Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mungkinkah Petani Tembakau Beralih ke Tanaman Lain?

Kompas.com - 02/10/2016, 08:08 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com - Berbagai rencana kebijakan pengendalian produksi dan konsumsi rokok di Indonesia tak kunjung dapat terlaksana karena adanya kekhawatiran sejumlah pihak akan nasib petani tembakau.

Lantas, apa solusi agar kebijakan pengendalian produksi dan konsumsi rokok bisa terlaksana tanpa mengganggu nasib petani tembakau?

Ketua Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany menyatakan, petani tembakau dapat dialihkan ke tanaman lain, terutama tanaman buah-buahan. 

"Bisa durian, rambutan, atau salak," kata Hasbullah dalam seminar pengendalian tembakau dengan tema "Membongkar Hambatan Aksesi FCTC dan Mitos Rokok di Indonesia" di Bogor, pada Jumat (30/9/2016) lalu.

Menurut Hasbullah, mengalihkan petani tembakau ke tanaman lain bukan hal yang sulit. Ia menilai hanya dibutuhkan keseriusan dan komitmen pemerintah untuk dapat merealisasikan kebijakan tersebut.

Ia kemudian mencontohkan Pemerintah Thailand yang dinilainya sukses mengembangkan produksi pertanian jenis buah-buahan.

"Kalau kita jalan-jalan ke Thailand, apa pernah kita menemukan durian medan, salak pondoh? Tapi di sini, coba lihat. Kenapa tidak mendorong petani tembakau ke situ," ujar Hasbullah.

"Banyak ruang bisnis yang lebih menguntungkan dan lebih bermartabat. Mengapa tidak kita pindahkan secara bertahap," ujarnya.

Di luar konsep yang diusulkannya, Hasbullah menilai adanya kekhawatiran akan nasib petani tembakau sebenarya hanya isu yang digulirkan para pengusaha rokok dan para pelindungnya untuk mempertahankan kepentingan. 

Menurut Hasbullah, dikedepankannya isu nasib petani tembakau oleh para pelindung kepentingan industri rokok sebenarnya tidak sesuai dengan fakta.

Ia menyebut pada faktanya nasib petani tembakau jauh dari kata sejahtera. Ia kemudian menyoroti impor tembakau yang dilakukan perusahaan-perusahaan rokok besar.

Hasbullah menyebut data dari Kementerian Perdagangan mengenai statistik perkebunan di Indonesia memperlihatkan terjadi tren kenaikan impor tembakau setiap tahunnya.

Menurut dia, tembakau kebanyakan diimpor dari China dan sebagian kecil dari Amerika Serikat.

Sampai 2012, kata dia, jumlah tembakau impor bahkan sudah mencapai 72,5 persen dari total penggunaan tembakau untuk industri di Indonesia.

"Jadi kalau DPR mau membuat undang-undang mengenai tembakau untuk melindungi petani tembakau, pertanyaannya, petani yang  mana? Kalau memang mau melindungi stop saja impornya," ucap Hasbullah.

Kompas TV Isu Kenaikan Harga Rokok Menyumbang Inflasi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com