Kompas.com - 01/10/2016, 08:40 WIB
Sebagian buruh rokok PT. Gudang Garam, Tbk. saat mengikuti istigasah bentuk keprihatinan atas kesejehateraan mereka di masjid Setono Gedong, Kota Kediri, Jawa Timur, Minggu (15/9/2013). Kompas.com/ M. Agus Fauzul HakimSebagian buruh rokok PT. Gudang Garam, Tbk. saat mengikuti istigasah bentuk keprihatinan atas kesejehateraan mereka di masjid Setono Gedong, Kota Kediri, Jawa Timur, Minggu (15/9/2013).
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorFarid Assifa

BOGOR, KOMPAS.com — Selain petani tembakau, golongan lain yang dianggap sering dijadikan tameng untuk melindungi kepentingan industri rokok di Indonesia adalah buruh di pabrik rokok.

Ketua Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia Hasbullah Thabrany menyatakan bahwa alasan mengedepankan nasib buruh pabrik rokok sebenarnya tidak sesuai dengan fakta. Sebab, ia menyatakan kondisi buruh pabrik rokok jauh dari kata sejahtera.

"Buruh rokok diupah rendah, tapi pengusaha rokok jadi orang terkaya," kata dia dalam seminar pengendalian tembakau dengan tema "Membongkar Hambatan Aksesi FCTC dan Mitos Rokok di Indonesia" di Bogor, Jumat (30/9/2016).

Baca juga: Petani Tembakau Dinilai Sering Dijadikan "Tameng" oleh Pengusaha Rokok

Hasbullah mengatakan, data dari Badan Pusat statisitik tahun 2013-2014 yang dimilikinya memperlihatkan bahwa buruh di industri rokok justru menjadi pekerja dengan upah terkecil dibanding buruh pada sektor industri yang setara, seperti karet, plastik, bahan makanan jadi, ataupun tekstil.

"Bisa dicek sendiri ke Temanggung, Kediri," ujar Hasbullah.

Menurut Hasbullah, bayaran yang rendah untuk buruh industri rokok disebabkan mereka sebagian besar adalah kaum perempuan yang menjadi ibu rumah tangga.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hasbullah menyebut para buruh perempuan ini dibayar dengan upah rendah karena dianggap bukan tulang punggung utama bagi keluarganya. Situasi ini yang dinilainya membuat para buruh gampang dimanfaatkan sebagai tameng oleh para pelindung kepentingan industri rokok.

"Karena upahnya rendah, jadinya gampang disulut," kata Hasbullah.

Hasbullah menyatakan, kondisi itu diperburuk dengan mulai banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Penyebabnya, mulai banyaknya perusahaan rokok besar yang menggunakan mesin ketimbang tenaga manusia.

Ia mengaku pernah bertemu dengan pejabat di Kediri yang mengeluhkan banyaknya PHK yang dilakukan perusahaan rokok terbesar di daerah tersebut. Penyebabnya adalah perusahaan tersebut mulai menggunakan mesin untuk memproduksi rokok.

Hasbullah menyebut PHK di perusahaan-perusahaan rokok besar turut berpengaruh ke perusahaan-perusahan rokok kecil.

"Bisa jadi PHK di industri rokok kecil karena kalah bersaing dengan mekanisasi oleh industri besar," ucap Hasbullah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri Diduga Terlibat Bisnis PCR Dinilai Salahi Prinsip Good and Clean Goverment

Menteri Diduga Terlibat Bisnis PCR Dinilai Salahi Prinsip Good and Clean Goverment

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

Nasional
Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Nasional
Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Nasional
Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Nasional
Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Nasional
Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Nasional
Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Nasional
Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Nasional
Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Nasional
Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Nasional
Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Nasional
Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Nasional
Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.