Kompas.com - 02/10/2016, 08:08 WIB
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorBayu Galih

BOGOR, KOMPAS.com - Berbagai rencana kebijakan pengendalian produksi dan konsumsi rokok di Indonesia tak kunjung dapat terlaksana karena adanya kekhawatiran sejumlah pihak akan nasib petani tembakau.

Lantas, apa solusi agar kebijakan pengendalian produksi dan konsumsi rokok bisa terlaksana tanpa mengganggu nasib petani tembakau?

Ketua Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany menyatakan, petani tembakau dapat dialihkan ke tanaman lain, terutama tanaman buah-buahan. 

"Bisa durian, rambutan, atau salak," kata Hasbullah dalam seminar pengendalian tembakau dengan tema "Membongkar Hambatan Aksesi FCTC dan Mitos Rokok di Indonesia" di Bogor, pada Jumat (30/9/2016) lalu.

Menurut Hasbullah, mengalihkan petani tembakau ke tanaman lain bukan hal yang sulit. Ia menilai hanya dibutuhkan keseriusan dan komitmen pemerintah untuk dapat merealisasikan kebijakan tersebut.

Ia kemudian mencontohkan Pemerintah Thailand yang dinilainya sukses mengembangkan produksi pertanian jenis buah-buahan.

"Kalau kita jalan-jalan ke Thailand, apa pernah kita menemukan durian medan, salak pondoh? Tapi di sini, coba lihat. Kenapa tidak mendorong petani tembakau ke situ," ujar Hasbullah.

"Banyak ruang bisnis yang lebih menguntungkan dan lebih bermartabat. Mengapa tidak kita pindahkan secara bertahap," ujarnya.

Di luar konsep yang diusulkannya, Hasbullah menilai adanya kekhawatiran akan nasib petani tembakau sebenarya hanya isu yang digulirkan para pengusaha rokok dan para pelindungnya untuk mempertahankan kepentingan. 

Menurut Hasbullah, dikedepankannya isu nasib petani tembakau oleh para pelindung kepentingan industri rokok sebenarnya tidak sesuai dengan fakta.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Disarankan Proses Hukum Harun Masiku Meski Statusnya Masih Buron

KPK Disarankan Proses Hukum Harun Masiku Meski Statusnya Masih Buron

Nasional
Jaksa Sebut Uang Suap Rp 15 Miliar PT GMP untuk Pegawai Pajak Diangkut 2 Mobil

Jaksa Sebut Uang Suap Rp 15 Miliar PT GMP untuk Pegawai Pajak Diangkut 2 Mobil

Nasional
Analisisnya Dinilai KPK Salah Kaprah, ICW Klaim Data Didapat dari Sumber Primer

Analisisnya Dinilai KPK Salah Kaprah, ICW Klaim Data Didapat dari Sumber Primer

Nasional
Polri Beri Atensi Rencana Pembentukan Tim Pemberantasan Mafia Tanah

Polri Beri Atensi Rencana Pembentukan Tim Pemberantasan Mafia Tanah

Nasional
Ketua PP Muhammadiyah Apresiasi Jokowi yang Perintahkan Tindak Tegas Mafia Tanah

Ketua PP Muhammadiyah Apresiasi Jokowi yang Perintahkan Tindak Tegas Mafia Tanah

Nasional
Usai Tetapkan Tersangka, KPK Bakal Koordinasi dengan TNI Terkait Kasus Helikopter AW-101

Usai Tetapkan Tersangka, KPK Bakal Koordinasi dengan TNI Terkait Kasus Helikopter AW-101

Nasional
Pihak Swasta Tersangka Tunggal dalam Kasus AW-101, Ini Penjelasan KPK

Pihak Swasta Tersangka Tunggal dalam Kasus AW-101, Ini Penjelasan KPK

Nasional
Jokowi: Terima Kasih Masyarakat Melaksanakan Mudik dengan Tertib

Jokowi: Terima Kasih Masyarakat Melaksanakan Mudik dengan Tertib

Nasional
Projo Tegaskan Tak Buru-Buru Putuskan Sosok yang Akan Didukung Jadi Capres

Projo Tegaskan Tak Buru-Buru Putuskan Sosok yang Akan Didukung Jadi Capres

Nasional
Pemohon Uji Materi UU Minerba Pertanyakan Fungsi Peninjauan Kembali Tata Ruang Wilayah Pertambangan

Pemohon Uji Materi UU Minerba Pertanyakan Fungsi Peninjauan Kembali Tata Ruang Wilayah Pertambangan

Nasional
Tersangka Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Segera Disidang

Tersangka Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Segera Disidang

Nasional
Kasus Helikopter AW-101, Tersangka Irfan Kurnia Saleh Diduga Rugikan Negara Rp 224 Miliar

Kasus Helikopter AW-101, Tersangka Irfan Kurnia Saleh Diduga Rugikan Negara Rp 224 Miliar

Nasional
Wapres Sebut Krisis Pangan jadi Momentum Kembangkan Ekspor Produk Halal

Wapres Sebut Krisis Pangan jadi Momentum Kembangkan Ekspor Produk Halal

Nasional
Mikrofonnya Mati saat Sampaikan Interupsi, Ini Kata Anggota DPR Amin AK

Mikrofonnya Mati saat Sampaikan Interupsi, Ini Kata Anggota DPR Amin AK

Nasional
Anggaran Tahapan Pemilu Tahun Ini Baru Cair Rp 2 Triliun, KPU: Rp 6 Triliun Lagi Kapan?

Anggaran Tahapan Pemilu Tahun Ini Baru Cair Rp 2 Triliun, KPU: Rp 6 Triliun Lagi Kapan?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.