Cerita Tjahjo Kumolo soal Toleransi Umat Beragama yang Dirasakan Saat Kecil

Kompas.com - 06/10/2016, 14:52 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berpidato di Rakornas FKUB di Kompleks Kemendagri, Jakarta, Rabu (6/10/2016) Lutfy Mairizal PutraMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berpidato di Rakornas FKUB di Kompleks Kemendagri, Jakarta, Rabu (6/10/2016)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menceritakan pengalaman tentang toleransi umat beragama yang dirasakannya sejak kecil di Semarang, Jawa Tengah.

Pengalaman tersebut ia ceritakan di Rapat Koordinasi Nasional Forum Komunikasi Umat Beragama Proviani dan Kabupaten/Kota, Kamis (6/10/2016).

Tjahjo menuturkan, di depan rumahnya, berdiri dua rumah ibadah, masjid dan gereja. Di gereja, acara kebaktian tidak hanya berlangsung pada hari Minggu.

Pengeras suara di gereja beradu keras dengan pengeras suara milik masjid sejak pagi hingga sore hari.

"Berlomba-lomba keras. Bersahutan dengan suara adzan di masjid. Tidak ada masalah. Warga sekitar pun tidak punya konflik karena ini," kata Tjahjo di Kompleks Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (6/10/2016).

Toleransi umat beragama juga dialami Tjahjo di lingkungan keluarga yang beragam.

Ayahnya lahir di Jepara yang menjadi salah satu keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ibunya, asal Solo, pengikut Muhammadiyah.

"Ada keluarga saya yang beragama Kristen Jawi, Katolik. Kerukunan umat beragama ini yang saya alami sejak kecil. Ini sebenarnya di negara kita sudah tidak menjadi masalah," ucap Tjahjo.

Tjaho mengaku heran meski Indonesia merdeka selama 71 tahun, masih terdapat masalah kecil antar-umat beragama yang seharusnya dapat dimusyawarahkan.

Tjahjo menyebutkan, toleransi agama di bidang politik juga terjadi seperti perbedaan agama antara kepala daerah dan masyarakat. Menurut dia, hal itu dapat berjalan dengan baik.

Tjahjo mencotohkan, salah satu provinsi berisi 65 persen penduduk beragama Islam dengan gubernur beragama Katolik dan wakil gubernur beragama Kristen Protestan.

Salah satu daerah, lanjut Tjahjo, dengan 90 persen penduduk non-Islam, memiliki wakil kepada daerah beragama Islam. Namun, ia tidak menjelaskan lebih jauh di mana daerah tersebut.

"Ini di bidang politik tidak jadi masalah dalam proses pemilihan pimpinan partai sampai di tingkat ormas. Memang ada kesepakatan tertulis, gantian. Lima tahun agama ini, lima tahun agama itu," ujar Tjahjo.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lindungi Anak-anak, Kementerian PPPA Bentuk Program Gereja Ramah Anak

Lindungi Anak-anak, Kementerian PPPA Bentuk Program Gereja Ramah Anak

Nasional
Tuntas 3 Bulan, Dewan Pengawas KPK Bantah Anggapan Lambat Tangani Kasus Etik Firli

Tuntas 3 Bulan, Dewan Pengawas KPK Bantah Anggapan Lambat Tangani Kasus Etik Firli

Nasional
Angka Kematian Tinggi, Luhut Sebut Penanganan Pasien Covid-19 di RS Rujukan Belum Maksimal

Angka Kematian Tinggi, Luhut Sebut Penanganan Pasien Covid-19 di RS Rujukan Belum Maksimal

Nasional
Luhut: Tak Ada Perintah Presiden yang Tak Bisa Saya Selesaikan

Luhut: Tak Ada Perintah Presiden yang Tak Bisa Saya Selesaikan

Nasional
Dewas KPK Nilai Perbuatan Firli Bahuri Dapat Runtuhkan Kepercayaan Publik

Dewas KPK Nilai Perbuatan Firli Bahuri Dapat Runtuhkan Kepercayaan Publik

Nasional
Data Sementara KPU: 486 Bakal Paslon Penuhi Syarat, Ditetapkan sebagai Peserta Pilkada

Data Sementara KPU: 486 Bakal Paslon Penuhi Syarat, Ditetapkan sebagai Peserta Pilkada

Nasional
Presiden Jokowi: Pandemi Harus Jadi Momentum Perbaiki Ekonomi Desa

Presiden Jokowi: Pandemi Harus Jadi Momentum Perbaiki Ekonomi Desa

Nasional
7 Pegawai Lembaga Penegak Hukum di Karawang Positif Covid-19

7 Pegawai Lembaga Penegak Hukum di Karawang Positif Covid-19

Nasional
Komisi III dan Jaksa Agung Rapat Bahas Skandal di Kasus Djoko Tjandra

Komisi III dan Jaksa Agung Rapat Bahas Skandal di Kasus Djoko Tjandra

Nasional
Peringati Hari Tani Nasional, Massa Aksi Pasang Boneka Petani di DPR dan Istana

Peringati Hari Tani Nasional, Massa Aksi Pasang Boneka Petani di DPR dan Istana

Nasional
Tolak Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, PBNU: Seruan Moral demi Keselamatan Jiwa Warga Negara

Tolak Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, PBNU: Seruan Moral demi Keselamatan Jiwa Warga Negara

Nasional
Bawaslu Sebut Pengundian Nomor Urut Tak Dilakukan jika Massa Melebihi Batas

Bawaslu Sebut Pengundian Nomor Urut Tak Dilakukan jika Massa Melebihi Batas

Nasional
Luhut Sebut Jokowi Punya Hati, Bisa Tunda Pilkada jika Bahayakan Keselamatan Rakyat

Luhut Sebut Jokowi Punya Hati, Bisa Tunda Pilkada jika Bahayakan Keselamatan Rakyat

Nasional
DPR Bahas RUU Penanggulangan Bencana, Minta Masukan Eks Kepala BNPB

DPR Bahas RUU Penanggulangan Bencana, Minta Masukan Eks Kepala BNPB

Nasional
Kasus Kebakaran Gedung Utama Kejagung, Polisi Periksa 7 Saksi dan 6 Ahli

Kasus Kebakaran Gedung Utama Kejagung, Polisi Periksa 7 Saksi dan 6 Ahli

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X