Pemerintah Bentuk Badan Khusus Tangani Pelanggaran HAM Masa Lalu

Kompas.com - 04/10/2016, 18:22 WIB
Menko Polhukam Wiranto saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (19/9/2016). Kristian ErdiantoMenko Polhukam Wiranto saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (19/9/2016).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan membentuk sebuah badan khusus yang akan menangani masalah kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, saat ini badan tersebut tengah digodok oleh pemerintah dan akan segera selesai.

"Badan itu yang akan kita bentuk, suatu badan yang katakan lah melakukan suatu usaha-usaha untuk membangun kerukunan nasional, itu saja kira-kira," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/10/2016).

 


(Baca: Jokowi: "PR" Kita Pelanggaran HAM Masa Lalu, Termasuk Kasus Mas Munir)

Wiranto belum mau bicara banyak soal badan baru tersebut. Dia hanya mengatakan, badan itu akan bekerja di wilayah non yudisial untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di masa lalu.

Cara-cara tanpa melalui proses peradilan diyakini tepat karena tidak akan ada pihak yang menang dan kalah sehingga tidak akan ada konflik baru.

"Kalau peradilan kan pada wilayah kalah dan menang, tapi kalau non yudisial kita menang dan menang, win win solution artinya bahwa masa lalu kita selesai dengan cara yang cukup arif, musyawarah mufakat dan itu ada wadahnya," tambah dia.

Kompas TV Kuburan Massal Korban 1965 Ada di Semarang

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepala BPJN XII Diduga Terima Fee Rp 2,1 Miliar Terkait Proyek Jalan Rp 155 Miliar

Kepala BPJN XII Diduga Terima Fee Rp 2,1 Miliar Terkait Proyek Jalan Rp 155 Miliar

Nasional
KPK Tetapkan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin sebagai Tersangka

Nasional
KPK Tetapkan Kepala BPJN XII sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Kepala BPJN XII sebagai Tersangka

Nasional
Soal Amendemen, SBY Sarankan MPR Tampung Aspirasi Publik Seluas-luasnya

Soal Amendemen, SBY Sarankan MPR Tampung Aspirasi Publik Seluas-luasnya

Nasional
Ngabalin: PAN Jangan Ulangi Sejarah, Ada di Pemerintahan tapi Menggerogoti

Ngabalin: PAN Jangan Ulangi Sejarah, Ada di Pemerintahan tapi Menggerogoti

Nasional
SBY Pastikan Hadir Acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

SBY Pastikan Hadir Acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

Nasional
Prabowo Minta Jokowi Tak Ragu Ambil Keputusan Terkait Koalisi

Prabowo Minta Jokowi Tak Ragu Ambil Keputusan Terkait Koalisi

Nasional
Politikus PDI-P: Tak Larang Demo, Jokowi Tetap Komit pada Demokrasi

Politikus PDI-P: Tak Larang Demo, Jokowi Tetap Komit pada Demokrasi

Nasional
Hakim MK Minta Tsamara dan Faldo Maldini Perbaiki Permohonan Uji Materi Mereka

Hakim MK Minta Tsamara dan Faldo Maldini Perbaiki Permohonan Uji Materi Mereka

Nasional
Relawan Projo Sedih Karnaval Budaya Usai Pelantikan Jokowi Dibatalkan

Relawan Projo Sedih Karnaval Budaya Usai Pelantikan Jokowi Dibatalkan

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, Pimpinan MPR Temui SBY Beri Undangan Pelantikan Presiden

Usai Bertemu Jokowi, Pimpinan MPR Temui SBY Beri Undangan Pelantikan Presiden

Nasional
Prabowo Akan Lanjutkan Komunikasi dengan Jokowi Terkait Koalisi

Prabowo Akan Lanjutkan Komunikasi dengan Jokowi Terkait Koalisi

Nasional
DPR RI Komitmen Jaga Kelancaran Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

DPR RI Komitmen Jaga Kelancaran Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

Nasional
Isu Calon Menhan, Ngabalin Sebut Prabowo Punya Karier Militer Luar Biasa

Isu Calon Menhan, Ngabalin Sebut Prabowo Punya Karier Militer Luar Biasa

Nasional
UU KPK Hasil Revisi Segera Berlaku, Politisi PKS: Terjadilah Musibah

UU KPK Hasil Revisi Segera Berlaku, Politisi PKS: Terjadilah Musibah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X