hak-hak kepemilikannya dan penguasaan rakyat atas tanah," kata Jokowi.

Presiden menargetkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil pada 2017 minimal 5 juta sertifikat, 2018 sebanyak 7 juta sertifikat dan 9 juta sertifikat pada 2019.

Jokowi juga mengakui bahwa masih lambatnya penerbitan sertifikat tanah ini karena masih minim juru ukur yang saat ini hanya 800 orang seluruh Indonesia. Masih dibutuhkan 10 ribu juru ukur.

"Tahun depan tidak usah dari dalam. Tidak usah PNS, dari luar tapi diberi sertifikat kompetensi juru ukur," kata Jokowi.

Presiden menambahkan, kondisi seperti ini sudah bertahun-bertahun, namun tidak pernah ditambah.

"Kita tahu, tapi tidak ditambah. Sampai kapan pun akan seperti ini. Ini yang harus diselesaikan Pak Menteri," kata Presiden.

Sementara itu, Menteri Agraria Sofyan Fjalil mengatakan, hingga saat ini sudah 43 juta sertifikat tanah di Indonesia. Ada 120 juta bidang lagi yang belum bersertifikat.

"Insya Allah sampai 2019 akan tambah 25 juta sertifikat baru. 2025 mudah-mudahan seluruh Indonesia akan bersertifikat," kata Sofyan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber ANTARA
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pertemuan Ke-3 Sherpa G20 Diharapkan Sepakati Substansi Draf Leaders’ Declaration

Pertemuan Ke-3 Sherpa G20 Diharapkan Sepakati Substansi Draf Leaders’ Declaration

Nasional
Besok, Komisi III DPR Wawancara Dua Capim KPK Pengganti Lili

Besok, Komisi III DPR Wawancara Dua Capim KPK Pengganti Lili

Nasional
Sidang Etik Brigjen Hendra Belum Ada Kepastian, Polri: Nanti Dipimpin Wairwasum

Sidang Etik Brigjen Hendra Belum Ada Kepastian, Polri: Nanti Dipimpin Wairwasum

Nasional
Soal Kasus Lukas Enembe, Demokrat Minta KPK Hormati Hak Tersangka

Soal Kasus Lukas Enembe, Demokrat Minta KPK Hormati Hak Tersangka

Nasional
LHKPN Adang Daradjatun yang Jadi Ketua MKD DPR, Punya Harta Rp 20 Miliar

LHKPN Adang Daradjatun yang Jadi Ketua MKD DPR, Punya Harta Rp 20 Miliar

Nasional
Amnesty International Sebut Penindakan 'Obstruction of Justice' Kasus Brigadir J Belum Optimal

Amnesty International Sebut Penindakan "Obstruction of Justice" Kasus Brigadir J Belum Optimal

Nasional
Aturan PHK Karyawan, Benarkah UU Cipta Kerja Mudahkan Pemecatan?

Aturan PHK Karyawan, Benarkah UU Cipta Kerja Mudahkan Pemecatan?

Nasional
KSAL Akan Laporkan Hasil Investigasi Pesawat Bonanza ke Andika dan Prabowo

KSAL Akan Laporkan Hasil Investigasi Pesawat Bonanza ke Andika dan Prabowo

Nasional
Hakim Agung Tersangka Korupsi, Mahfud MD Putar Otak untuk Reformasi Hukum Sesuai Perintah Jokowi

Hakim Agung Tersangka Korupsi, Mahfud MD Putar Otak untuk Reformasi Hukum Sesuai Perintah Jokowi

Nasional
Polri Periksa Kondisi Kesehatan Putri Candrawathi Jelang Pelimpahan ke Kejagung

Polri Periksa Kondisi Kesehatan Putri Candrawathi Jelang Pelimpahan ke Kejagung

Nasional
KY Klarifikasi soal Kemungkinan Periksa Ketua MA Terkait Penangkapan Sudrajad Dimyati

KY Klarifikasi soal Kemungkinan Periksa Ketua MA Terkait Penangkapan Sudrajad Dimyati

Nasional
PPP Buka Pintu bagi PKS untuk Gabung ke KIB

PPP Buka Pintu bagi PKS untuk Gabung ke KIB

Nasional
Eks Wakapolri Adang Daradjatun Resmi Jadi Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR

Eks Wakapolri Adang Daradjatun Resmi Jadi Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR

Nasional
Polri Sebut Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Direncanakan Pekan Depan, Usai Berkas Perkara P21

Polri Sebut Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Direncanakan Pekan Depan, Usai Berkas Perkara P21

Nasional
DPC Se-Jakarta Rekomendasikan Anies Jadi Capres, DPP PPP: Biasa Saja, Tak Ada yang Istimewa

DPC Se-Jakarta Rekomendasikan Anies Jadi Capres, DPP PPP: Biasa Saja, Tak Ada yang Istimewa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.