Pemerintah Diminta Adopsi Model "Rekonsiliasi Akar Rumput" Terkait Peristiwa 1965

Kompas.com - 01/10/2016, 05:38 WIB
Peneliti sejarah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam, saat menghadiri sebuah diskusi mengenai Supersemar di Bentara Budaya Jakarta, Kamis (10/3/2016). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOPeneliti sejarah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam, saat menghadiri sebuah diskusi mengenai Supersemar di Bentara Budaya Jakarta, Kamis (10/3/2016).
|
EditorFarid Assifa

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam mempertanyakan lambannya upaya pemerintah dalam menggagas konsep rekonsiliasi terkait penyelesaian kasus Tragedi Kemanusiaan 1965.

Menurut Asvi, seharusnya pemerintah tidak perlu menggubris pihak-pihak yang tidak menginginkan terjadinya rekonsiliasi. Pemerintah juga harus menyadari pentingnya penyelesaian kasus tersebut sebagai bagian upaya mengurangi beban sejarah bangsa Indonesia.

"Entah kenapa pemerintah terkesan lamban untuk mengupayakan penuntasan kasus 1965 dan juga masih ada pihak yang menentang rekonsiliasi," ujar Asvi dalam sebuah diskusi "Gerakan 30 September Hari Ini: Rekonsiliasi dan Sejarah Masa Depan Indonesia" di kantor PARA Syndicate, Jakarta Selatan, Jumat (30/9/2016).

Baca juga: Rekonsiliasi Tragedi 1965 Dinilai Dapat Dimulai dengan Penulisan Ulang Sejarah

Asvi menuturkan, selama ini sudah muncul berbagai inisiatif untuk melakukan rekonsiliasi di akar rumput yang digagas oleh sejumlah organisasi masyarakat maupun personal.

Dia mencontohkan, upaya rekonsiliasi yang dijalankan oleh generasi muda Nahdlatul Ulama (NU) di Yogyakarta. Mereka tergabung dalam sebuah organisasi bernama Syarikat atau Santri untuk Advokasi Masyarakat.

Syarikat kerap mengadakan forum pertemuan atau komunikasi anatara warga NU dan keluarga simpatisan PKI. Selain itu, mereka juga melakukan advokasi terhadap orang-orang yang terstigma negatif karena pernah dekat dengan PKI.

Inisiatif lainnya pernah digagas oleh Forum Silahturahmi Anak Bangsa (FSAB) yang terdiri dari anak-anak jenderal Pahlawan Revolusi dan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) seperti Chaterine Pandjaitan dan Ilham Aidit.

Chaterine merupakan anak dari DI Pandjaitan, sedangkan Ilham adalah putra dari petinggi PKI Dipa Nusantara Aidit. FSAB berhasil mendorong terwujudnya Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 dari Perspektif Sejarah pada April 2016 lalu.

Upaya rekonsiliasi juga pernah dimulai oleh Rusdi Mastura, wali kota Palu, yang menyampaikan permintaan maaf kepada korban peristiwa 1965-1966 dengan alasan kemanusiaan.

Selain Rusdi, pendiri Jawa Pos, Dahlan Iskan pun pernah menggagas pertemuan antara sebuah pesantren di Magetan dengan Soemarsono. Soemarsono adalah gubernur militer di Madiun yang disebut terlibat dalam pemberontakan PKI tahun 1948.

"Sudah banyak model rekonsiliasi yang dilakukan di akar rumput. Saya kira itu bisa ditiru oleh pemerintah," ungkap Asvi.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenlu: Hampir 79.000 WNI Telah Kembali dari Malaysia

Kemenlu: Hampir 79.000 WNI Telah Kembali dari Malaysia

Nasional
Kamis Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana

Kamis Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana

Nasional
Gugus Tugas: Belum Ada Vaksin Covid-19, Status Bencana Nasional Masih Diperlukan

Gugus Tugas: Belum Ada Vaksin Covid-19, Status Bencana Nasional Masih Diperlukan

Nasional
Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

Nasional
Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

Nasional
Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

Nasional
Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

Nasional
UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

Nasional
Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan 'New Normal'

Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan "New Normal"

Nasional
49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

Nasional
Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

Nasional
Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Dewas KPK Tindaklanjuti 183 Permintaan Pemberian Izin Terkait Penindakan

Dewas KPK Tindaklanjuti 183 Permintaan Pemberian Izin Terkait Penindakan

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Syarat 'New Normal' Tak Hanya Turunnya Penularan Covid-19

Kepala Bappenas Sebut Syarat "New Normal" Tak Hanya Turunnya Penularan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X