Kisah Tjahjo Kumolo yang Digugat karena Memberi Izin Cerai

Kompas.com - 07/10/2016, 21:07 WIB
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/7/2016) KOMPAS.com/Nabilla TashandraMenteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/7/2016)
|
EditorKrisiandi

5JAKARTA, KOMPAS.com — Tjahjo Kumolo bercerita pengalamannya selama hampir dua tahun menjabat Menteri Dalam Negeri.

Salah satu pengalaman yang cukup menarik ialah Tjahjo pernah digugat oleh suami yang bercerai.

Pengalaman itu dibeberkan saat memberikan pidato pelantikan 160 eselon III, dua orang pejabat eselon fungsional, dan satu orang pejabat eselon IV.

Tjahjo membeberkan, berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2007 tentang Pendelegasian Wewenang Penolakan/Pemberin Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri dapat mendelegasikan wewenang untuk menolak/memberikan izin perkawinan dan perceraian.

Tjaho menuturkan, selama dua tahun menjabat, ia telah memberikan izin perceraian sekitar 40 orang PNS di Kemendagri. Namun, tidak semua PNS yang bercerai menerima keputusan itu.

"Repotnya ada lima suami yang diajukan cerai oleh istrinya. Lalu, dia menggugat saya, 'mengapa Bapak kasih izin cerai, padahal saya masih cinta dengan istri saya'," kata Tjahjo di Kompleks Kemendagri, Jakarta, Jumat (7/10/2016).

Selain itu, Tjahjo juga memberikan banyak sanksi kepada PNS di lingkungan Kemendagri. Selama hampir dua tahun, Tjahjo telah memberikan sanksi kepada 96 PNS.

Tjahjo mengatakan, sanksi tersebut antara lain diberhentikan dengan tidak hormat dan diberhentikan tidak mendapatkan jabatan.

"Ada dua orang yang belum dikenakan sanksi, lalu mundur juga ada. Ada yang diturunkan pangkatnya," ujar Tjahjo.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tok! DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Tetap Digelar 9 Desember

Tok! DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Tetap Digelar 9 Desember

Nasional
OTG Harus Kantongi Surat Rujukan jika Ingin Isolasi di RSD Wisma Atlet, Ini Alasannya

OTG Harus Kantongi Surat Rujukan jika Ingin Isolasi di RSD Wisma Atlet, Ini Alasannya

Nasional
Ketua KPK: Tindak Pidana Korupsi Paling Banyak Terjadi pada Tahun Politik

Ketua KPK: Tindak Pidana Korupsi Paling Banyak Terjadi pada Tahun Politik

Nasional
Mendes Sebut Pembangunan Desa Berkontribusi Besar Terhadap Pembangunan Nasional

Mendes Sebut Pembangunan Desa Berkontribusi Besar Terhadap Pembangunan Nasional

Nasional
Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Nasional
Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Nasional
Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Nasional
Ketua DPP PKS: Desakan Tunda Pilkada 2020 Perlu Didengar

Ketua DPP PKS: Desakan Tunda Pilkada 2020 Perlu Didengar

Nasional
Antsipasi Lonjakan Pasien Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan Tower 8

Antsipasi Lonjakan Pasien Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan Tower 8

Nasional
Ketua DKPP: Pilkada 2020 Kerja Berat, Bukan Cuma Tanggung Jawab KPU, Bawaslu, DKPP

Ketua DKPP: Pilkada 2020 Kerja Berat, Bukan Cuma Tanggung Jawab KPU, Bawaslu, DKPP

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas: Berkat Tes dan Tracing Masif

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas: Berkat Tes dan Tracing Masif

Nasional
Paslon Wajib 'Swab Test' Sebelum Hadiri Pengundian Nomor Urut Pilkada

Paslon Wajib "Swab Test" Sebelum Hadiri Pengundian Nomor Urut Pilkada

Nasional
Dalami Pertemuan Pinangki dan Djoko Tjandra di Luar Negeri, Kejagung Periksa 3 Manajer Garuda Indonesia

Dalami Pertemuan Pinangki dan Djoko Tjandra di Luar Negeri, Kejagung Periksa 3 Manajer Garuda Indonesia

Nasional
7 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 702,76 Juta

7 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 702,76 Juta

Nasional
Kemenkes: Kebanyakan Pegawai Kami Positif Covid-19 Tanpa Gejala

Kemenkes: Kebanyakan Pegawai Kami Positif Covid-19 Tanpa Gejala

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X