Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

RI Fokus Kembalikan Kuota Jemaah Haji ketimbang Minta Kursi dari Negara Tetangga

Kompas.com - 30/09/2016, 21:10 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agama (Kemenag) belum menindaklanjuti usulan permintaan pengalihan kuota keberangkatan haji dari negara tetangga.

Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin menjelaskan, saat ini pemerintah sedang mengupayakan pengembalian kuota normal jemaah haji Indonesia.

"Kaitan dengan kuota ditambah, kami sedang berupaya agar tahun 2017 itu bisa kembali ke kuota normal, itu dulu," ujar Lukman di Kemenag, Jakarta Pusat, Jumat (30/9/2016).

Kuota jemaah haji Indonesia dipotong sebanyak 20 persen lantaran renovasi besar-besaran Masjidil Haram di Arab Saudi sejak 2013.

Sebelum perbaikan Masjidil Haram, kuota haji Indonesia ditetapkan 211.000. Sejak renovasi menjadi 168.800 orang.

Pemotongan ini disebut-sebut sebagai penyebab panjangnya daftar antrean bagi warga yang ingin berangkat haji.

Lukman mengatakan, saat ini renovasi sudah rampung. Seiring dengan itu, Kemenag fokus pada soal mengembalikan kuota terdahulu.

"Itu yang prioritas. Jadi, tidak ada potongan 20 persen. Karena tak ada alasan lagi renovasi Masjidil Haram, tahun ini sudah dinyatakan tuntas. Dengan penambahan 20 persen, artinya tak ada pengurangan," kata dia.

Selain itu, lanjut Lukman, Kemenag juga masih berupaya menambah kuota sebanyak 10 ribu. Jumlah itu sesuai dengan yang dijanjikan Pemerintah Arab Saudi.

"Kami akan kembali meminta kebijakan pemerintah Saudi Arabia yang akan memberikan tambahan 10 ribu kuota haji yang tahun lalu dijanjikan, tapi tak kunjung direalisasikan tahun ini. Tahun depan kami akan kembali menekankan aspek ini," kata dia.

Sebagai salah satu negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, persoalan kuota haji menjadi cukup pelik tatkala antusias masyarakat untuk berhaji sangat tinggi.

Namun, di sisi lain, ada pembatasan kuota. Kasus pemberangkatan haji melalui Filipina disebut-sebut dampak dari persoalan kuota.

Sebanyak 177 WNI calon jemaah haji juga ditangkap di Bandara Ninoy Aquino, Manila, Filipina, setelah kedapatan menggunakan paspor palsu negara tersebut.

(Baca: Dari 700 WNI yang Lolos Naik Haji Lewat Filipina, Baru 26 yang Teridentifikasi)

Pemerintah juga menyebut sebanyak 700 jemaah haji Indonesia berangkat melalui Manila menuju Arab Saudi. 

Kompas TV Paspor Hilang, Jemaah Haji Menginap 3 Hari di Bandara
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

Nasional
Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Nasional
Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Nasional
Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Nasional
Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Setelah Bertemu Jokowi, Menlu China Wang Yi Akan Temui Prabowo

Setelah Bertemu Jokowi, Menlu China Wang Yi Akan Temui Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com