Kompas.com - 07/10/2016, 06:50 WIB
Koordinator Pemenangan Pemilu Partai Golkar wilayah Jawa dan Sumatera, Nusron Wahid di Kantor DPP Partai Golkar, Senin (20/6/2016) Nabilla TashandraKoordinator Pemenangan Pemilu Partai Golkar wilayah Jawa dan Sumatera, Nusron Wahid di Kantor DPP Partai Golkar, Senin (20/6/2016)
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Wilayah Indonesia I, Nusron Wahid, mengaku sudah melihat secara utuh rekaman video kegiatan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama di Pulau Seribu yang berdurasi satu jam.

Dari rekaman utuh satu jam itu, kata dia, tidak ada satu pun rangkaian kalimat yang menyatakan Ahok melakukan penistaan terhadap Al Quran.

Menurut Ketua PBNU ini, Ahok justru memberikan edukasi kepada rakyat agar memilih secara cerdas. Ahok mengedukasi warga agar jangan mau dibohongi oleh orang yang memolitisasi agama.

"Jadi, yang dituju atau dimaksud Ahok adalah orang yang membohongi. Bukan berarti ayat Al Maidah yang bohong," kata Nusron Wahid dalam keterangan tertulis, Jumat (7/10/2016).

"Justru Ahok menempatkan ayat suci secara sakral dan adilihung. Bukan alat agitasi dan kampanye yang mendeskreditkan," ujarnya.

Nusron berpendapat, video yang disebarkan dan menuduh Ahok telah menistakan Al Quran sengaja dipotong. Hal itu dianggap Nusron menimbulkan mispersepsi dan intepretasi yang bias dan dikembangkan di masyarakat.

"Cara-cara seperti ini sunggih picik, tidak fair, dan tidak beradab. Cara-cara ini sangat tidak sesuai akhlakul karimah," ucap mantan Ketua Gerakan Pemuda Ansor ini.

Nusron menambahkan, kalau memang Ahok melakukan kesalahan, pasti sudah ada yang memberitakan dan mempersoalkan.

Bahkan, masyarakat Kepulauan Seribu yang hadir juga pasti keberatan kalau memang betul Ahok melakukan seperti apa yang dituduhkan.

"Tapi ini sudah lebih dari seminggu berlalu, baru dimunculkan dengan dipotong secara tidak utuh. Jadi sungguh mengada-ada, dan ada unsur kesengajaan dengan memotong rekaman untuk dijadikan bahan menyerang Ahok," ujarnya.

Seandainya masalah tersebut masih dipersoalkan, apalagi ada yang menggugatnya, Nusron menegaskan siap mendampingi Ahok.

"Faktanya sangat kuat kok. Yang hadir banyak dan menyaksikan. Konteksnya jelas, dan tidak ada unsur penistaan. Penggalan dan konteksnya juga relevan kok, jangan mau terjebak dengan politisasi pakai ayat," kata dia.

Pernyataan Ahok yang mengutip ayat suci itu mendapat respons keras sejumlah kalangan. Kelompok yang menamakan diri Advokat Cinta Tanah Air bahkan melaporkan Ahok ke Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta.

(Baca: Dilaporkan ke Bawaslu karena Kutip Ayat dari Kitab Suci, Ini Tanggapan Ahok)

Ahok tak mempermasalahkan dirinya dilaporkan ke Bawaslu DKI Jakarta. Ahok pun bersedia datang jika sewaktu-waktu dipanggil oleh Bawaslu DKI Jakarta.

Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah juga ikut merespons keras pernyataan Ahok. Mereka akan melaporkan Ahok ke Polda Metro Jaya atas pernyataan yang dinilai mendiskreditkan Ahok itu.

(Baca: Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Berencana Laporkan Ahok ke Polisi)

Kompas TV Diduga Langgar SARA, Ahok Dilaporkan ke Bawaslu
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Ada 10 Kasus Dugaan Hepatitis Akut, 4 di Antaranya Meninggal Dunia

Kemenkes: Ada 10 Kasus Dugaan Hepatitis Akut, 4 di Antaranya Meninggal Dunia

Nasional
Disebut 'Lip Service' soal Harun Masiku, KPK: Lebih Baik ICW Berkontribusi Nyata...

Disebut "Lip Service" soal Harun Masiku, KPK: Lebih Baik ICW Berkontribusi Nyata...

Nasional
Reformasi 1998, Quo Vadis?

Reformasi 1998, Quo Vadis?

Nasional
Satgas Ungkap Tiga Alasan Pemerintah Longgarkan Pemakaian Masker di Tempat Terbuka

Satgas Ungkap Tiga Alasan Pemerintah Longgarkan Pemakaian Masker di Tempat Terbuka

Nasional
KPK Limpahkan Berkas Penyuap Eks Bupati Tulungagung ke PN Surabaya

KPK Limpahkan Berkas Penyuap Eks Bupati Tulungagung ke PN Surabaya

Nasional
Koordinator MAKI Adukan Dugaan Penyimpangan Impor Sapi ke Bareskrim

Koordinator MAKI Adukan Dugaan Penyimpangan Impor Sapi ke Bareskrim

Nasional
KPK Panggil Sekretaris KONI Bogor hingga Pelajar di Kasus Suap Ade Yasin

KPK Panggil Sekretaris KONI Bogor hingga Pelajar di Kasus Suap Ade Yasin

Nasional
Kepada Menteri-menteri Jokowi, PDI-P: Cetak Prestasi yang Diakui Rakyat, Bukan Pencitraan

Kepada Menteri-menteri Jokowi, PDI-P: Cetak Prestasi yang Diakui Rakyat, Bukan Pencitraan

Nasional
24 Tahun Reformasi, Partai Buruh Desak Pemerintah Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

24 Tahun Reformasi, Partai Buruh Desak Pemerintah Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

Nasional
40 Petani di Bengkulu Ditelanjangi Polisi dan Dikriminalisasi, Komnas HAM Turun Tangan

40 Petani di Bengkulu Ditelanjangi Polisi dan Dikriminalisasi, Komnas HAM Turun Tangan

Nasional
Bareskrim Ungkap Harga Mobil Ferrari Indra Kenz yang Disita Senilai Rp 4 Miliar-Rp 5 Miliar

Bareskrim Ungkap Harga Mobil Ferrari Indra Kenz yang Disita Senilai Rp 4 Miliar-Rp 5 Miliar

Nasional
Sejumlah Kepala Dinas Diperiksa KPK untuk Kasus Suap Wali Kota Ambon

Sejumlah Kepala Dinas Diperiksa KPK untuk Kasus Suap Wali Kota Ambon

Nasional
Perjalanan Panjang Kodam III/Siliwangi, 76 Tahun Jaga Pertahanan Jabar-Banten

Perjalanan Panjang Kodam III/Siliwangi, 76 Tahun Jaga Pertahanan Jabar-Banten

Nasional
Sekjen Golkar Tegaskan Koalisi Indonesia Bersatu Tak Ganggu Pemerintahan Jokowi

Sekjen Golkar Tegaskan Koalisi Indonesia Bersatu Tak Ganggu Pemerintahan Jokowi

Nasional
Dugaan Sementara Komnas HAM, Operasi Pembunuhan Munir pada 2004 Juga Sasar Tokoh Lain

Dugaan Sementara Komnas HAM, Operasi Pembunuhan Munir pada 2004 Juga Sasar Tokoh Lain

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.