Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Adopsi Model "Rekonsiliasi Akar Rumput" Terkait Peristiwa 1965

Kompas.com - 01/10/2016, 05:38 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam mempertanyakan lambannya upaya pemerintah dalam menggagas konsep rekonsiliasi terkait penyelesaian kasus Tragedi Kemanusiaan 1965.

Menurut Asvi, seharusnya pemerintah tidak perlu menggubris pihak-pihak yang tidak menginginkan terjadinya rekonsiliasi. Pemerintah juga harus menyadari pentingnya penyelesaian kasus tersebut sebagai bagian upaya mengurangi beban sejarah bangsa Indonesia.

"Entah kenapa pemerintah terkesan lamban untuk mengupayakan penuntasan kasus 1965 dan juga masih ada pihak yang menentang rekonsiliasi," ujar Asvi dalam sebuah diskusi "Gerakan 30 September Hari Ini: Rekonsiliasi dan Sejarah Masa Depan Indonesia" di kantor PARA Syndicate, Jakarta Selatan, Jumat (30/9/2016).

Baca juga: Rekonsiliasi Tragedi 1965 Dinilai Dapat Dimulai dengan Penulisan Ulang Sejarah

Asvi menuturkan, selama ini sudah muncul berbagai inisiatif untuk melakukan rekonsiliasi di akar rumput yang digagas oleh sejumlah organisasi masyarakat maupun personal.

Dia mencontohkan, upaya rekonsiliasi yang dijalankan oleh generasi muda Nahdlatul Ulama (NU) di Yogyakarta. Mereka tergabung dalam sebuah organisasi bernama Syarikat atau Santri untuk Advokasi Masyarakat.

Syarikat kerap mengadakan forum pertemuan atau komunikasi anatara warga NU dan keluarga simpatisan PKI. Selain itu, mereka juga melakukan advokasi terhadap orang-orang yang terstigma negatif karena pernah dekat dengan PKI.

Inisiatif lainnya pernah digagas oleh Forum Silahturahmi Anak Bangsa (FSAB) yang terdiri dari anak-anak jenderal Pahlawan Revolusi dan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) seperti Chaterine Pandjaitan dan Ilham Aidit.

Chaterine merupakan anak dari DI Pandjaitan, sedangkan Ilham adalah putra dari petinggi PKI Dipa Nusantara Aidit. FSAB berhasil mendorong terwujudnya Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 dari Perspektif Sejarah pada April 2016 lalu.

Upaya rekonsiliasi juga pernah dimulai oleh Rusdi Mastura, wali kota Palu, yang menyampaikan permintaan maaf kepada korban peristiwa 1965-1966 dengan alasan kemanusiaan.

Selain Rusdi, pendiri Jawa Pos, Dahlan Iskan pun pernah menggagas pertemuan antara sebuah pesantren di Magetan dengan Soemarsono. Soemarsono adalah gubernur militer di Madiun yang disebut terlibat dalam pemberontakan PKI tahun 1948.

"Sudah banyak model rekonsiliasi yang dilakukan di akar rumput. Saya kira itu bisa ditiru oleh pemerintah," ungkap Asvi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com