Kompas.com - 04/10/2016, 18:02 WIB
Diskusi publik di gedung KPK bertajuk Lutfy Mairizal PutraDiskusi publik di gedung KPK bertajuk "Kebijakan Reklamasi: Menilik Tujuan, Manfaat, dan Efeknya", Jakarta, Selasa (4/10/2016)
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengungkap, KPK telah lama membahas ruang laut terutama soal reklamasi.

Pembahasan tersebut dilakukan dalam diskusi internal KPK sejak awal tahun 2014.

Diskusi yang terjadi sebelum pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla terbentuk itu, membahas beberapa isu utama. KPK berasumsi terjadi kekacauan pengelolaan di laut.

"Kalau di darat begitu banyak kekacauan dalam pengelolaan tata pemerintahan yang berkaitan dengan daratan, apalagi di laut. Saat itu, asumsinya seperti itu," kata mantan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto dalam diskusi di gedung KPK, Jakarta, Selasa (4/10/2016).

Bambang menuturkan, selama ini pelaksanaan reklamasi menggunakan dasar hukum dari Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Padahal, kata dia, ada UU Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

"UU 27/2007 itu tidak pernah dipakai sebagai rujukan. Karena aturannya harus jelas, salah satunya adalah perlu berdiskusi dengan masyarakat nelayan," ucap Bambang.

Menurut Bambang, akan menjadi indikasi penyalahgunaan kewenangan jika tidak melibatkan masyarakat.

Ia pun mempertanyakan mengapa aturan itu tidak digunakan. Bambang mengatakan pembahasan reklamasi tidak hanya terjadi di Jakarta Utara. Di Indonesia, terdapat 34 titik reklamasi.

"Itu sebabnya KPK bekerja sama dengan 27 kementerian di 34 provinsi. Jadi ini bukan urusan sekadar Jakarta Utara. Bukan sekedar Benoa. Jadi banyak yang mesti diurusi," ujar Bambang.

Bambang menyebut hasil kajian KPK telah disampaikan ke Presiden Jokowi pada Mei 2016 lalu. Menurut Bambang, diskusi publik yang dilakuan hari ini merupakan bagian dari akuntabilitas publik.

KPK di pertengahan tahun ini mengungkap suap di proyek reklamasi utara Jakarta. Anggota DPRD DKI Jakarta M Sanusi ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menerima suap dari pengembang proyek. 

Kompas TV Sidang Suap Reklamasi Hadirkan Istri Sanusi

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Nasional
Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Nasional
Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Nasional
Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Nasional
Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Nasional
Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Nasional
Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Nasional
Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Nasional
MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

Nasional
Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Nasional
MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

Nasional
Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Nasional
Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Nasional
Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X