JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang praperadilan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam dilanjutkan pada hari ini, Rabu (5/10/2016) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Adapun agenda sidang yaitu mendengar tanggapan Komisi Pemberantasan Korupsi atas poin gugatan yang sebelumnya dibacakan tim pengacara Nur Alam.
"Kami sudah menyiapkan, tapi ada beberapa tambahan yang kami coba perbaiki. Besok (Rabu ini) kami sampaikan," ujar Kepala Biro Hukum KPK Setiadi dalam persidangan di PN Jakarta Selatan, Selasa (4/10/2016).
Hakim tunggal praperadilan I Wayan Karya pun menutup sidang dan menjadwalkan sidang lanjutan hari ini pukul 09.30 WIB.
Ditemui usai sidang, Setiadi mengaku siap membantah semua gugatan Nur Alam. (Baca: Anggap Prosedur Penyidikannya Ganjil, Gubernur Sultra Ajukan Praperadilan)
"Dalil dari pemohon silakan saja mereka. Namun kami dari KPK sudah menyiapkan beberapa jawaban yang cukup strategis dan akurat berdasarkan hukum yang berlaku," kata Setiadi.
Salah satunya soal tuduhan KPK tak memiliki dua alat bukti yang cukup dalam penetapan Nur Alam sebagai tersangka. Setiadi menegaskan, prosedur penyelidikan dan penyidikan sudah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Saya rasa sah-sah saja mereka menyampaikan demikian. tapi kami kan punya bukti permulaan untuk penetapan yang bersangkutan," kata Setiadi.
(Baca: KPK Siapkan Bantahan untuk Gugatan Praperadilan Nur Alam)
Dalam kasus ini, Nur Alam diduga menyalagunakan wewenang karena menerbitkan SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan dan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi untuk PT Anugrah Harisma Barakah selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana, Sulawesi Tenggara.
Selain itu, ia juga menerbitkan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada perusahaan yang sama.
Nur Alam diduga mendapatkan kick back dari pemberian izin tambang tersebut.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
