Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan Nusron Minta Tak Dimasukkan dalam Tim Pemenangan Ahok-Djarot

Kompas.com - 05/10/2016, 14:41 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Nusron Wahid sempat menjadi ketua tim pemenangan bakal calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

Namun, setelah PDI-P mendukung Ahok berpasangan dengan Djarot, posisi Nusron pun digantikan oleh Sekretaris PDI-P DKI Prasetio Edi Marsudi.

Nama Nusron kini sama sekali tidak dimasukkan ke dalam daftar tim pemenangan Ahok-Djarot yang didaftarkan ke KPU DKI.

Nusron mengaku tak masuknya nama dia dalam tim pemenangan adalah atas permintaannya.

"Itu atas permintaan saya sendiri," kata Nusron usai menghadap Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/10/2016).

Nusron mengatakan, alasan pertama ia tidak masuk ke tim pemenangan adalah agar fokus menjalankan tugasnya sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Ia mengaku sudah ditanya Presiden Joko Widodo soal statusnya di tim pemenangan Ahok-Djarot. Kepada Presiden, ia memastikan tak bergabung ke dalam tim pemenangan.

"Kata Presiden, 'Ya sudah konsentrasi tangani pekerjaan saja. Ojo keakehan politik (jangan terlalu banyak ngurus politik). Fokus urusi TKI timur tengah. Biar cepat ada solusi'," ucap Nusron.

(Baca: Jokowi Minta Nusron Wahid Jangan Terlalu Banyak Urus Politik)

Alasan kedua, lanjut Nusron, adalah terkait jabatannya di Partai Golkar sebagai koordinator pemenangan pemilu wilayah Indonesia I yang meliputi Pulau Jawa dan Sumatera.

Dengan posisi itu, ia merasa tidak tepat jika bergabung ke tim pemenangan Ahok-Djarot yang akan bertarung di DKI Jakarta.

"Sebab saya kan harus mengendalikan pilkada se-Jawa dan Sumatera. Jadi tidak mungkin hanya konsentrasi di satu tempat," kata dia.

Nusron memastikan meski tak masuk dalam struktur tim pemenangan, namun ia tetap akan memberikan kontribusi untuk memenangkan Ahok-Djarot.

Pasangan ini akan menghadapi dua pasangan lainnya, yakni Anies Baswedan-Sandiaga Uno dan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

(Baca: Mengapa Nusron dan "Teman Ahok" Tak Masuk Tim Pemenangan Ahok-Djarot?)

Kompas TV Ahok Akan Laporkan Dana Kampanye ke KPU
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com