Nusron Wahid Pertanyakan Hasil Survei Pilkada DKI yang Berbeda Hasil

Kompas.com - 07/10/2016, 08:59 WIB
Politisi Partai Golkar Nusron Wahid dalam sebuah acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta, Sabtu (30/7/2016) KOMPAS.com/Nabilla TashandraPolitisi Partai Golkar Nusron Wahid dalam sebuah acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta, Sabtu (30/7/2016)
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.comKetua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Nusron Wahid, mempertanyakan hasil survei pilkada DKI Jakarta 2017 yang menunjukkan hasil berbeda-beda.

Bahkan, perbedaan hasil antara satu lembaga survei dengan lembaga survei yang lain terlampau jauh.

"Hasil surveinya berbeda-beda kan. LSI Ahok dapat 31 persen, Populi 45 persen," kata Nusron di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (6/10/2016).

Dalam survei yang dirilis Lingkaran Survei Indonesia (LSI), pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat yang diusung Golkar berada di posisi pertama mengalahkan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

Ahok-Djarot memperoleh 31,4 persen responden, Anies-Sandiaga 21,1 persen, dan Agus-Sylvi 19,3 persen.

Meski unggul, elektabilitas Ahok disebut terus menurun dan berpotensi disalip oleh dua pesaingnya.

(Baca juga: Elektabilitas Ahok Turun, Golkar Akui Sulit Menang Satu Putaran)

Sementara dalam survei Populi Center, Ahok-Djarot masih unggul jauh di angka 45,5 persen. Hanya 23,5 persen memilih pasangan Anies-Sandiaga, dan 15,8 persen memilih pasangan Agus-Sylviana.

Kedua survei sama-sama dilakukan pada akhir September.

"Bukan survei enggak akurat, semua survei saya anggap akurat. Tapi artinya ada perbandingan, karena ada perbandingan ya lebih baik kita tunggu saja," kata Nusron.

Kalau pun survei LSI yang menunjukkan elektabilitas Ahok-Djarot 31 persen akurat, Nusron mengaku tetap tidak khawatir.

Sebab, masih ada swing voters atau masyarakat yang belum menentukan pilihan sebanyak 28,2 persen. Dia yakin mayoritas swing voters itu akan mendukung Ahok-Djarot.

"Sekarang kan ya pasti pemilih itu juga cerdas. Yang swing voters itu akan memilih orang yang terbukti bekerja," kata dia.

(Baca juga: KPU DKI: Lembaga Survei Tidak Boleh Jadi Corong Kepentingan Politik)

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Pemerintah soal UU Cipta Kerja Perkuat UMKM

Klaim Pemerintah soal UU Cipta Kerja Perkuat UMKM

Nasional
Ini Prediksi Polri soal Puncak Arus Mudik dan Balik Saat Libur Panjang Akhir Oktober

Ini Prediksi Polri soal Puncak Arus Mudik dan Balik Saat Libur Panjang Akhir Oktober

Nasional
Harus Pasang Alat Pacu Jantung Permanen Senilai Ratusan Juta, Perempuan Ini Andalkan JKN-KIS

Harus Pasang Alat Pacu Jantung Permanen Senilai Ratusan Juta, Perempuan Ini Andalkan JKN-KIS

Nasional
Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

Nasional
Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

Nasional
Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Nasional
#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Nasional
Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X