Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Defisit BPJS Membengkak, Pemerintah Kaji Wacana Distribusi Tanggung Jawab ke Daerah

Kompas.com - 06/10/2016, 17:58 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah terus berupaya untuk menekan angka defisit anggaran yang disebabkan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Salah satunya, dengan membagi tanggung jawab pembiayaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto mengatakan, pada tahun 2015, defisit anggaran yang disebabkan sektor itu mencapai Rp 10 triliun.

“Selama ini (program BPJS) hanya ditanggung oleh di atas,” kata Bambang usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Kamis (6/10/2016).

Besarnya defisit yang terjadi, menurut dia, tidak terlepas dari sikap aji mumpung atau moral hazard masyarakat.

Seharusnya, masyarakat dapat melakukan upaya preventif untuk menjaga kualitas kesehatannya, namun justru memanfaatkan fasilitas BPJS semaksimal mungkin untuk hal yang terkadang tidak perlu.

(Baca: Sejumlah Kendala Ini Jadi Alasan Kerja Sama BPJS-Perusahaan Asuransi Belum Terealisasi)

“Misalnya penyakit darah tinggi, diabetes, jantung, itu semua sebenarnya bisa dicegah dengan pola hidup sehat,” kata dia.

Permainan itu juga dilakukan oleh pemerintah daerah serta rumah sakit. Ia mencontohkan, seharusnya seorang pasien dapat dirawat selama dua hari, namun dipaksakan menjadi tiga hari agar dana BPJS yang cair dapat lebih maksimal.

“Atau pasien yang seharusnya dapat dirawat di puskesmas, tapi karena puskesmasnya malas akhirnya dirujuk ke RSUD yang dikelola pemda,” ujarnya.

Dengan adanya pembagian tanggung jawab, daerah juga dapat membantu pemerintah pusat untuk menciptakan lingkungan yang dapat memacu masyarakat hidup sehat.

Sebab, pemda juga tentu tidak ingin dibebani anggaran yang besar untuk menjamin kesehatan masyarakat.

Kendati demikian, ia menambahkan, hingga kini belum dintentukan seperti apa pola pembagian tanggung jawab itu nantinya.

Begitu pula kapan program ini akan dieksekusi. Namun, ia memastikan, sebelum kebijakan itu dirilis, pemeirntah akan menetapkan sejumlah daerah sebagai proyek percontohan.

Kompas TV Beginilah Cara Penggunaan Kartu BPJS

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com