Kompas.com - 06/10/2016, 22:03 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendiri Yayasan Bung Karno dan Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS), Rachmawati Soekarnoputri menilai Indonesia mundur dari cita-cita pendiri bangsa melawan neo kolonialisme dan imperialisme.

Putri Presiden pertama RI Soekarno itu berpendapat, Indonesia saat ini terperangkap dalam jebakan konstitusi berbau liberalisme. Sehingga, pola suksesi kepemimpinan di Indonesia bersifat transaksional.

"Pola suksesi yang dilahirkan ideologi kapitalisme ini bersifat sangat transaksional," ujar Rachmawati usai menerima gelar Doktor Honoris Causa bidang Ilmu Politik dari Universitas Kim Il Sung, Korea Utara di Hotel Park Line, Jakarta, Kamis (6/10/2016).

(Baca: Rachmawati: Gelar Doktor Honoris Causa Tindak Lanjut Persahabatan Soekarno dan Kim Il Sung)

Menurut Rachmawati, berkembangnya ideologi kapitalisme ini ditandai dengan maraknya kasus korupsi. Kapitalisme, kata adik kandung Megawati Soekarnoputri ini, erat kaitannya dengan kejahatan luar biasa itu.

"Kapitalisme itu inheren dengan korupsi. Jadi ini salah satu tanda bahwa Indonesia mengalami kemunduran jauh dari cita-cita the founding fathers," ucap Rachmawati.

Atas dasar itu, Rachmawati meminta Indonesia kembali pada Undang-undang Dasar 1945 serty- menerapkan prinsip Trisakti yang didengungkan Soekarno.

"Bagaimana berdaulat dalam bidang politik, berdaulat dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Tidak hanya di mulut, tapi dalam praktik kerja nyata," kata Rachmawati.

Rachmawati juga mengatakan, Indonesia seharusnya memperkuat kerja sama dengan Korea Utara dalam melawan hegemoni dan imperialisme.

(Baca: Rachmawati Soekarnoputri Terima Gelar Doktor "Honoris Causa" dari Korea Utara)

Pasalnya, menurut Rachmawati, Korea Utara merupakan negara yang konsisten dalam melawan dua hal tersebut.

"Saya melihat bahwa dari banyak negara, Korea Utara adalah negara yang konsisten melawan hegemoni dan imperialisme. Itu sangat konsisten," ucap Rachmawati.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri: 31 Polisi Sudah Terbukti Langgar Etik Olah TKP Tewasnya Brigadir J

Polri: 31 Polisi Sudah Terbukti Langgar Etik Olah TKP Tewasnya Brigadir J

Nasional
Bentuk Tim Khusus soal Bansos dan PUB, Kemensos Libatkan KPK hingga PPATK

Bentuk Tim Khusus soal Bansos dan PUB, Kemensos Libatkan KPK hingga PPATK

Nasional
Alasan Polri Tak Ungkap Motif Pembunuhan Brigadir J, Jaga Perasaan Keluarga

Alasan Polri Tak Ungkap Motif Pembunuhan Brigadir J, Jaga Perasaan Keluarga

Nasional
Daftar Pemilu, Partai Kedaulatan Rakyat Klaim Akan Jadi Kekuatan Baru Politik

Daftar Pemilu, Partai Kedaulatan Rakyat Klaim Akan Jadi Kekuatan Baru Politik

Nasional
Kemenlu Panggil dan Kecam Dubes Vasyl Hamianin yang Bandingkan Sikap Indonesia atas Serangan di Gaza dan Ukraina

Kemenlu Panggil dan Kecam Dubes Vasyl Hamianin yang Bandingkan Sikap Indonesia atas Serangan di Gaza dan Ukraina

Nasional
ICJR Temukan 73 Pasal RKUHP Bermasalah, Pimpinan Komisi III: Setelah Reses, Kami Bahas

ICJR Temukan 73 Pasal RKUHP Bermasalah, Pimpinan Komisi III: Setelah Reses, Kami Bahas

Nasional
Kemensos Disarankan Libatkan Kominfo Bentuk Tim Khusus Pengawasan PUB

Kemensos Disarankan Libatkan Kominfo Bentuk Tim Khusus Pengawasan PUB

Nasional
Polri Disebut Tak Wajib Buka Motif Pembunuhan Brigadir J, tetapi Presiden Perintahkan Transparan

Polri Disebut Tak Wajib Buka Motif Pembunuhan Brigadir J, tetapi Presiden Perintahkan Transparan

Nasional
AHY Dirawat di RSPAD Gatot Soebroto karena Demam Berdarah

AHY Dirawat di RSPAD Gatot Soebroto karena Demam Berdarah

Nasional
Mendagri Akan Beri Sanksi Daerah dengan Nilai SPI Rendah Terus-menerus

Mendagri Akan Beri Sanksi Daerah dengan Nilai SPI Rendah Terus-menerus

Nasional
Ketua Komnas HAM: Saya Tidak Bisa Tega Bharada E Jadi Tumbal

Ketua Komnas HAM: Saya Tidak Bisa Tega Bharada E Jadi Tumbal

Nasional
Tentang KM, Warga Sipil Tersangka Dugaan Pembunuhan Brigadir J

Tentang KM, Warga Sipil Tersangka Dugaan Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Gerindra Klaim Presiden Jokowi Izinkan Prabowo Maju Capres

Gerindra Klaim Presiden Jokowi Izinkan Prabowo Maju Capres

Nasional
Prabowo Nyatakan Siap Jadi Capres, Nasdem: Bagus, Masyarakat Banyak Alternatif

Prabowo Nyatakan Siap Jadi Capres, Nasdem: Bagus, Masyarakat Banyak Alternatif

Nasional
Kasus Brigadir J, Tim Khusus Polri Masih Dalami Dekoder CCTV

Kasus Brigadir J, Tim Khusus Polri Masih Dalami Dekoder CCTV

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.