Seskab Akui Naiknya Dana Parpol Tak Jamin Hilangkan Korupsi Politisi

Kompas.com - 04/10/2016, 15:55 WIB
Sekretaris Kabinet Pramono Anung Fabian Januarius KuwadoSekretaris Kabinet Pramono Anung
Penulis Ihsanuddin
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengakui kenaikan dana bantuan untuk partai politik tidak akan membuat korupsi oknum parpol akan hilang.

Sebab, ia menilai korupsi saat ini sudah seperti narkoba yang menjadi candu.

"Jadi orang yang melakukan itu walaupun bukan orang yang kurang, banyak orang yang secara ekonomi mampu, secara kedudukan terhormat tetapi mereka tetap melakukan hal yang sama," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/9/2016).

Kendati demikian, ia berharap kenaikan dana parpol setidaknya bisa meminimalisasi potensi korupsi di kalangan politisi.

Ia mengakui dana parpol sebesar Rp 108 per suara yang ada saat ini masih sangat minim untuk operasional parpol.

"Dengan demikian, ujian bagi parpol apakah dengan peningkatan bantuan pemerintah atau negara kepada partai itu akan mengakibatkan menurunnya korupsi," kata dia.

Jika setelah dana parpol dinaikkan dan korupsi berkurang signifikan, ia meyakini publik tidak akan masalah.

Namun jika dana parpol sudah dinaikkan dan jumlah korupsi tidak berkurang, maka kepuasan publik terhadap parpol akan semakin menurun.

"Indeks kepuasan  publik yang ada saat ini, mengalami penurunan karena korupsinya masih ada," kata dia.

Adapun untuk jumlah kenaikannya, Pramono mengatakan, hal tersebut perlu diputuskan bersama antara pemerintah dan DPR.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima Andika Paparkan Alasan Pembentukan Koarmada RI dan Koopsudnas

Panglima Andika Paparkan Alasan Pembentukan Koarmada RI dan Koopsudnas

Nasional
Panglima Sebut Mayjen Maruli Sangat Pantas Jabat Pangkostrad

Panglima Sebut Mayjen Maruli Sangat Pantas Jabat Pangkostrad

Nasional
Luhut Sebut Level PPKM DKI Jakarta Berpotensi Berubah ke Level 3

Luhut Sebut Level PPKM DKI Jakarta Berpotensi Berubah ke Level 3

Nasional
ICW Sebut Azis Syamsuddin Mestinya Dituntut Lebih Berat

ICW Sebut Azis Syamsuddin Mestinya Dituntut Lebih Berat

Nasional
Luhut: Lonjakan Kasus Covid-19 Bersumber dari Jabodetabek

Luhut: Lonjakan Kasus Covid-19 Bersumber dari Jabodetabek

Nasional
Dugaan Kejahatan Baru Bupati Langkat: Temuan Kerangkeng Manusia dan Perbudakan Modern

Dugaan Kejahatan Baru Bupati Langkat: Temuan Kerangkeng Manusia dan Perbudakan Modern

Nasional
V20 Dorong Kepala Negara G20 Bantu Pemerataan Akses Vaksin Covid-19

V20 Dorong Kepala Negara G20 Bantu Pemerataan Akses Vaksin Covid-19

Nasional
Polri: Perubahan Warna Pelat Kendaraan Dimulai 2022, Penggunaan Chip RFID Tahun 2023

Polri: Perubahan Warna Pelat Kendaraan Dimulai 2022, Penggunaan Chip RFID Tahun 2023

Nasional
KPK Pikir-pikir Terkait Vonis Sekda Nonaktif Tanjungbalai

KPK Pikir-pikir Terkait Vonis Sekda Nonaktif Tanjungbalai

Nasional
Sepakati Jadwal Pemilu 2024, Pemerintah-KPU Beda Pendapat soal Masa Kampanye

Sepakati Jadwal Pemilu 2024, Pemerintah-KPU Beda Pendapat soal Masa Kampanye

Nasional
Kasus Bupati Nonaktif PPU Abdul Gafur, KPK Jadwal Ulang Pemanggilan Sekjen DPC Demokrat Balikpapan

Kasus Bupati Nonaktif PPU Abdul Gafur, KPK Jadwal Ulang Pemanggilan Sekjen DPC Demokrat Balikpapan

Nasional
Laporkan Dugaan Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat, Migrant Care: Sangat Keji!

Laporkan Dugaan Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat, Migrant Care: Sangat Keji!

Nasional
Polri Cek Dugaan Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Polri Cek Dugaan Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
PBNU Panggil PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

PBNU Panggil PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
Komisi II Hormati Rencana UU IKN Mau Digugat ke MK

Komisi II Hormati Rencana UU IKN Mau Digugat ke MK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.