Debat “Orang Indonesia Asli” Dikhawatirkan Memunculkan Isu SARA

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat politik dari Universitas Gajah Mada, Arie Sudjito menilai, usulan agar presiden dan wakil presiden ‘orang Indonesia asli’ yang disampaikan Partai Persatuan Pembangunan, berpotensi menimbulkan masalah baru. Usulan tersebut disampaikan PPP apabila amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terjadi.

“Kalau debat soal itu nanti dikhawatirkan justru muncul soal SARA, sektarianisme,” kata Arie saat dihubungi Kompas.com, Selasa (4/10/2016).

Arie menyarankan agar diskursus terkait usulan tersebut segera dihentikan. Sebab, nantinya dikhawatirkan akan semakin melebar tak hanya di kancah nasional, melainkan juga di level daerah.

“Kalau nanti di pilkada itu putra daerah dan sebagainya. Debat di Indonesia itu seharusnya terkait policy apa yang dibawa, apakah melindungi nasionalisme atau tidak,” ujar Arie.

“Kalau itu hanya berdebat soal itu (orang Indonesia asli), tidak jamannya lagi berdebat soal itu,” lanjut dia.

Indonesia asli

Sebelumnya, PPP mengusulkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang mengharuskan bahwa presiden dan wakil presiden merupakan "orang Indonesia asli". Definisi "orang Indonesia asli" yang dimaksud PPP adalah perorangan, warga negara Indonesia yang berasal-usul dari suku atau ras yang berasal atau asli dari wilayah Indonesia.

Dengan demikian, WNI yang memiliki darah atau keturunan asing dianggap PPP tidak bisa menjadi presiden atau wakil presiden.

Usulan amandemen tersebut disampaikan Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy saat memberikan sambutan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) DPP PPP di Jakarta, Senin (3/10/2016).

Dalam Pasal 6 ayat 1 UUD 1945 disebutkan, "calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden".

Menurut Romi, perubahan bunyi pasal tersebut sangat diperlukan sebagai ketegasan sikap dan semangat nasionalisme.