Kompas.com - 04/10/2016, 20:13 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Demokrat yang juga pakar telematika, Roy Suryo, turut berkomentar soal situs mesin pencari Google yang mengoreksi pencarian "sungai bersih karena Foke" menjadi "sungai bersih karena Ahok".

Ia mengakui, koreksi tersebut bisa muncul karena publikasi di internet mengenai sungai bersih terkait Ahok lebih banyak ketimbang sungai bersih yang terkait Foke.

Sebagai perbandingan, saat "sungai bersih karena Ahok" ditulis di kolom pencarian Google, hasil yang muncul sebanyak 1 juta lebih.

Sementara itu, saat "sungai bersih karena Foke" yang dicari di Google, hanya 188.000 artikel yang muncul.

"Ahok mungkin lebih banyak melakukan publikasi ya. Jadi, publikasi tentang kali bersih yang disangkutkan dengan Ahok lebih banyak ketika dibandingkan publikasi yang dikaitkan dengan Pak Foke," kata Roy saat dihubungi, Selasa (4/10/2016).

Namun, Roy menekankan, hasil publikasi yang menunjukkan Ahok lebih superior dibandingkan Foke dalam urusan kali bersih itu belum tentu menggambarkan fakta yang sebenarnya.

Bisa saja Ahok lebih lihai dalam hal publikasi sehingga berita dan artikel yang ada di internet lebih banyak.

Sementara itu, Foke atau Fauzi Bowo yang mencanangkan program kali bersih saat menjadi Gubernur DKI pada 2008 lalu tidak terlalu diiringi banyak publikasi.

"Jadi, menurut saya, ini karena pemberitaan, karena publikasi, tetapi bukan berarti fakta. Salah kalau ada orang yang mengatakan bahwa Google saja lebih pintar. Itu Google karena hanya mencari berita yang ada," kata dia.

(Baca: "Google Saja Lebih Tahu, Kali di Jakarta Bersih karena Ahok Bukan Foke")

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ungkap Kesan Dampingi Jokowi ke Ukraina, Iriana: Merinding Saya...

Ungkap Kesan Dampingi Jokowi ke Ukraina, Iriana: Merinding Saya...

Nasional
KPK Periksa Eks Bupati dan Ketua DPRD Tulungagung Terkait Kasus Dana Bantuan Keuangan Provinsi

KPK Periksa Eks Bupati dan Ketua DPRD Tulungagung Terkait Kasus Dana Bantuan Keuangan Provinsi

Nasional
Iriana Jokowi Serahkan Bantuan Kemanusiaan untuk Rumah Sakit di Kyiv, Ukraina

Iriana Jokowi Serahkan Bantuan Kemanusiaan untuk Rumah Sakit di Kyiv, Ukraina

Nasional
Menkes: BPOM Kaji Vaksin Covid-19 Sinovac untuk Anak di Bawah 6 Tahun

Menkes: BPOM Kaji Vaksin Covid-19 Sinovac untuk Anak di Bawah 6 Tahun

Nasional
Kemenag Harap Penambahan Kuota Haji dari Arab Saudi Bisa Dipakai pada Musim Berikutnya

Kemenag Harap Penambahan Kuota Haji dari Arab Saudi Bisa Dipakai pada Musim Berikutnya

Nasional
Menkes: 85 Persen Kasus Covid-19 di DKI Omicron, Puncaknya Sebentar Lagi

Menkes: 85 Persen Kasus Covid-19 di DKI Omicron, Puncaknya Sebentar Lagi

Nasional
BERITA FOTO: Jokowi Kunjungi Lokasi Terdampak Perang di Ukraina

BERITA FOTO: Jokowi Kunjungi Lokasi Terdampak Perang di Ukraina

Nasional
Anggaran Pemilu 2024 Diprediksi Berubah Lagi karena Pemekaran Papua dan IKN

Anggaran Pemilu 2024 Diprediksi Berubah Lagi karena Pemekaran Papua dan IKN

Nasional
Komisi II Dorong Revisi UU Pemilu karena DOB Papua, Terkait IKN Akan Dikaji Lebih Serius

Komisi II Dorong Revisi UU Pemilu karena DOB Papua, Terkait IKN Akan Dikaji Lebih Serius

Nasional
FDA Izinkan Vaksin Pfizer dan Moderna untuk Anak 6 Bulan, Menkes: Harus Ajukan Izin ke BPOM

FDA Izinkan Vaksin Pfizer dan Moderna untuk Anak 6 Bulan, Menkes: Harus Ajukan Izin ke BPOM

Nasional
Masa Penahanan Eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti Diperpanjang 40 Hari

Masa Penahanan Eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti Diperpanjang 40 Hari

Nasional
Akan Ada IKN dan 3 Provinsi Baru di Papua, KPU Ingin UU Pemilu Direvisi Sebelum 2023

Akan Ada IKN dan 3 Provinsi Baru di Papua, KPU Ingin UU Pemilu Direvisi Sebelum 2023

Nasional
Proses Kebijakan Penambahan Kuota yang Panjang Jadi Alasan Kemenag Tak Buka Tambahan Keberangkatan Haji

Proses Kebijakan Penambahan Kuota yang Panjang Jadi Alasan Kemenag Tak Buka Tambahan Keberangkatan Haji

Nasional
KPK Dalami Sumber Uang untuk Menyuap Eks Wali Kota Ambon

KPK Dalami Sumber Uang untuk Menyuap Eks Wali Kota Ambon

Nasional
Seputar Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP yang Dipastikan Tak Akan Dihapus

Seputar Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP yang Dipastikan Tak Akan Dihapus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.