Pengelola "Laundry" yang Digugat Dirjen HAM Mengaku Sudah Saling Memaafkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengelola laundry bernama Budi Iman digugat Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Mualimin Abdi akibat jas dan batik milik Mualimin susut.

Namun, Budi menyatakan bahwa kasus yang menjeratnya itu telah diselesaikan secara kekeluargaan.

Budi mengatakan, memang sempat terjadi perselisihan akibat masalah tersebut. Namun, semua sudah diselesaikan setelah gugatan dicabut.

"Memang sempat terjadi perselisihan namun cepat selesai dan setelah sidang dicabut gugatannya," kata Budi saat konferensi pers di Kemenkumham, Jakarta, Senin (10/10/2016).

Budi menuturkan, dia dan Mualimin telah sepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan saling memaafkan. Kesepakatan itu dicapai saat pertemuan pada 6 Oktober 2016 di Kemenkumham.

Ketika itu, pertemuan juga disaksikan oleh Komisioner Komnas HAM, Nur Kholis yang kebetulan menyambangi Kemenkumham.

"Kami sudah saling memaafkan dan sepakat tidak saling menyalahkan. Saat itu juga turut hadir Pak Nur Kholis dari Komnas HAM. Ini sudah selesai dan kami saling memaafkan," kata Budi.

Budi digugat lantaran membuat jas dan batik milik Mualimin susut dengan total ganti rugi sebesar Rp 210 juta. Sebanyak Rp 10 juta untuk ganti rugi setelan jas dan batik, sedangkan Rp 200 juta untuk gugatan immateriil.

Kasus ini bermula pada Juni 2016 ketika Mualimin menggunakan jasa Budi untuk mencuci jas serta batiknya. Namun, jas dan batik tersebut kembali ke tangannya dalam keadaan susut.

(Baca: Cerita Dirjen HAM yang Sempat Gugat Tukang "Laundry"...)

Ketika meminta pertanggungjawaban ke Budi, Mualimin justru ditantang untuk meperkarakannya ke meja hijau.

Mualimin pun mendaftarkan gugatan perdata pada 24 Agustus 2016 dengan nomor 572/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL.

"Gugatan itu saya layangkan dengan tujuan untuk memberikan pelajaran bagi masyarakat yang dirugikan orang lain maka lakukan jalur hukum," ucap Mualimin.

Kendati telah didaftarkan, gugatan tersebut dicabut setengah jam setelah sidang dilaksanakan pada 5 Oktober 2016 pukul 12.00 WIB. Saat itu, hakim mengarahkan untuk dilakukan mediasi sebelum melanjutkan proses persidangan.

"Pada 5 Oktober kita ada sidang pertama. Pukul 12.30 WIB setelah sidang kita langsung mediasi dan sepakat untuk berdamai," ucap Mualimin.

(Baca juga: Gugatan Dirjen HAM kepada Pengelola "Laundry" Diselesaikan secara Damai)