Kompas.com - 01/10/2016, 16:28 WIB
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorIndra Akuntono


BOGOR, KOMPAS.com -
Saat ini Indonesia menjadi satu dari tujuh negara di dunia yang tidak menandatangani framework convention on tobacco control (FCTC) atau konvensi pengendalian masalah tembakau. Kondisi ini dianggap membuat Indonesia menjadi pasar utama bagi perusahaan-perusahaan rokok besar dari negara lain.

Perwakilan World Health Organization (WTO) di Indonesia, Dina Kania mengatakan, perusahaan-perusahaan rokok dari negara lain menjadikan Indonesia sebagai pasar andalan setelah di negara asalnya, perusahaan-perusahaan rokok itu tak lagi bebas memproduksi dan memasarkan produknya.

"Mohon maaf tapi memang bisa dibilang Indonesia jadi negara sampah, benteng terakhir, cigarette heaven, karena Indonesia tidak punya aturan ketat saat negara-negara lain sudah menerapkannya," kata Dina, dalam seminar pengendalian tembakau dengan tema "Membongkar Hambatan Aksesi FCTC dan Mitos Rokok di Indonesia" di Bogor, Sabtu (1/10/2016).

Selain Indonesia, enam negara lain yang tidak menandatangani FCTC adalah Somalia, Sudan Selatan, Malawi, Andorra, Republik Dominika, dan Monako.

Menurut Dina, langkah yang dilakukan Indonesia sangat disesalkan. Apalagi jika alasannya karena takut mengganggu ekspor produk rokok Indonesia ke luar negeri.

Dina menyatakan penandatanganan FCTC tidak akan mengganggu proses ekspor produk rokok. Ia kemudian mencontohkan tiga produsen tembakau terbesar di dunia, yakni China, India, dan Brasil, yang disebutnya sudah menandatangani FCTC.

Ia juga menyebut selama ini produk-produk ekspor rokok Indonesia sudah bisa menyesuaikan dengan aturan yang diberlakukan di negara tujuan. Dina mencontohkan persentase Picture Health Warning (PHW) pada kemasan rokok produk Indonesia yang diekspor di negara-negara yang sudah menandatangani FCTC, di antaranya Brunei, Australia, dan Bangladesh.

Dina mengatakan data yang dimilikinya menyebutkan persentase PHW kemasan rokok Indonesia di Brunei dan Australia sudah mencapai 70 persen, dan di Bangladesh bahkan sudah mencapai 90 persen.

"Selama ini produk rokok Indonesia tetap bisa mengikuti aturan di negara setempat. Jadi tidak ada alasan FCTC menghambat ekspor," kata Dina.

Menurut Dina, terganggunya industri rokok Indonesa akibat FCTC tidak akan langsung terjadi. Tapi butuh proses minimal 20 tahun. Selama itulah ia menilai pemerintah masih punya waktu menyiapkan solusi untuk para petani tembakau dan buruh rokok.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
NASIONAL
Isi UU IKN
Isi UU IKN
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'Magnet' Partai Nasdem yang Belum Memikat PDI-P

"Magnet" Partai Nasdem yang Belum Memikat PDI-P

Nasional
Kemenkes: 388 Kasus Covid-19 Akibat Omicron BA.4 dan BA.5 di Indonesia

Kemenkes: 388 Kasus Covid-19 Akibat Omicron BA.4 dan BA.5 di Indonesia

Nasional
Petugas Dukcapil Diminta Jemput Bola Perbarui Dokumen Kependudukan akibat Perubahan Nama Jalan di Jakarta

Petugas Dukcapil Diminta Jemput Bola Perbarui Dokumen Kependudukan akibat Perubahan Nama Jalan di Jakarta

Nasional
Melihat Elektabilitas Cak Imin yang Dipersoalkan Putri Gus Dur

Melihat Elektabilitas Cak Imin yang Dipersoalkan Putri Gus Dur

Nasional
Wujudkan Pemilu 2024 yang Damai dan Bermartabat

Wujudkan Pemilu 2024 yang Damai dan Bermartabat

Nasional
Bareskrim Periksa Saksi dan Saksi Ahli dalam Kasus 'Meme' Stupa Candi Borobudur Mirip Jokowi

Bareskrim Periksa Saksi dan Saksi Ahli dalam Kasus "Meme" Stupa Candi Borobudur Mirip Jokowi

Nasional
Berkurang 4, RSDC Wisma Atlet Kini Rawat 115 Pasien Covid-19

Berkurang 4, RSDC Wisma Atlet Kini Rawat 115 Pasien Covid-19

Nasional
Demokrat Pilih Berkoalisi dengan Parpol yang Kebijakannya Berpihak Rakyat

Demokrat Pilih Berkoalisi dengan Parpol yang Kebijakannya Berpihak Rakyat

Nasional
Kenaikan Kasus Covid-19, Pemerintah Diharap Konsisten Giatkan Protokol Kesehatan

Kenaikan Kasus Covid-19, Pemerintah Diharap Konsisten Giatkan Protokol Kesehatan

Nasional
Langkah Elite Parpol Menjajaki Koalisi dengan Gerindra...

Langkah Elite Parpol Menjajaki Koalisi dengan Gerindra...

Nasional
Misi Jokowi Damaikan Rusia dan Ukraina Dimulai...

Misi Jokowi Damaikan Rusia dan Ukraina Dimulai...

Nasional
Djarot Saiful Hidayat dan 13 Pengurus PDI-P Akan Ikuti Pembekalan Antikorupsi KPK

Djarot Saiful Hidayat dan 13 Pengurus PDI-P Akan Ikuti Pembekalan Antikorupsi KPK

Nasional
[POPULER NASIONAL] Blunder Komunikasi Politik Megawati | Prediksi Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS

[POPULER NASIONAL] Blunder Komunikasi Politik Megawati | Prediksi Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS

Nasional
Tiba di Jerman, Jokowi Segera Ikuti Pertemuan KTT G7

Tiba di Jerman, Jokowi Segera Ikuti Pertemuan KTT G7

Nasional
Partai Buruh Ajukan Uji Formil dan Materiil UU PPP ke MK Hari Ini

Partai Buruh Ajukan Uji Formil dan Materiil UU PPP ke MK Hari Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.