Komisi I Pertanyakan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyiaran dari KPI

Kompas.com - 03/10/2016, 16:39 WIB
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009) KOMPAS/PRIYOMBODOSuasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009)
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I DPR mempersoalkan rekomendasi yang diberikan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rapat kerja bersama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/10/2016).

Seluruh anggota Komisi I yang hadir secara bulat menolak draf rekomendasi yang berisikan penilaian kepada sepuluh Lembaga Penyiaran Swasta (LPS).

Dari sepuluh LPS, sembilan LPS masa izinnya akan berakhir pada 16 Oktober 2016.

Data rekomendasi itu dinilai tidak valid karena berbeda jauh dengan hasil evaluasi dengar pendapat yang dilakukan Komisi I dengan KPI kepengurusan terdahulu.

Evita Nursanty, anggota Komisi I yang hadir dalam rapat menyatakan, rekomendasi yang diberikan oleh KPI saat ini berbeda dengan data dalam Evaluasi Dengar Pendapat bersama KPI kepengurusan yang lama.

"Ini ada beberapa penilaian yang berbeda antara kepengurusan KPI yang lama dengan KPI yang sekarang. Padahal secara waktu penilaiannya tidak berbeda jauh. Tapi kok ini hasilnya ada yang berbeda jauh," kata Evita.

Ia mempersoalkan data terkait teguran yang dilayangkan KPI kepada kesepuluh LPS. Sebab, berdasarkan pengakuan komisioner KPI yang sebelumnya, data terkait teguran baru ada di tahun 2011.

"Ini kok sudah ada sejak tahun 2005. Ini mana yang benar, kami jangan dibuat bingung dengan memberi data yang salah," lanjut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Hal senada disampaikan oleh anggota Komisi I lainnya, Tantowi Yahya. Ia mengatakan semestinya data yang dimiliki KPI yang lama dengan yang sekarang tetap sama, sehingga bisa diperoleh rekomendasi yang tepat untuk perpanjangan izin LPS.

"Kalau bisa berbeda seperti ini kan dampaknya besar karena penilaian dari KPI terkait konten akan memengaruhi rekomendasi apakah LPS layak diperpanjang atau tidak izinnya," kata Tantowi.

Sedianya rekomendasi dari KPI bisa segera diterima oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yang juga hadir di dalam rapat.

Sebab Rudiantara dituntut untuk mengeluarkan keputusan terkait perpanjangan izin sembilan LPS yang berakhir 16 Oktober.

Karena Komisi I mempermasalahkan rekomendasi yang diberikan KPI kepada Menkominfo, Komisi I bersama KPI dan Menkominfo berencana untuk melakukan rapat kembali pada 10 Oktober.

"Sebenarnya tanpa rekomendasi bisa saja kami keluarkan atau tidak izin perpanjangannya, tapi kan kami ingin paparan rekomendasi dari KPI ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan, makanya kami rapat lagi meski nanti mepet sama batas akhir izin di tanggal 16 Oktober," kata Rudiantara.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Transparan soal Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19

Pemerintah Diminta Transparan soal Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19

Nasional
Bentuk Satgas Covid-19, DPR Bantu Pemerintah Hadapi Pandemi Corona

Bentuk Satgas Covid-19, DPR Bantu Pemerintah Hadapi Pandemi Corona

Nasional
Penanganan Covid-19, Indonesia Terima 58 Dukungan dari Luar Negeri

Penanganan Covid-19, Indonesia Terima 58 Dukungan dari Luar Negeri

Nasional
Percepat Tangani Corona, DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19

Percepat Tangani Corona, DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19

Nasional
ICW: Pernyataan Jokowi soal Tak Adanya Pembebasan Napi Korupsi Hanya Kesenangan Semu

ICW: Pernyataan Jokowi soal Tak Adanya Pembebasan Napi Korupsi Hanya Kesenangan Semu

Nasional
TikTok Donasikan Rp 100 Miliar untuk Penyediaan Alat Medis Penanganan Covid-19

TikTok Donasikan Rp 100 Miliar untuk Penyediaan Alat Medis Penanganan Covid-19

Nasional
Selama Masa Pandemi Covid-19, DPR Disarankan Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

Selama Masa Pandemi Covid-19, DPR Disarankan Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
5.986 ABK WNI yang Bekerja di Luar Negeri Telah Kembali ke Tanah Air

5.986 ABK WNI yang Bekerja di Luar Negeri Telah Kembali ke Tanah Air

Nasional
Tanpa APBN, Ini yang Akan Dilakukan Satgas Lawan Covid-19 Bentukan DPR

Tanpa APBN, Ini yang Akan Dilakukan Satgas Lawan Covid-19 Bentukan DPR

Nasional
UPDATE: Sebaran Kasus Covid-19 di 33 Provinsi, Pasien Perdana di NTT

UPDATE: Sebaran Kasus Covid-19 di 33 Provinsi, Pasien Perdana di NTT

Nasional
Pemerintah Diingatkan Pengadaan Alat Kesehatan Rentan Dikorupsi

Pemerintah Diingatkan Pengadaan Alat Kesehatan Rentan Dikorupsi

Nasional
Yurianto: Tes PCR Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 16.500 Spesimen

Yurianto: Tes PCR Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 16.500 Spesimen

Nasional
Masyarakat Diminta Tak Hanya Fokus pada Pengendalian Covid-19, tetapi juga DBD

Masyarakat Diminta Tak Hanya Fokus pada Pengendalian Covid-19, tetapi juga DBD

Nasional
Dampak Covid-19, Ketua Komisi I DPR Minta Pemerintah Beri Insentif ke Perusahaan Media

Dampak Covid-19, Ketua Komisi I DPR Minta Pemerintah Beri Insentif ke Perusahaan Media

Nasional
Data Sebaran 280 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 22 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

Data Sebaran 280 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 22 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X