KPK Panggil 22 Pejabat Kementerian PUPR Terkait Kasus Suap di Komisi V DPR

Kompas.com - 03/10/2016, 13:33 WIB
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta. KOMPAS.com/ABBA GABRILLINGedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil 22 pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Senin (3/10/2016). Para pejabat kementerian tersebut akan diperiksa sebagai saksi kasus suap anggota Komisi V DPR.

"Diperiksa untuk tersangka AHM (Amran HI Mustary)," ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi.

Amran merupakan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara. Amran ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyuapan kepada sejumlah anggota Komisi V DPR.

Amran juga disangka menerima suap dari para pengusaha yang akan mengerjakan proyek pembangunan infrastruktur di Maluku. Proyek tersebut diusulkan menggunakan program aspirasi anggota Komisi V DPR, dan diharapkan dapat masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tahun anggaran 2016.

(Baca: Vonis Ringan Damayanti dan Pengungkapan Kasus Suap Komisi V DPR)

Sebelumnya, KPK juga memanggil para pejabat di Kementerian PUPR. Yuyuk mengatakan, pemeriksaan saksi tersebut untuk mencari tahu adanya dugaan pemberian uang dari Amran kepada sejumlah pejabat di PUPR.

Beberapa saksi yang dipanggil di antaranya, mantan Kepala Sub Direktorat Standar dan Pedoman, Direktorat Preservasi Jalan, Ditjen Bina Marga, Atyanto Busono, dan mantan Kepala Sub Direktorat Pemantauan dan Evaluasi Direktorat Jembatan, Ditjen Bina Marga, Solo Riyadi Limbong.

Kemudian, mantan Kepala Sub Direktorat Pengadaan Tanah Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah Ditjen Bina Marga, Achmad Herry Marzuki, dan mantan Kepala Sub Direktorat Manajemen Konstruksi Direktorat Pembangunan Jalan, Ditjen Bina Marga, Sugiyartanto.

(Baca: "Rapat Setengah Kamar" di Komisi V DPR untuk Tentukan Jatah Suap)

Selain itu, Kepala Sub Direktorat Pemrograman Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan Ditjen Bina Marga, Miftachul Munir, dan Kepala Sub Direktorat Analisa Data dan Pengembangan sistem Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan Ditjen Bina Marga Risman Sibarani.

Selanjutnya, Kepala Sub Direktorat Lingkungan dan Keselamatan Jalan Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan Ditjen Bina Marga, Subaiha Kipli, dan Kepala Sub Direktorat Pemantauan dan Evaluasi Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan Ditjen Bina Marga Syarkowi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Terima 6 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Covid-19 dari Sinovac

Pemerintah Terima 6 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Covid-19 dari Sinovac

Nasional
KPK: Masih Ada 4 DPO yang Jadi Kewajiban untuk Dituntaskan

KPK: Masih Ada 4 DPO yang Jadi Kewajiban untuk Dituntaskan

Nasional
Bakamla Peringatkan Kapal Tanker Yunani yang Mondar-mandir di Perairan Maluku

Bakamla Peringatkan Kapal Tanker Yunani yang Mondar-mandir di Perairan Maluku

Nasional
Kemkominfo Targetkan Literasi Digital untuk 1,5 Juta Warga Jawa Timur hingga 2024

Kemkominfo Targetkan Literasi Digital untuk 1,5 Juta Warga Jawa Timur hingga 2024

Nasional
Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Nasional
Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Nasional
Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Nasional
Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Nasional
LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

Nasional
Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Nasional
UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE: Pemerintah Periksa 64.838 Spesimen dalam Sehari, Total 13.776.810

UPDATE: Pemerintah Periksa 64.838 Spesimen dalam Sehari, Total 13.776.810

Nasional
UPDATE 17 April: Ada 60.699 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 April: Ada 60.699 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 17 April: 5.889.716 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 17 April: 5.889.716 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X