Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bambang Widjojanto: Sejak Awal 2014, KPK Sudah Bahas Reklamasi

Kompas.com - 04/10/2016, 18:02 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengungkap, KPK telah lama membahas ruang laut terutama soal reklamasi.

Pembahasan tersebut dilakukan dalam diskusi internal KPK sejak awal tahun 2014.

Diskusi yang terjadi sebelum pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla terbentuk itu, membahas beberapa isu utama. KPK berasumsi terjadi kekacauan pengelolaan di laut.

"Kalau di darat begitu banyak kekacauan dalam pengelolaan tata pemerintahan yang berkaitan dengan daratan, apalagi di laut. Saat itu, asumsinya seperti itu," kata mantan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto dalam diskusi di gedung KPK, Jakarta, Selasa (4/10/2016).

Bambang menuturkan, selama ini pelaksanaan reklamasi menggunakan dasar hukum dari Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Padahal, kata dia, ada UU Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

"UU 27/2007 itu tidak pernah dipakai sebagai rujukan. Karena aturannya harus jelas, salah satunya adalah perlu berdiskusi dengan masyarakat nelayan," ucap Bambang.

Menurut Bambang, akan menjadi indikasi penyalahgunaan kewenangan jika tidak melibatkan masyarakat.

Ia pun mempertanyakan mengapa aturan itu tidak digunakan. Bambang mengatakan pembahasan reklamasi tidak hanya terjadi di Jakarta Utara. Di Indonesia, terdapat 34 titik reklamasi.

"Itu sebabnya KPK bekerja sama dengan 27 kementerian di 34 provinsi. Jadi ini bukan urusan sekadar Jakarta Utara. Bukan sekedar Benoa. Jadi banyak yang mesti diurusi," ujar Bambang.

Bambang menyebut hasil kajian KPK telah disampaikan ke Presiden Jokowi pada Mei 2016 lalu. Menurut Bambang, diskusi publik yang dilakuan hari ini merupakan bagian dari akuntabilitas publik.

KPK di pertengahan tahun ini mengungkap suap di proyek reklamasi utara Jakarta. Anggota DPRD DKI Jakarta M Sanusi ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menerima suap dari pengembang proyek. 

Kompas TV Sidang Suap Reklamasi Hadirkan Istri Sanusi

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Anies dan Ganjar Diminta Tiru Prabowo, Hadiri Pelantikan Presiden meski Kalah di Pilpres

Anies dan Ganjar Diminta Tiru Prabowo, Hadiri Pelantikan Presiden meski Kalah di Pilpres

Nasional
Digelar Hari Ini, Puan Jelaskan Urgensi Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Digelar Hari Ini, Puan Jelaskan Urgensi Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Nasional
ICW Catat 731 Kasus Korupsi pada 2023, Jumlahnya Meningkat Siginifikan

ICW Catat 731 Kasus Korupsi pada 2023, Jumlahnya Meningkat Siginifikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com