Komisi I Pertanyakan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyiaran dari KPI

Kompas.com - 03/10/2016, 16:39 WIB
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009) KOMPAS/PRIYOMBODOSuasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009)
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I DPR mempersoalkan rekomendasi yang diberikan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rapat kerja bersama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/10/2016).

Seluruh anggota Komisi I yang hadir secara bulat menolak draf rekomendasi yang berisikan penilaian kepada sepuluh Lembaga Penyiaran Swasta (LPS).

Dari sepuluh LPS, sembilan LPS masa izinnya akan berakhir pada 16 Oktober 2016.

Data rekomendasi itu dinilai tidak valid karena berbeda jauh dengan hasil evaluasi dengar pendapat yang dilakukan Komisi I dengan KPI kepengurusan terdahulu.

Evita Nursanty, anggota Komisi I yang hadir dalam rapat menyatakan, rekomendasi yang diberikan oleh KPI saat ini berbeda dengan data dalam Evaluasi Dengar Pendapat bersama KPI kepengurusan yang lama.

"Ini ada beberapa penilaian yang berbeda antara kepengurusan KPI yang lama dengan KPI yang sekarang. Padahal secara waktu penilaiannya tidak berbeda jauh. Tapi kok ini hasilnya ada yang berbeda jauh," kata Evita.

Ia mempersoalkan data terkait teguran yang dilayangkan KPI kepada kesepuluh LPS. Sebab, berdasarkan pengakuan komisioner KPI yang sebelumnya, data terkait teguran baru ada di tahun 2011.

"Ini kok sudah ada sejak tahun 2005. Ini mana yang benar, kami jangan dibuat bingung dengan memberi data yang salah," lanjut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Hal senada disampaikan oleh anggota Komisi I lainnya, Tantowi Yahya. Ia mengatakan semestinya data yang dimiliki KPI yang lama dengan yang sekarang tetap sama, sehingga bisa diperoleh rekomendasi yang tepat untuk perpanjangan izin LPS.

"Kalau bisa berbeda seperti ini kan dampaknya besar karena penilaian dari KPI terkait konten akan memengaruhi rekomendasi apakah LPS layak diperpanjang atau tidak izinnya," kata Tantowi.

Sedianya rekomendasi dari KPI bisa segera diterima oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yang juga hadir di dalam rapat.

Sebab Rudiantara dituntut untuk mengeluarkan keputusan terkait perpanjangan izin sembilan LPS yang berakhir 16 Oktober.

Karena Komisi I mempermasalahkan rekomendasi yang diberikan KPI kepada Menkominfo, Komisi I bersama KPI dan Menkominfo berencana untuk melakukan rapat kembali pada 10 Oktober.

"Sebenarnya tanpa rekomendasi bisa saja kami keluarkan atau tidak izin perpanjangannya, tapi kan kami ingin paparan rekomendasi dari KPI ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan, makanya kami rapat lagi meski nanti mepet sama batas akhir izin di tanggal 16 Oktober," kata Rudiantara.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sosiolog UI: Pendekatan Komunitas untuk Atasi Covid-19 Lebih Unggul Dibanding Program Pemerintah Selama Ini

Sosiolog UI: Pendekatan Komunitas untuk Atasi Covid-19 Lebih Unggul Dibanding Program Pemerintah Selama Ini

Nasional
Nurdin Abdullah Tersangka, KSP: Kami Kaget, Apalagi Beliau Dikenal Kreatif dan Inovatif

Nurdin Abdullah Tersangka, KSP: Kami Kaget, Apalagi Beliau Dikenal Kreatif dan Inovatif

Nasional
Pemerintah Disarankan Mulai Tanggulangi Pandemi Covid-19 Berbasis Akar Rumput

Pemerintah Disarankan Mulai Tanggulangi Pandemi Covid-19 Berbasis Akar Rumput

Nasional
Menteri PPPA Optimistis Keterwakilan Perempuan di Legislatif Capai 30 Persen pada Pemilu 2024

Menteri PPPA Optimistis Keterwakilan Perempuan di Legislatif Capai 30 Persen pada Pemilu 2024

Nasional
Menko PMK Dorong Masjid Berperan Sosialisasikan Siaga Bencana

Menko PMK Dorong Masjid Berperan Sosialisasikan Siaga Bencana

Nasional
KPK: Gubernur Sulsel Sudah Lama Kenal Baik dengan Tersangka Pemberi Suap

KPK: Gubernur Sulsel Sudah Lama Kenal Baik dengan Tersangka Pemberi Suap

Nasional
Ditangkap KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Sama Sekali Tidak Tahu, Demi Allah

Ditangkap KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Sama Sekali Tidak Tahu, Demi Allah

Nasional
Kasus Korupsi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, KPK: Ada Tawar-Menawar Fee Proyek

Kasus Korupsi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, KPK: Ada Tawar-Menawar Fee Proyek

Nasional
Capai 1.329.074 Kasus, Pandemi Covid-19 di Tanah Air Belum Menurun

Capai 1.329.074 Kasus, Pandemi Covid-19 di Tanah Air Belum Menurun

Nasional
Nurdin Abdullah Peraih Penghargaan Anti-Korupsi Kena OTT, Ini Komentar Ketua KPK

Nurdin Abdullah Peraih Penghargaan Anti-Korupsi Kena OTT, Ini Komentar Ketua KPK

Nasional
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diduga Terima Rp 5,4 Miliar dari Beberapa Kontraktor

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diduga Terima Rp 5,4 Miliar dari Beberapa Kontraktor

Nasional
Ditetapkan Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Punya Harta Kekayaan Rp 51,35 Miliar

Ditetapkan Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Punya Harta Kekayaan Rp 51,35 Miliar

Nasional
Gubernur Nurdin Abdullah, Peraih Penghargaan Antikorupsi yang Jadi Tersangka Korupsi

Gubernur Nurdin Abdullah, Peraih Penghargaan Antikorupsi yang Jadi Tersangka Korupsi

Nasional
OTT Nurdin Abdullah, Tersangka Pemberi Suap Pernah Dapat 6 Proyek Infrastruktur

OTT Nurdin Abdullah, Tersangka Pemberi Suap Pernah Dapat 6 Proyek Infrastruktur

Nasional
KPK Sita Koper Berisi Rp 2 Miliar, Diduga untuk Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

KPK Sita Koper Berisi Rp 2 Miliar, Diduga untuk Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X