Gerindra Nilai Penguatan Parpol Tak Hanya Lewat Tambahan Dana

Kompas.com - 04/10/2016, 19:06 WIB
Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRAKetua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menilai usulan pemerintah untuk menaikkan dana bantuan partai politik (parpol) perlu ditinjau ulang mengingat negara tengah mengalami defisit anggaran.

Selama ini besaran dana bantuan parpol sebesar Rp 108 dan dikalikan dengan jumlah suara yang diperoleh di Pemilu Legislatif 2014. Gerindra sendiri memeroleh dana sekitar Rp 1,5 miliar per tahun.

Riza memahami ada niatan dari pemerintah untuk memperkuat peran parpol. Pemerintah tentu berharap dengan dinaikannya dana bantuan, maka parpol mampu melakukan kaderisasi politik yang tidak pragmatis karena program-programnya di masyarakat berjalan dengan baik.

Namun, menurutnya, menguatkan peran parpol dalam sistem politik tak hanya dilakukan lewat penambahan dana, melainkan bisa dilakukan dengan cara lain.

"Bisa pula penguatan parpol kita lakukan lewat edukasi politik ke kader-kader di akar rumput yang sudah ada dengan cara-cara yang lebih kreatif namun tidak mahal, bisa lewat komunikasi rutin dan selainnya," kata Riza saat dihubungi, Selasa (4/10/2016).

Apalagi, kata Riza, saat ini opini masyarakat terhadap parpol cenderung negatif. Jika parpol kembali memperoleh bantuan dalam jumlah besar, ia khawatir masyarakat akan semakin antipati terhadap parpol.

"Memang bicara dana parpol ini serba sulit. Di satu sisi parpol tidak boleh bisnis karena khawatir malah main proyek di BUMN dan proyek pemerintah, tapi dinaikan sekarang pun rasanya belum bisa," tutur Riza.

Komisi II DPR dan Pemerintah sepakat menaikkan bantuan keuangan untuk partai politik. Dalam usulan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, besar kenaikan itu mencapai 50 kali lipat.

Peningkatan bantuan bagi partai menjadi kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi II DPR dan Kemendagri, di Jakarta, Senin (3/10/2016).

Kesimpulan itu muncul setelah dalam rapat dengan agenda membahas pagu anggaran untuk Kemendagri di RAPBN Tahun 2017 itu, sejumlah anggota Komisi II mempertanyakan rencana Kemendagri menaikkan bantuan keuangan bagi partai.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Heru Hidayat Lolos dari Hukuman Mati, Jaksa: Ini Berbeda Dengan yang Kami Minta

Heru Hidayat Lolos dari Hukuman Mati, Jaksa: Ini Berbeda Dengan yang Kami Minta

Nasional
Sidang Unlawful Killing, Saksi Ahli: Tak Wajib Polisi Borgol Anggota Laskar FPI

Sidang Unlawful Killing, Saksi Ahli: Tak Wajib Polisi Borgol Anggota Laskar FPI

Nasional
Terdakwa Kasus Asabri, Heru Hidayat, Dijatuhi Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Rp 12,6 Triliun

Terdakwa Kasus Asabri, Heru Hidayat, Dijatuhi Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Rp 12,6 Triliun

Nasional
Sidang Unlawful Killing Laskar FPI, Saksi Ahli: Ada Doktrin Lebih Baik Penjahat Mati daripada Petugas

Sidang Unlawful Killing Laskar FPI, Saksi Ahli: Ada Doktrin Lebih Baik Penjahat Mati daripada Petugas

Nasional
Majelis Hakim Tak Sependapat dengan Jaksa soal Tuntutan Hukuman Mati terhadap Heru Hidayat

Majelis Hakim Tak Sependapat dengan Jaksa soal Tuntutan Hukuman Mati terhadap Heru Hidayat

Nasional
Update 18 Januari: Sebaran 1.362 Kasus Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tertinggi

Update 18 Januari: Sebaran 1.362 Kasus Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tertinggi

Nasional
UPDATE 18 Januari: Ada 5.132 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 18 Januari: Ada 5.132 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
Pemerintah Siapkan Karantina 'Bubble' untuk Moto GP dan KTT G20

Pemerintah Siapkan Karantina "Bubble" untuk Moto GP dan KTT G20

Nasional
UPDATE: 278.927 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate PCR 4,50 Persen

UPDATE: 278.927 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate PCR 4,50 Persen

Nasional
Divonis Nihil, Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Lolos dari Tuntutan Hukuman Mati

Divonis Nihil, Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Lolos dari Tuntutan Hukuman Mati

Nasional
Warga Terdampak Erupsi Semeru Ditargetkan Tempati Hunian Sementara Dua Bulan Lagi

Warga Terdampak Erupsi Semeru Ditargetkan Tempati Hunian Sementara Dua Bulan Lagi

Nasional
Ribut Pernyataan Arteria Dahlan soal Copot Kajati Berbahasa Sunda, Ini Awalnya...

Ribut Pernyataan Arteria Dahlan soal Copot Kajati Berbahasa Sunda, Ini Awalnya...

Nasional
UPDATE 18 Januari: 564 Orang Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

UPDATE 18 Januari: 564 Orang Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

Nasional
Menkes: Vaksinasi Booster Heterolog Hasilkan Antibodi yang Lebih Kaya

Menkes: Vaksinasi Booster Heterolog Hasilkan Antibodi yang Lebih Kaya

Nasional
Kapolri Ingin Jajarannya Punya Kemampuan sebagai Auditor, Minta BPK Buat Pelatihan

Kapolri Ingin Jajarannya Punya Kemampuan sebagai Auditor, Minta BPK Buat Pelatihan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.